SUARARAKYAT.info||Palembang-Kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek revitalisasi Pasar Cinde Palembang memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada Kamis (2/10/2025) resmi melaksanakan Tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Palembang.
Proses hukum ini terkait dengan Kerja Sama Mitra Bangun Guna Serah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT MB yang berlangsung pada tahun 2016–2018. Kerja sama pemanfaatan aset milik daerah berupa lahan di Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Pasar Cinde Palembang itu, menurut hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp137,7 miliar lebih.
Dalam penyerahan tahap II, ada empat orang tersangka yang dibawa ke Kejaksaan Negeri Palembang, yakni:
1. AN, mantan Gubernur Sumatera Selatan.
2. H, mantan Walikota Palembang.
3. EH, Ketua Panitia Pengadaan Badan Usaha Mitra Kerja Sama Bangun Guna Serah.
4. RY, Kepala Cabang PT MB.
Keempatnya langsung ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 2 Oktober hingga 21 Oktober 2025. Mereka akan dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I-A Palembang.
Sementara itu, AT, Direktur PT MB, yang juga ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini belum tertangkap. Ia telah dicekal sejak 2 Juli 2025 dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 20 Agustus 2025 berdasarkan surat TAP-1497/L.6/Fd.2/08/2025.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, SH., MH., menjelaskan bahwa dengan dilakukannya Tahap II, maka penanganan perkara beralih sepenuhnya ke tangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang.
“Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan dan melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus,” tegas Vanny.
Kasus korupsi Pasar Cinde ini mendapat perhatian luas karena melibatkan sejumlah pejabat tinggi daerah, termasuk mantan gubernur dan mantan walikota. Proyek revitalisasi pasar tradisional bersejarah tersebut semula digadang-gadang akan menjadi ikon modernisasi kota Palembang. Namun dalam perjalanannya, justru menimbulkan dugaan penyimpangan yang merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Penahanan para tersangka ini dinilai sebagai langkah penting dalam menuntaskan kasus yang sudah lama bergulir. Publik kini menantikan proses peradilan di Pengadilan Tipikor untuk memastikan transparansi sekaligus memberi efek jera bagi praktik korupsi di sektor pembangunan daerah.
Sumber: Kasipenkum
