SUARARAKYAT || SUKABUMI — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan, meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul dugaan keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa SDN Bojongkoneng, Kampung Bojong Jagal, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
Insiden tersebut diduga dipicu oleh konsumsi susu kedaluwarsa yang dipasok dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cibadak 02.
Legislator dari daerah pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi itu menilai peristiwa tersebut mengindikasikan lemahnya pengawasan terhadap kualitas bahan pangan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, setiap makanan dan minuman yang akan didistribusikan wajib melalui pemeriksaan secara ketat.
“Harus ada quality control terhadap makanan maupun minuman yang disajikan. Jika pengawasan berjalan dengan baik, kejadian seperti ini semestinya bisa dicegah. Karena itu, perlu evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengawasan,” ujar Heri, Kamis (30/7/2026).
Heri menegaskan, pemeriksaan kelayakan bahan pangan, termasuk masa kedaluwarsa susu, merupakan prosedur dasar yang seharusnya tidak diabaikan. Kelalaian sekecil apa pun, kata dia, dapat berdampak pada keselamatan siswa sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Meski demikian, Heri mengingatkan agar insiden tersebut tidak dijadikan alasan untuk menghentikan Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, MBG merupakan Program Strategis Nasional (PSN) yang telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Yang harus dibenahi adalah pelaksanaannya, bukan programnya. Program ini sudah menjadi kebijakan nasional. Yang diperlukan sekarang adalah evaluasi total, mulai dari penyedia, SPPG, hingga mekanisme penerimaan dan pengawasan di lapangan,” tegasnya.
Heri juga meminta pengelola MBG yang baru bertindak transparan dalam mengusut penyebab insiden tersebut serta memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti lalai.
“Jangan sampai niat baik pemerintah dalam meningkatkan gizi anak-anak tercoreng akibat kelalaian yang sebenarnya dapat dicegah. Keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
Penulis : Prima RK
Editor : Redaksi
Sumber Berita: SUARARAKYAT.info
