SUARARAKYAT.info || PASURUAN – Halaman Gedung Rektorat Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan (UNU) yang juga menaungi Sekolah Tinggi Agama Islam Pasuruan (STAIS) berubah menjadi panggung kritik terbuka pada Jumat siang (13/02/2026).
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UNU Pasuruan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk simbolik “Upacara Kematian Demokrasi”, sebagai bentuk protes atas mandeknya sejumlah hak administratif dan kelembagaan mahasiswa yang dinilai tak kunjung diselesaikan pihak birokrasi kampus.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB itu diwarnai dengan teatrikal tabur bunga dan pembacaan “naskah duka” sebagai simbol kekecewaan terhadap kondisi demokrasi kampus yang dianggap mengalami kemunduran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Spanduk bertuliskan kritik keras terhadap birokrasi terpasang di pagar rektorat, sementara mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi.
Aksi tersebut dipimpin oleh Koordinator Lapangan (Korlap), M. Nur Wahyu Hidayat, dan berada di bawah tanggung jawab Presiden Mahasiswa (Presma) UNU-STAIS, M. Ubaidillah Abdi. Dalam keterangannya, Wahyu menyebut bahwa aksi ini bukanlah bentuk konfrontasi, melainkan ekspresi akumulasi keresahan mahasiswa yang telah berbulan-bulan menunggu kejelasan.
“Ini bukan sekadar aksi seremonial. Ini adalah bentuk peringatan bahwa demokrasi kampus tidak boleh dibiarkan mati perlahan karena kelalaian administratif. Kami hanya menuntut hak dasar kami sebagai mahasiswa,” tegas Wahyu di hadapan awak media.
Tiga Tuntutan Utama: Dari Legalitas Ormawa hingga Identitas Mahasiswa
Dalam pernyataan sikap resmi yang dibacakan di tengah aksi, Aliansi Mahasiswa UNU Pasuruan menyampaikan tiga tuntutan utama (Tritura) yang menjadi pokok persoalan:
1. Pengesahan Kongres Mahasiswa (KONGMA) dan Kejelasan Legalitas Ormawa
Mahasiswa menyoroti belum disahkannya Kongres Mahasiswa yang telah tertunda sejak Desember 2025. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada legalitas Organisasi Mahasiswa (Ormawa), termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan unit kegiatan lainnya.
Menurut massa aksi, tanpa Kongres Mahasiswa yang sah, struktur organisasi kemahasiswaan menjadi tidak memiliki payung hukum yang jelas. Hal ini berpotensi melemahkan fungsi kontrol, advokasi, serta ruang partisipasi mahasiswa dalam tata kelola kampus.
2. Kepastian Distribusi Jas Almamater
Persoalan jas almamater juga menjadi sorotan. Sejumlah mahasiswa mengaku hingga kini belum menerima almamater meski telah menyelesaikan kewajiban administrasi. Padahal, jas almamater merupakan identitas resmi dan simbol keanggotaan sebagai mahasiswa aktif.
Mahasiswa mendesak transparansi terkait proses pengadaan, distribusi, serta timeline penyelesaian agar tidak menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan.
3. Percepatan Pencetakan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
Keterlambatan pencetakan KTM dinilai berdampak pada akses layanan akademik, termasuk administrasi perpustakaan, ujian, hingga kegiatan kampus lainnya. Mahasiswa menilai persoalan ini seharusnya menjadi prioritas karena menyangkut hak identitas formal sebagai peserta didik.
Aksi Teatrikal dan Seruan Moral
Berbeda dari aksi-aksi sebelumnya, demonstrasi kali ini dikemas dengan pendekatan simbolik. Sejumlah mahasiswa mengenakan pakaian hitam sebagai simbol duka. Di atas keranda mini bertuliskan “Demokrasi Kampus”, mahasiswa menaburkan bunga dan membacakan puisi kritik.
Dalam orasinya, Presma M. Ubaidillah Abdi menegaskan bahwa aksi ini adalah “ikhtiar terakhir” sebelum mahasiswa mengambil langkah lanjutan.
“Kami tidak ingin demokrasi hanya menjadi slogan di ruang-ruang seminar. Demokrasi harus hidup dalam tata kelola kampus. Ketika hak dasar mahasiswa diabaikan, maka yang mati bukan hanya prosedur, tapi kepercayaan,” ujarnya lantang disambut sorak dukungan massa.
Meski orasi berlangsung dengan nada tegas dan kritis, aksi tetap berjalan tertib. Aparat keamanan kampus dan pihak terkait terlihat melakukan pengawalan tanpa terjadi benturan fisik maupun insiden berarti
Rektor Turun Tangan, Janji Kawal Aspirasi
Ketegangan mereda ketika Rektor UNU-STAIS Pasuruan, Abu Amar Bustomi, akhirnya keluar dari gedung rektorat dan menemui massa aksi secara langsung. Di hadapan ratusan mahasiswa, ia menyatakan komitmennya untuk merespons seluruh tuntutan yang disampaikan.
“Seluruh aspirasi hari ini akan saya kawal secara pribadi sebagai Rektor. Kami berkomitmen menyelesaikan persoalan ini secepat mungkin sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku,” ungkapnya.
Rektor juga meminta agar mahasiswa segera menunjuk delegasi resmi guna melakukan pertemuan teknis, khususnya terkait pelaksanaan Kongres Mahasiswa.
“Mari kita duduk bersama membahas teknis Kongma agar berjalan sesuai regulasi. Saya membuka ruang dialog selebar-lebarnya,” tambahnya.
Pernyataan tersebut disambut dengan tepuk tangan, meski sebagian mahasiswa tetap menegaskan akan mengawal realisasi janji tersebut secara ketat.
Aksi ini menjadi perhatian luas di lingkungan kampus. Sejumlah mahasiswa berharap momentum ini menjadi titik balik pembenahan tata kelola kemahasiswaan di UNU Pasuruan.
Aliansi Mahasiswa menegaskan bahwa mereka akan terus melakukan monitoring terhadap tindak lanjut dari pihak rektorat. Jika dalam waktu dekat tidak ada progres signifikan, bukan tidak mungkin aksi lanjutan akan kembali digelar.
Di sisi lain, peristiwa ini mencerminkan dinamika demokrasi kampus yang terus bergerak. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, mahasiswa menegaskan peran mereka bukan sekadar peserta didik, melainkan bagian dari komunitas akademik yang memiliki hak bersuara.
Kini, publik kampus menanti: apakah janji yang terucap di bawah terik matahari siang itu akan benar-benar menjelma menjadi keputusan konkret? Ataukah “upacara kematian” itu akan menjadi pengingat bahwa demokrasi harus terus diperjuangkan bahkan di halaman kampus sendiri.
Penulis : Abd Hamid
Editor : Red
Sumber Berita: Suararakyat.info
