Sorong – Setelah dua hari berlangsung, pelaksanaan Workshop Mekanisme Pengamanan Laut pada Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Papua dan Maluku yang diselenggarakan oleh SKK Migas Perwakilan Papua dan Maluku akhirnya ditutup dengan kegiatan penandatanganan Risalah Kegiatan yang dihadiri Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapoksahli) Kodaeral XIV Kolonel Marinir Rio Sukanto, M. Tr. Hanla., adapun kegiatan worksop tersebut dilaksanakan selama dua hari mulai tanggal 12 sd 13 Mei 2026 di Swiss-Belhotel Ambon, Rabu (13/5/2026).
Hadir dalam kegiatan ini, Asops Dankodaeral XIV, Kolonel Laut (P) Himawan, MMSMC., Aster Dankodaeral XIV, Kolonel Laut (P) Sri Rakhmadi, M.Tr.Hanla., Dansathantai, Danden Intel, Ir Opslat Kodaeral XIV, Komandan KRI Bawal-875 dan Komandan Lanal Fak Fak serta perwakilan dari Kodaeral IX Ambon.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan workshop tersebut dilaksanakan dalam rangka memperkuat koordinasi serta sinkronisasi mekanisme pengamanan laut terhadap wilayah operasi KKKS sektor migas di wilayah Papua dan Maluku yang dihadiri unsur TNI AL, SKK Migas, instansi pemerintah terkait, serta para pemangku kepentingan di bidang pengamanan laut dan industri migas offshore.
Adapun pada hari kedua pelaksanaan workshop, pembahasan difokuskan pada mekanisme pengamanan wilayah operasi migas offshore di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Selain itu, juga menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan terhadap jalur pelayaran strategis serta aktivitas kapal asing di sekitar wilayah operasi KKKS.
Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga stabilitas keamanan laut sekaligus mendukung kelancaran operasional sektor energi nasional. Melalui kegiatan tersebut diharapkan terjalin sinergitas yang semakin kuat antara SKK Migas, TNI AL dhi Kodaeral XIV dan Kodaeral IX, dan seluruh stakeholder terkait dalam menjaga keamanan wilayah operasi migas offshore demi mendukung ketahanan energi nasional serta stabilitas keamanan laut di kawasan timur Indonesia.
Selain unsur TNI AL, workshop juga dihadiri perwakilan dari SKK Migas, stakeholder maritim, serta instansi pemerintah terkait, serta KKKS wilayah Papua dan Maluku diantaranya, BP Indonesia, Genting Oil Kasuri Ltd, Petronas E dan P Bobara Sdn. Bhd, EnQuest Petroleum, (RH) Petrogas Ltd, Inpex Masela, serta sejumlah perusahaan migas lainnya yang beroperasi di kawasan Papua dan Maluku.
