SUARARAKYAT.info|| Cianjur – Suasana penuh harapan terlihat di kawasan Pantai Jayanti, Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, saat para nelayan berkumpul untuk menyampaikan aspirasi mereka. Pertemuan yang difasilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) melalui UPTD Cilautereun itu dihadiri langsung Kepala UPTD, Doni, bersama Babinpotmar, tokoh nelayan, serta perwakilan dari Rukun Nelayan (RN).Kamis (4/9/2025)
Dalam forum terbuka tersebut, warga nelayan mengungkapkan berbagai keluhan yang selama ini dirasakan. Menurut mereka, masih minim keberpihakan dari program maupun kebijakan yang dijalankan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan mendasar para nelayan kecil. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah sistem manajemen di Pusat Pendaratan Ikan (PPC) yang dinilai sudah tidak efektif dan kurang berpihak kepada nelayan.
“Kami ingin adanya rotasi manajemen di PPC agar lebih sehat dan transparan. Selain itu, kami juga berharap program-program yang dijalankan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh para nelayan, bukan hanya sebatas formalitas,” ungkap salah seorang perwakilan nelayan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mendengar masukan tersebut, Kepala UPTD Cilautereun, Doni yang di sapa akrabnya memberikan respons positif. Ia menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan tahapan yang jelas.
“Saya akan penuhi harapan dari nelayan dengan catatan waktu selama satu bulan, karena perlu berproses,” tegas Doni di hadapan para nelayan.
Pernyataan itu disambut dengan antusias dan raut bahagia dari para nelayan yang hadir. Mereka menilai adanya komitmen dari pihak UPTD merupakan angin segar setelah sekian lama merasa suara mereka tidak sepenuhnya terakomodasi.
Tokoh nelayan setempat juga menegaskan bahwa komunikasi seperti ini penting untuk terus dilakukan agar pemerintah bisa lebih memahami kondisi lapangan. “Selama ini banyak program yang seolah hadir, tapi tidak langsung menyentuh kebutuhan kami. Kalau janji satu bulan ini bisa ditepati, itu awal yang baik,” ujarnya.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan kesepakatan bahwa nelayan akan terus mengawal proses yang dijanjikan, sementara UPTD berkomitmen untuk membuka ruang komunikasi yang lebih intensif. Bagi nelayan Pantai Jayanti, momen ini menjadi secercah harapan baru menuju tata kelola perikanan yang lebih adil dan berpihak pada rakyat kecil.
(Tim)
