Kota Sorong Papua Barat Daya – Suara kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah kembali Menjadi Sorotan, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Revolusi Mahasiswa Kota Sorong (FRMKS) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR Kota Sorong, Kamis (18/6/2026),
Aksi dimulai sejak pagi hari melalui long march dari kawasan Lampu Merah Kilometer 10 menuju Gedung Kantor DPR Kota Sorong.
Sepanjang perjalanan, para mahasiswa bergantian menyampaikan orasi yang menyoroti berbagai persoalan nasional, mulai dari tingginya harga kebutuhan pokok, kenaikan harga BBM non-subsidi, hingga program-program pemerintah yang dianggap belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setibanya di halaman DPR Kota Sorong sekitar pukul 11.22 WIT, massa aksi langsung menggelar mimbar bebas. Suasana semakin dinamis ketika para mahasiswa secara bergantian menyampaikan kritik tajam terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Sorong, Lukman Fauzi Rumwokas, dalam orasinya megantakan bahwa mahasiswa hadir sebagai representasi suara masyarakat yang menginginkan perubahan dan perbaikan kebijakan publik.
Menurutnya, pemerintah harus lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini menghadapi tekanan akibat meningkatnya biaya hidup.
“Kami melihat masih banyak kebijakan yang belum menjawab kebutuhan rakyat. Harga kebutuhan pokok terus menjadi beban masyarakat, sementara berbagai program yang diluncurkan pemerintah justru menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas dan manfaatnya,” tegas Lukman di hadapan massa aksi dan anggota DPR Kota Sorong.
Dalam aksi itu, FRMKS menyerahkan enam tuntutan kepada DPRD Kota Sorong. Tuntutan itu meliputi penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), evaluasi kebijakan fiskal yang dianggap tidak efektif, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penolakan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian praktik militerisme di Tanah Papua, serta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Sekretaris Lapangan aksi, Mesak Heluka, mengatakan bahwa mahasiswa tidak menolak pembangunan, namun menginginkan setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
“Aspirasi ini lahir dari kenyataan yang dirasakan masyarakat setiap hari. Kami ingin pemerintah lebih fokus pada persoalan mendasar yang dihadapi rakyat, terutama ekonomi dan kesejahteraan,” ujarnya.
Aspirasi mahasiswa kemudian diterima oleh anggota DPRD Kota Sorong yang selanjutnya mengajak peserta aksi melakukan dialog terbuka. Dalam diskusi tersebut, berbagai isu yang diangkat mahasiswa dibahas secara langsung bersama para wakil rakyat.
Anggota DPR Kota Sorong Derek Wamea menyatakan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian DPRD dan akan diteruskan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang berdampak kepada masyarakat di daerah.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Derek menilai program itu memiliki manfaat bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk Papua Barat Daya, Namun ia sepakat bahwa setiap program pemerintah harus dievaluasi secara berkala agar tepat sasaran dan bebas dari potensi penyimpangan.
Aksi yang berlangsung selama kurang lebih empat jam itu berakhir dalam suasana tertib dan kondusif. Meski demikian, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah dan memastikan suara masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa Sorong mengirimkan pesan tegas kepada pemerintah bahwa kebijakan publik harus berpihak pada kebutuhan rakyat, bukan sekadar menjadi agenda yang jauh dari realitas kehidupan masyarakat sehari-hari.
Penulis : Leonardo Alfredo Kara
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Suara Rakyat Info
