SUARARAKYAT.info||Tembilahan — Seorang nasabah BRI berinisial A mengaku mengalami kerugian serius setelah rumah dan tanah miliknya yang menjadi objek jaminan kredit diduga dilelang tanpa mengikuti mekanisme resmi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peristiwa ini membuat A dan keluarganya sangat terkejut, terlebih ketika seorang pria yang mengaku sebagai pemenang lelang tiba-tiba datang ke rumahnya dan meminta agar mereka mengosongkan rumah tersebut.
Menurut keterangan A (inisial) pada Selasa,(25/11/2025), ia sama sekali tidak menerima pemberitahuan resmi mengenai proses penetapan harga lelang, maupun Surat Peringatan 1–3, pengumuman lelang, hingga informasi mengenai nilai limit asetnya. Ia baru mengetahui tanah dan rumah itu telah berpindah tangan ketika didatangi oleh orang yang mengaku telah memenangkan lelang.
“Kami memang menunggak, tapi bukan berarti prosesnya bisa dilangkahi begitu saja. Ada mekanisme yang harus ditempuh. Aset saya nilainya sekitar Rp700 juta, tapi tiba-tiba dilelang hanya Rp300 juta. Istri saya sampai ketakutan saat orang itu datang ke rumah,” ujar A dengan nada terpukul.
A juga mempertanyakan mengapa tidak ada proses persidangan atau permohonan eksekusi dari pihak kreditur ke pengadilan sebelum penyitaan dilakukan, sebagaimana lazimnya prosedur eksekusi hak tanggungan.
A menuturkan, pihak keluarga telah mendatangi Kantor Cabang BRI Tembilahan untuk meminta penjelasan resmi terkait proses lelang aset tersebut. Namun, ia kecewa karena pihak bank disebut tidak memberikan keterangan yang memadai.
“Kami disuruh datang ke bank, tapi ketika kami tanya, mereka bilang tidak bisa mengklarifikasi. Tidak ada jawaban yang jelas,” ungkapnya.
A menduga adanya permainan oknum internal, karena aset yang menurutnya berharga ratusan juta justru dijual jauh di bawah nilai pasar. Ia menyebut ada kemungkinan aset tersebut dijual sekitar Rp350 juta, sementara nilai limit lelang sebelumnya hanya ditetapkan sekitar Rp300 juta.
Sesuai ketentuan yang berlaku, eksekusi hak tanggungan hanya bisa dilakukan jika memenuhi unsur-unsur berikut:
1. Hak Tanggungan telah terdaftar secara sah, dan memiliki Sertifikat Hak Tanggungan (SHT).
2. Debitur dinyatakan wanprestasi atau gagal bayar.
3. Kreditur mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, kecuali debitur sepakat melaksanakan penjualan di bawah tangan.
4. Setiap proses eksekusi harus diberitahukan secara resmi kepada debitur.
Selain itu, penjualan objek jaminan tidak bisa dilakukan sembarangan. Eksekusi dapat dilakukan melalui:
Penjualan di bawah tangan, namun harus ada persetujuan tertulis dari debitur.
Penetapan nilai limit lelang pun tidak boleh ditentukan secara sembarangan. Untuk aset bernilai besar, penilaian wajib melibatkan:
Penilai Independen bersertifikat,
Dalam kasus ini, A mengaku tidak pernah menerima laporan, hasil penilaian, maupun dokumen resmi mengenai prosedur penetapan harga limit asetnya.
Dalam aturan yang berlaku, KPKNL tidak menetapkan nilai lelang. Mereka hanya
Menyelenggarakan proses lelang,
Memastikan transparansi,
Memastikan dokumen eksekusi lengkap.
Nilai limit ditentukan oleh penjual, yakni pihak bank atau pemilik barang (kreditur).
A menilai ada kejanggalan karena nilai limit yang ditetapkan untuk asetnya jauh dari nilai pasar, sehingga ia menduga prosesnya tidak dilakukan secara profesional dan merugikannya secara signifikan.
Merasa diperlakukan tidak adil dan menjadi korban dugaan permainan oknum perbankan, A kini berencana menempuh langkah hukum dan meminta pihak berwenang turun tangan.
“Kami hanya ingin keadilan. Kalau memang dilelang, kami harus diberi tahu. Harus dinilai dengan wajar. Bukan tiba-tiba ada orang datang minta kami keluar dari rumah kami sendiri,” tegas A.
Kasus ini menambah panjang daftar keluhan masyarakat terkait eksekusi jaminan yang diduga tidak transparan dan berpotensi disalahgunakan. Pihak BRI Tembilahan hingga saat ini belum memberikan klarifikasi resmi kepada media.
(Syw)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
