SUARARAKYAT.info|| Cianjur— Penolakan terhadap proyek panas bumi (geothermal) di kawasan Gunung Putri, Cipanas, kembali menguat. Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup dan Kawasan Hutan Laut dan Industri (LPLHI–KLHI) Cianjur secara tegas menyatakan menolak pembangunan proyek tersebut karena dinilai dapat merusak lingkungan, mengubah ekosistem, serta mengancam identitas Cipanas sebagai kawasan wisata yang sejuk dan berhawa dingin.Rabu (19/11/2025)
Abah Maman, Koordinator LPLHI–KLHI Cianjur sekaligus tokoh budaya Cipanas, menjadi salah satu suara paling keras. Ia menegaskan bahwa proyek geothermal yang dipaksakan tanpa memperhatikan kondisi ekologis Gunung Putri merupakan ancaman besar terhadap masa depan lingkungan dan kehidupan masyarakat Cipanas.
“Geothermal ini bukan sekadar proyek energi, tetapi ancaman ekologis. Cipanas itu dikenal sejuk, nyaman, dan jadi tujuan wisata. Kalau proyek ini berjalan, Cipanas bisa berubah menjadi kota panas. Ekosistem rusak, wisata hilang, rakyat yang menanggung derita,” tegas Abah Maman.
Gunung Putri merupakan kawasan yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem di wilayah Cipanas dan Pacet. Aktivitas pengeboran panas bumi dikhawatirkan berdampak pada:
1. Hilangnya kesejukan alam Cipanas
Selama puluhan tahun, Cipanas dikenal sebagai kawasan dataran tinggi berhawa dingin. Jika proyek geothermal mengubah struktur tanah dan geotermal area, pelepasan panas bumi dapat memengaruhi suhu mikro (microclimate), sehingga menghilangkan identitas Cipanas sebagai kota wisata pegunungan.
2. Kerusakan lingkungan dan kawasan hutan
Pembukaan lahan, pembangunan fasilitas industri panas bumi, serta potensi kebocoran gas H₂S menjadi momok bagi kelestarian alam Gunung Putri.
3. Terancamnya sektor wisata dan ekonomi lokal
Pelaku usaha hotel, villa, restoran, hingga pedagang kecil menggantungkan hidup dari reputasi Cipanas sebagai kawasan liburan. Jika suhu berubah dan lingkungan rusak, wisatawan diprediksi akan berkurang drastis.
“Wisata Cipanas itu hidup karena udaranya. Kalau jadi panas, siapa yang mau datang? Hotel rugi, pedagang rugi, masyarakat yang paling terpukul,” ujar Abah Maman.
4. Dampak sosial terhadap masyarakat sekitar
Masyarakat sekitar Gunung Putri sudah menyuarakan keresahan. Selain ancaman bencana lingkungan, mereka menilai tidak ada jaminan bahwa proyek ini akan benar-benar memberi manfaat bagi warga.
Penolakan LPLHI–KLHI tidak lahir tanpa alasan. Mereka menilai bahwa sosialisasi kepada masyarakat berjalan sepihak, minim transparansi, dan tidak memberikan ruang dialog yang setara.
Menurut Abah Maman, pemerintah maupun pihak perusahaan tidak menjelaskan secara rinci analisis risiko lingkungan. Padahal, Gunung Putri termasuk kawasan yang rawan longsor dan masuk zona vital ekosistem Cianjur bagian atas.
“Masyarakat tidak diajak bicara, hanya diberi sosialisasi formalitas. Ini proyek besar, bukan proyek kecil. Kok rakyat tidak jadi pertimbangan?” kritiknya.
Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup dan KHLI menegaskan akan terus mengawal dan mengadvokasi penolakan proyek ini. Mereka menyatakan bahwa pembangunan geothermal bukan sekadar isu energi
tetapi soal keselamatan ekologis dan masa depan generasi.
Abah Maman menambahkan, Cipanas harus tetap menjadi kawasan hijau, sejuk, dan menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat sebagai kota budaya dan wisata.
“Kami tidak anti pembangunan. Tapi jangan jadikan alam sebagai korban investasi. Cipanas itu warisan, bukan komoditas yang bisa dijual seenaknya,” pungkasnya.
Proyek panas bumi Gunung Putri kini memicu perdebatan besar. Di satu sisi, pemerintah mengusung energi baru terbarukan demi ketahanan energi nasional. Di sisi lain, masyarakat dan tokoh budaya lokal melihat proyek ini sebagai ancaman nyata bagi lingkungan, ekosistem, ekonomi, dan identitas Cipanas sendiri.
Cipanas kini berada di persimpangan: memilih investasi energi, atau mempertahankan keseimbangan alam dan warisan ekologinya.
CATATAN REDAKSI:
Sebagai media yang menjunjung tinggi prinsip jurnalistik profesional, kami berpegang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi.Tulisan ini disusun berdasarkan informasi dan temuan yang tersedia di lapangan, serta keterangan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, Redaksi tetap memberikan ruang seluas-luasnya kepada pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, penjelasan, atau tanggapan resmi atas pemberitaan ini.
Setiap bentuk hak jawab atau hak koreksi dapat disampaikan melalui saluran resmi Redaksi,sesuai data fakta yang konkretdan akan kami tayangkan sesuai ketentuan yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
(Hs)
