SUARARAKYAT.info|| Jakarta — Menjelang penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, pemerintah Indonesia memastikan hanya dua syarikah asal Arab Saudi yang dipercaya menangani pelayanan bagi 203.000 jamaah haji reguler. Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap kualitas layanan, efisiensi biaya, serta rekam jejak kinerja penyedia layanan pada musim haji sebelumnya.
Sebelumnya terdapat enam perusahaan yang mengikuti proses seleksi, yakni Mashariq Almasiah, Al Bait Guest, Rawaf Mina, Rafad Al Hajjaj Company, Alrifadah Pilgrim Service Company, serta Rakeen Mashariq Al Mutamayizah. Namun setelah penilaian ketat, pemerintah menetapkan dua syarikah: Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service dan Al Bait Guest sebagai mitra resmi untuk musim haji 2026.
Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (SAPUHI), H. Syam Resfiadi, memberikan tanggapan terkait penunjukan dua syarikah tersebut. Menurutnya, secara umum kedua perusahaan memiliki reputasi pelayanan yang baik, ditambah lagi para pemimpinnya dikenal responsif dan kooperatif.
“Secara pribadi saya mengenal kedua pimpinannya. Mereka baik, cepat dan tanggap—baik melalui WhatsApp maupun telepon, selalu cepat merespons,” ujar Syam Resfiadi kepada suararakyat.info, Sabtu (29/11/2025) di Jakarta.
Meski demikian, Syam menyoroti persoalan klasik yang kerap terjadi pada puncak haji, terutama pada fase pergerakan jamaah dari Arafah ke Mina atau dari Makkah menuju Arafah. Pada momentum-momentum krusial tersebut, kemacetan dan kekacauan layanan transportasi sering tak terhindarkan.
Syam menegaskan bahwa permasalahan ini tidak dapat serta-merta dibebankan kepada syarikah pelayanan haji, karena urusan transportasi dikelola oleh syarikah transportasi yang berbeda.
“Perlu diketahui bahwa syarikah transportasi ini tidak terkait dengan syarikah penyedia layanan administrasi. Jadi masalah-masalah kemarin yang selalu terkait transportasi, itu memang menjadi bagian yang terpisah, bahkan ketika jumlah syarikah ada delapan sekalipun,” jelasnya.
“Sehingga tidak bisa 100 persen disalahkan kepada dua syarikah yang kini ditunjuk.”
Menanggapi isu adanya kedekatan beberapa pihak di syarikah dengan pejabat-pejabat lama Kementerian Haji, Syam menilai hal tersebut bukanlah sesuatu yang perlu dipersoalkan.
“Kalau ada orang-orang yang dekat dengan pejabat lama, itu wajar. Pendekatan atau silaturahmi merupakan bagian dari proses mencari kemudahan dalam bekerja atau berbisnis,” ujarnya.
Menurut Syam, setiap kementerian memiliki gaya dan metode kerja masing-masing. Ia menegaskan tidak perlu ada saling menyalahkan antara pejabat lama dan pejabat baru.
“Kalau kementerian lama punya cara sendiri dan yang baru punya cara sendiri, silakan saja. Tidak perlu ditafsirkan secara negatif.”
Meski meyakini kedua syarikah yang ditunjuk berada dalam kondisi baik dan siap melayani jamaah, Syam memberikan catatan penting kepada Kementerian Haji Republik Indonesia yang baru.
Menurutnya, kementerian perlu memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kedekatan dengan pihak-pihak yang selama ini terlibat langsung dalam operasional ha
“Yang perlu diantisipasi Kementerian Haji RI yang baru adalah menjaga kedekatan dengan para pihak tersebut,” tegasnya.
“Termasuk dekat dengan vendor, stakeholder, dan pihak terkait lainnya baik di lapangan maupun secara administrasi.”
Syam berharap pendekatan yang lebih intensif itu dapat mengantisipasi berbagai potensi kendala teknis, terutama dalam fase-fase krusial yang selama ini memunculkan masalah di lapangan.
Dengan penunjukan dua syarikah utama dan harapan akan perbaikan dari pemerintah, penyelenggaraan haji 2026 diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih efisien, tertib, dan memberi kenyamanan lebih baik bagi ratusan ribu jamaah Indonesia.
(S Handoko)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
