Kota Sorong Papua Barat Daya – Pemerintah Kota Sorong resmi memberlakukan pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mulai Selasa (28/4/2026).
Kebijakan itu menjadi langkah nyata Pemkot Sorong dalam mendorong percepatan pembangunan perumahan rakyat, sekaligus tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat usai pertemuan Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Menteri Dalam Negeri di Gedung Lambert Jitmau.
Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menegaskan bahwa pembebasan tersebut telah resmi diberlakukan dan ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan akses hunian layak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mulai hari ini, pembebasan BPHTB dan PBG sudah berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, yang melibatkan sejumlah kementerian untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi MBR dalam memiliki rumah.
Meski demikian, pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar operasional dan regulasi yang telah ditetapkan.
“Pembebasan ini tidak dilakukan secara sembarangan. Semua tetap mengikuti aturan dan mekanisme yang ada,” tegasnya.
Secara regulatif, kebijakan ini telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 3 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak Januari 2025. Implementasinya kini diperkuat agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Adapun kriteria penerima manfaat ditentukan berdasarkan batas penghasilan, yakni maksimal Rp7,5 juta per bulan bagi masyarakat belum menikah dan Rp10 juta per bulan bagi yang sudah menikah.
Sebagai bentuk percepatan implementasi, Pemkot Sorong juga langsung membuka layanan bagi para pengembang perumahan. Sejumlah pengembang telah mengajukan proyek dengan jumlah unit yang bervariasi.
“Pengembang sudah mulai masuk dengan berbagai jumlah unit, dan hari ini kami mulai memproses serta menerbitkan data terkait BPHTB dan PBG,” jelas Lobat.
Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Wali Kota turut mengoordinasikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait guna memperkuat pelaksanaan di lapangan.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kota Sorong berharap dapat meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau. Selain itu, langkah ini juga diharapkan memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi para pengembang dalam membangun perumahan di daerah.
Dengan adanya pembebasan biaya PBG dan BPHTB, Pemkot Sorong menargetkan semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah tanpa terbebani biaya perizinan, sehingga mendorong pertumbuhan sektor perumahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Penulis : Leonardo
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Suara Rakyat Info
