SUARARAKYAT.info || SUKABUMI — Angka itu besar: Rp300 miliar. Dialokasikan sebagai penyertaan modal untuk Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi sepanjang 2019–2025. Tujuannya terdengar sederhana—memperluas akses air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun di balik angka yang gemuk, muncul pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban.
LSM ANNAHL membuka lapisan pertama. Dari penelusuran lapangan, mereka menemukan ketidaksinkronan yang tak bisa dianggap remeh: data penerima manfaat yang tampak rapi di atas kertas, tetapi goyah saat diuji di lapangan.
Sambungan Rumah (SR) menjadi titik masuk. Dalam sejumlah kasus, instalasi pipa dan meteran memang sempat terpasang. Tapi itu tak berlangsung lama. Air tak mengalir, fasilitas dicabut, dan program berhenti di tengah jalan. Yang tersisa hanya satu hal—nama warga tetap tercatat sebagai penerima bantuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebuah status administratif yang tak mencerminkan kenyataan.
“Di atas kertas mereka terlayani. Di lapangan, tidak,” ujar Sekretaris Jenderal LSM ANNAHL, Syah Arif, Selasa (12/5/2026). Ia tak menyebut ini sekadar kekeliruan teknis. “Ini soal integritas.”
Dengan nilai hibah sekitar Rp3 juta per SR, setiap entri data membawa konsekuensi anggaran. Dalam logika sederhana, semakin banyak nama tercatat, semakin besar dana terserap. Di titik inilah dugaan mengemuka: apakah angka-angka itu dibangun di atas layanan nyata, atau sekadar konstruksi administratif?
Istilah “pelanggan sementara” yang ditemukan di lapangan mempertebal kecurigaan. Program berjalan, tetapi tidak tuntas. Instalasi hadir, lalu hilang. Air dijanjikan, tapi tak pernah benar-benar mengalir.
Upaya menguji temuan itu melalui jalur resmi justru menemui jalan buntu. Audiensi yang diajukan LSM ANNAHL pada Kamis (7/5/2026) tak menghasilkan pertemuan dengan pengambil kebijakan. Direktur Utama PDAM tidak berada di tempat. Penjelasan pun tak tersedia.
Yang tersisa hanyalah pertemuan dengan staf humas—yang, menurut LSM, tak memiliki otoritas menjawab substansi.
“Kami datang dengan data. Tapi yang kami hadapi justru ruang kosong,” kata Syah.
Di titik ini, persoalan tak lagi sekadar soal program. Ia bergeser menjadi soal tata kelola. Transparansi—yang seharusnya melekat pada setiap rupiah uang publik—tampak menjauh.
Penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi sejatinya bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Ia adalah mandat: memastikan air bersih mengalir ke rumah-rumah warga yang membutuhkan. Ketika aliran itu tak pernah sampai, maka yang menguap bukan hanya air—melainkan juga kepercayaan.
LSM ANNAHL mendesak audit menyeluruh. Verifikasi ulang data penerima dianggap mendesak, bukan opsional. Sebab dalam program sebesar ini, satu data yang meleset bukan sekadar kesalahan—ia bisa menjadi pola.
Hingga laporan ini disusun, jajaran direksi PDAM Kabupaten Sukabumi belum menyampaikan klarifikasi resmi. Tidak atas absennya dalam audiensi, tidak pula atas dugaan ketidaksesuaian data.
Ketiadaan jawaban itu menyisakan ruang tafsir. Dan dalam ruang yang kosong, publik mulai menyusun kesimpulannya sendiri.
Penulis : Prim RK
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Suararakyat.info
