SUARARAKYAT || SUKABUMI — Polemik yang mewarnai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 dinilai bukan semata persoalan gangguan sistem atau kesalahan teknis. Di balik carut-marut proses penerimaan siswa, terdapat persoalan mendasar yang hingga kini belum terselesaikan, yakni ketimpangan antara jumlah lulusan SMP dengan daya tampung SMA/SMK negeri yang masih terbatas.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Sukabumi, Dr. Muyawan, mengatakan berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan SPMB, mulai dari gangguan sistem pendaftaran, lamanya proses verifikasi berkas, hingga perbedaan persepsi dalam penilaian dokumen prestasi, sejatinya hanyalah dampak dari persoalan yang lebih besar.
“Selama pola pikir masyarakat masih menganggap sekolah negeri sebagai pilihan utama, sementara daya tampungnya terbatas, persoalan seperti ini akan terus berulang setiap tahun,” ujar Muyawan disalah satu Podcast . Jumat (3/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Muyawan, pemerintah tidak dapat terus mengandalkan penambahan kapasitas sekolah negeri sebagai satu-satunya solusi. Sebaliknya, sekolah swasta harus ditempatkan sebagai bagian penting dari sistem pendidikan yang memiliki peran setara dalam menjamin hak setiap anak memperoleh pendidikan.
Keberadaan sekolah swasta, kata dia, bukan sekadar pelengkap, melainkan mitra strategis pemerintah dalam menampung lulusan yang tidak terserap di sekolah negeri sekaligus mencegah terjadinya angka putus sekolah.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mendorong pemerataan akses pendidikan, termasuk melalui dukungan pembiayaan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri agar tetap dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
“Yang terpenting adalah jangan sampai ada anak yang putus sekolah. Negeri maupun swasta memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas,” katanya.
Di sisi lain, Muyawan juga mengingatkan bahwa sekolah swasta memiliki tantangan untuk terus meningkatkan mutu layanan. Peningkatan kualitas pembelajaran, pembinaan karakter, pendidikan agama, hingga penguatan lingkungan belajar yang kondusif menjadi faktor penting agar sekolah swasta mampu membangun kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, stigma bahwa sekolah swasta hanyalah pilihan kedua harus dihapus secara bertahap melalui peningkatan kualitas yang nyata dan konsisten.
Dewan Pendidikan juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB. Evaluasi tersebut tidak hanya menyangkut kesiapan sistem digital, tetapi juga mekanisme verifikasi administrasi, transparansi proses seleksi, serta pemetaan kebutuhan daya tampung berdasarkan jumlah lulusan di setiap daerah.
Langkah itu dinilai penting agar pelaksanaan SPMB pada tahun-tahun mendatang berlangsung lebih tertib, transparan, dan mampu mengakomodasi seluruh peserta didik secara lebih optimal.
Lebih jauh, Muyawan menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, sekolah, dan orang tua harus memiliki komitmen yang sama dalam memastikan setiap anak memperoleh pendidikan yang layak.
Ia menilai kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh status sekolah negeri maupun swasta, melainkan oleh kualitas proses pembelajaran, kompetensi pendidik, budaya sekolah, serta dukungan keluarga terhadap perkembangan peserta didik.
Karena itu, masyarakat diharapkan mulai menggeser cara pandang dalam memilih sekolah. Pertimbangan utama seharusnya bukan lagi semata status negeri atau swasta, melainkan kualitas layanan pendidikan yang mampu mengembangkan potensi, karakter, dan masa depan anak.
Menurut Muyawan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebenarnya mulai mengalami perubahan. Semakin banyak orang tua yang tidak lagi hanya mempertimbangkan biaya atau status sekolah, tetapi juga menilai kualitas pembelajaran, pembinaan karakter, pendidikan agama, hingga lingkungan sekolah yang dinilai mampu mendukung tumbuh kembang anak.
“Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi sekolah swasta untuk terus meningkatkan mutu layanan sehingga mampu menjadi pilihan utama masyarakat, bukan sekadar alternatif ketika tidak diterima di sekolah negri” katanya
Penulis : Prima RK
Editor : Redaksi
Sumber Berita: SUARARAKYAT.info
