SUARARAKYAT.info || GARUT — Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi peningkatan gizi anak bangsa kembali diterpa sorotan tajam. Kali ini, publik mempertanyakan standar kebersihan dan keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanjung Jaya 2, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, setelah muncul dugaan pelanggaran serius terhadap Standar Lingkungan Higienis dan Sanitasi (SLHS).Rabu (14/5/2026)
Temuan di lapangan menunjukkan adanya aktivitas pencucian daging ayam yang dilakukan di area terbuka halaman dapur produksi. Dokumentasi yang beredar memicu reaksi keras warga dan wali murid karena praktik tersebut dianggap bertentangan dengan standar operasional pengelolaan makanan dalam program MBG.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar teknis dapur biasa. Di balik ribuan porsi makanan yang diproduksi setiap hari, ada kesehatan anak-anak sekolah yang dipertaruhkan.
Dugaan Kelalaian yang Dinilai Fatal
Dalam Pedoman SPPG Badan Gizi Nasional, setiap fasilitas produksi makanan diwajibkan menerapkan sistem sanitasi ketat, mulai dari pemisahan area bahan mentah, ruang pengolahan, hingga distribusi makanan siap konsumsi.
Namun kondisi di lapangan justru memperlihatkan sebaliknya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aktivitas pencucian daging di ruang terbuka dinilai berpotensi menimbulkan kontaminasi silang. Debu jalanan, lalat, serangga, hingga bakteri lingkungan luar dapat dengan mudah menempel pada bahan pangan sebelum dimasak.
Praktisi kesehatan masyarakat menyebut, pengolahan bahan mentah tanpa pengamanan sanitasi merupakan salah satu penyebab utama munculnya kasus keracunan makanan massal di berbagai daerah.
“Kalau bahan mentah dicuci sembarangan di area terbuka, maka risiko bakteri seperti salmonella dan e-coli meningkat. Ini sangat berbahaya jika makanan didistribusikan dalam jumlah besar ke sekolah-sekolah,” ujar salah satu pemerhati kesehatan pangan di Garut.
Program Nasional Jangan Sampai Jadi Formalitas
Program MBG selama ini dipromosikan sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Anggaran besar negara digelontorkan demi memastikan anak-anak mendapatkan makanan sehat dan layak konsumsi.
Namun publik menilai, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan.
Kualitas, keamanan pangan, dan kebersihan dapur produksi menjadi fondasi utama yang tidak boleh diabaikan.
“Jangan sampai program miliaran rupiah ini hanya mengejar target distribusi, tapi mengorbankan standar kesehatan. Anak sekolah bukan objek percobaan,” tegas seorang wali murid di Pakenjeng.
Sorotan terhadap SPPG Tanjung Jaya 2 pun berkembang menjadi kritik lebih luas terhadap pengawasan pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional.
Masyarakat mempertanyakan sejauh mana inspeksi rutin dilakukan terhadap dapur-dapur MBG yang setiap hari memproduksi ribuan paket makanan.
Tuntutan Audit Menyeluruh
Meningkatnya keresahan publik membuat sejumlah warga mendesak adanya audit menyeluruh terhadap seluruh fasilitas SPPG di Kabupaten Garut.
Mereka meminta Dinas Kesehatan, Badan Gizi Nasional, serta instansi terkait turun langsung melakukan inspeksi mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Ada tiga tuntutan utama yang kini menguat di tengah masyaraka
Audit total seluruh dapur SPPG di Garut untuk memastikan standar higiene benar-benar diterapkan
Pemberian sanksi administratif tegas kepada pengelola jika ditemukan pelanggaran SOP
Pelatihan ulang tenaga dapur terkait keamanan pangan, sanitasi, dan tata kelola pengolahan makanan massal
Menurut warga, pembiaran terhadap pelanggaran kecil dapat menjadi pintu masuk bencana kesehatan yang lebih besar.
“Dapur SPPG itu bukan warung seadanya. Mereka memasak ribuan porsi untuk anak-anak. Kalau tempat cuci daging saja tidak sesuai standar, publik wajar mempertanyakan semuanya,” ujar seorang tokoh masyarakat Pakenjeng.
Ancaman terhadap Kepercayaan Publik
Kasus ini dinilai bukan hanya menyangkut satu dapur produksi semata, melainkan menyangkut kredibilitas program MBG secara keseluruhan.
Program yang seharusnya menjadi simbol perhatian negara terhadap generasi muda justru berpotensi kehilangan kepercayaan masyarakat jika pengawasan di lapangan lemah.
Pengamat kebijakan publik menilai, pemerintah harus bergerak cepat sebelum polemik berkembang menjadi krisis kepercayaan nasional.
“Program sebesar MBG tidak cukup hanya dibangun dengan pencitraan dan seremoni. Yang paling penting adalah disiplin sistem dan pengawasan ketat di lapangan,” ujarnya.
Jika dugaan pelanggaran ini terbukti benar, maka kasus tersebut bisa menjadi alarm keras bahwa implementasi program masih menyimpan banyak celah pengawasan.
Klarifikasi Pihak Pengelola Masih Ditunggu
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPPG Tanjung Jaya 2 belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan pelanggaran sanitasi tersebut.
Upaya konfirmasi kepada pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Garut dan pengelola dapur produksi, masih terus dilakukan.
Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah, bukan sekadar klarifikasi normatif. Sebab dalam program pangan massal, satu kelalaian kecil dapat berdampak besar terhadap kesehatan ribuan anak.
Kasus di Pakenjeng menjadi pengingat keras bahwa program makan bergizi bukan hanya soal membagikan makanan sebanyak mungkin, tetapi memastikan setiap suapan yang diterima anak-anak benar-benar aman, sehat, dan layak konsumsi.
Penulis : YS
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Suararakyat.info
