SUARARAKYAT.info || Palembang – Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) melakukan penangkapan terhadap dua orang yang diduga terlibat dalam perkara penerimaan hadiah, janji, gratifikasi, dan/atau suap pada kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Ataran Air Lemutu, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim.
Penangkapan dilakukan pada Rabu, 18 Februari 2026. Dua orang yang diamankan masing-masing berinisial KT, selaku anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, dan RA, yang merupakan anak dari KT. Keduanya diduga menerima aliran dana sekitar Rp1,6 miliar dari pengusaha atau rekanan terkait pencairan uang muka proyek irigasi tersebut.
Proyek Irigasi Bernilai Rp7 Miliar
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perkara ini berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Ataran Air Lemutu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim dengan nilai kontrak sebesar Rp7 miliar.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, dana sekitar Rp1,6 miliar yang diterima para tersangka diduga berkaitan dengan proses pencairan uang muka proyek. Uang tersebut kemudian diketahui telah digunakan untuk membeli satu unit mobil mewah jenis Toyota Alphard berwarna putih dengan nomor polisi B 2451 KYR.
Penggeledahan dan Penyitaan Barang Bukti
Selain melakukan penangkapan, Tim Penyidik Kejati Sumsel juga melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kabupaten Muara Enim, yakni dua rumah milik saksi KT di Perumahan Hunian Sederhana Greencity Blok Q5 dan Q6 Desa Muara Lawai, serta satu rumah saksi MH di Jalan Pramuka 4 RT 1 RW 7, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim.
Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik menyita:
1 unit mobil Toyota Alphard warna putih nomor polisi B 2451 KYR;
Sejumlah dokumen terkait proyek;
Barang elektronik berupa telepon genggam;
Surat-surat lain yang dianggap relevan dengan perkara.
Hingga kini, penyidik telah memeriksa sedikitnya 10 orang saksi untuk mendalami aliran dana dan peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Vany, dalam keterangannya kepada awak media menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan secara profesional dan transparan.
“Tim penyidik masih terus mendalami perkara ini. Kami tidak menutup kemungkinan akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain apabila ditemukan alat bukti yang cukup. Semua akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Vany.Rabu (18/2/2026)
Ia juga menambahkan bahwa penanganan perkara ini merupakan bentuk komitmen Kejati Sumsel dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara.
“Proyek irigasi ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya para petani. Karena itu, setiap indikasi penyimpangan akan kami tindak tegas,” ujarnya.
Kejati Sumsel memastikan bahwa perkara tersebut akan terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya pemeriksaan terhadap unsur Pemerintah Daerah, termasuk kepala daerah, apabila dalam proses penyidikan ditemukan keterlibatan pihak lain.
Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan secara resmi kepada publik.
Editor : Red
Sumber Berita: Suararakyat.info
