SUARARAKYAT.info||SUKABUMI-Desa Cikaret, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, menjadi sorotan publik setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Desa tersebut disebut-sebut tidak memiliki ambulans, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terbengkalai, serta adanya isu kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak dipegang langsung oleh penerima manfaat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Cikaret, Usep Saepulrohmat, memberikan klarifikasi terkait berbagai isu yang beredar.
Terkait ambulans desa, Usep membenarkan, hingga saat ini Desa Cikaret memang belum memiliki ambulans sendiri. Menurutnya, hal tersebut bukan tanpa alasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk ambulans, benar kami belum punya. Karena selama ini kami lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur desa. Pengadaan ambulans dikesampingkan terlebih dahulu berdasarkan hasil Musrenbangdes bersama para stakeholder Desa Cikaret,” ujarnya, Jumat (23/1/2026).
Ia menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir belum tersedia anggaran untuk pengadaan ambulans. Namun, sebenarnya ambulans telah masuk dalam prioritas anggaran tahun 2026. Sayangnya, rencana tersebut terhambat akibat kebijakan efisiensi anggaran hingga 70 persen.
“Anggaran 2026 sudah memiliki pos untuk penanganan stunting dan ketahanan pangan. Namun kami masih membahasnya bersama BPD terkait penetapan APBDes 2026,” tambahnya.
Meski belum memiliki ambulans, Pemerintah Desa Cikaret tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berkoordinasi dengan desa lain jika ada warga yang membutuhkan ambulans, tanpa dipungut biaya.
“Bahkan, belum lama ini pihak desa telah membantu penanganan tiga pasien yang membutuhkan ambulans,”imbuhnya.
Sementara itu, terkait BUMDes, Usep menjelaskan bahwa sejak 2019 hingga 2024 Desa Cikaret belum menganggarkan modal untuk BUMDes. Baru pada tahun 2025, setelah adanya instruksi presiden, desa mulai mengalokasikan anggaran untuk pengembangan BUMDes.
“Sebelumnya kami melakukan riset bersama BPD dan instansi terkait terhadap tiga sektor tematik, yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan. Hasilnya kami memilih peternakan ayam petelur,” jelasnya.
Pemilihan peternakan ayam petelur dilakukan karena telur merupakan kebutuhan pokok masyarakat, memiliki pasar yang jelas, serta proses produksinya relatif lebih mudah.
“Alhamdulillah, setelah hampir dua bulan berjalan, dari 800 ekor ayam, sekitar 50 persen sudah bertelur. Prediksi keberhasilannya mencapai 94 persen,” ungkap Usep.
Ia menambahkan, keberadaan BUMDes peternakan ayam petelur ini juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, di antaranya menyerap tenaga kerja dari warga Desa Cikaret serta menyediakan telur dengan harga di bawah pasaran.
Terkait isu PKH, Usep menegaskan bahwa pemerintah desa tidak terlibat langsung dalam pencairan bantuan tersebut.
“Kami hanya sebatas koordinasi data. Pencairan PKH langsung ke rekening masing-masing penerima manfaat dan menjadi kewenangan Kementerian Sosial, Dinas Sosial, serta pendamping PKH,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan, jika ada dugaan pungutan liar, pihak desa tidak dapat memastikan hal tersebut karena proses pencairan tidak melibatkan pemerintah desa.
“Pemerintah desa tidak anti kritik. Kami terbuka terhadap masukan, yang kami sesalkan adalah kritik tersebut tidak didahului dengan tabayun atau klarifikasi kepada pemerintah desa,” katanya.
Usep menegaskan, Pemerintah Desa Cikaret tetap berkomitmen menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai prosedur, meskipun di tengah keterbatasan dan efisiensi anggaran.
“Kami siap menjalankan pemerintahan sampai akhir masa jabatan, meskipun di tengah efisiensi anggaran,” pungkasnya.
Penulis : Prim RK
Editor : Red
Sumber Berita: Suararakyat.info
