SUARARAKYAT.info||Buru-Bertempat di ruang rapat pimpinan DPRD Kabupaten Buru, Gedung Bupolo II lantai II, digelar rapat kerja lintas komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah tamu undangan strategis, Senin (8/9/2025). Rapat tersebut berlangsung selama dua hari dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam pelayanan publik di Kabupaten Buru.
Hadir dalam pertemuan tersebut Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Infokom. Selain itu turut hadir perwakilan dari stakeholder utama, antara lain PT Pelni Cabang Namlea, Kepala Telkom Namlea, Kepala PT PLN (Persero) ULP Namlea, Kepala PLTD Namlea, Kepala PLTD Mako, Kepala PLTD Air Buaya, Kepala Depot Pertamina Namlea, Kepala Cabang PT Temas, Kepala Perum Bulog Kabupaten Buru, serta Agen Minyak Tanah Rayon Namlea.
Tujuan utama dari rapat lintas komisi ini adalah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat terkait kinerja OPD maupun perusahaan penyedia layanan yang beroperasi di wilayah Buru. Forum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus ajang untuk mengkritisi persoalan-persoalan nyata yang dirasakan warga di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu isu yang mengemuka dalam rapat ini adalah persoalan kelistrikan. Anggota DPRD Kabupaten Buru, Andriono Latbual, SH, menyoroti langsung kinerja PT PLN (Persero) ULP Namlea dan PLTD Waiapo. Menurutnya, masih terdapat pekerjaan rumah yang belum dituntaskan, khususnya terkait proyek alitrasi jalan di Sungai Waeteba, di mana sejumlah tiang jaringan listrik berdiri menjorok ke bahu jalan namun hingga kini belum dipindahkan. Kondisi ini dinilai berbahaya dan dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
Lebih jauh, Andriono juga menegaskan masih adanya wilayah yang sama sekali belum tersentuh penerangan listrik. Salah satunya adalah Dusun Bahor di Desa Waelo, Kecamatan Waelata, yang hingga saat ini belum menikmati fasilitas penerangan memadai dari PLN maupun PLTD Mako. Ia menyebut, kondisi tersebut sangat memprihatinkan, terutama bagi anak-anak usia sekolah yang sangat membutuhkan penerangan untuk belajar di malam hari.
“Sebagai wakil rakyat, saya hanya bisa memperjuangkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Saya terpilih karena suara rakyat, jadi saya tidak akan tinggal diam ketika berbicara soal kepentingan mereka. Untuk Dusun Bahor di Desa Waelo, saya menjadikan penerangan listrik sebagai prioritas utama, demi masa depan anak-anak yang sedang bersekolah,” ungkap Andriono Latbual saat ditemui awak media di sela-sela skorsing rapat di Ruang Fraksi PPP.
Rapat kerja ini sendiri berlangsung sejak pukul 14.00 WIT hingga 19.30 WIT dengan agenda yang padat dan pembahasan yang cukup alot. Meski demikian, para anggota DPRD tetap menekankan bahwa hasil rapat ini tidak boleh hanya berhenti pada wacana, melainkan harus ditindaklanjuti secara konkret oleh pihak-pihak terkait.
Menutup pernyataannya, Andriono berharap PT PLN (Persero) ULP Namlea bersama Kepala PLN Mako dapat segera turun langsung meninjau Dusun Bahor di sekitar Bendungan Waelo. “Kami harap PLN bisa bergerak cepat. Jangan sampai ada lagi warga yang terus hidup dalam kegelapan di tengah gencarnya pembangunan di Kabupaten Buru,” pungkasnya.
(Ken Bupolo)
