SuaraRakyat.info Kota Sorong Papua Barat Daya – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong menggelar Rapat Pleno X Paripurna XIX masa sidang 2025, Dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan materi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sorong tahun 2025–2029, Kamis (4/9/2025).
Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Kota Sorong, dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Sorong Syahrir Nurdin didampingi Wakil Ketua II Michael Ricky Taneri. Hadir pula Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim beserta jajaran perangkat daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Paripurna ini menjadi forum resmi bagi masing-masing fraksi untuk menyampaikan sikap, pandangan, dan rekomendasi terkait RPJMD setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.
seluruh fraksi DPRK Sorong akhirnya menyatakan persetujuan agar Ranperda RPJMD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Namun, dukungan tersebut disertai catatan penting, analisis, serta rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Sorong agar RPJMD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang realistis, pro-rakyat, dan terukur.
Fraksi Partai Golkar
Melalui anggotanya Saman Bugis, Fraksi Golkar menyetujui RPJMD dengan sejumlah syarat. Golkar menilai dokumen RPJMD masih terlalu umum, belum menampilkan kekhasan Kota Sorong sebagai kota jasa dan pusat perdagangan.
Golkar menyoroti lemahnya indikator program sekolah gratis, belum konkret-nya penanganan banjir, minimnya roadmap digitalisasi pajak, dan kurangnya perlindungan perempuan, anak, serta layanan ODGJ.
Selain itu, revitalisasi Pasar Remu dinilai absen dalam dokumen, sementara target pengentasan kemiskinan dianggap terlalu ambisius. Golkar juga menegaskan pentingnya memasukkan tunjangan RT/RW sebagai prioritas.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Ketua Fraksi PKS Nuryadi, menegaskan RPJMD tidak boleh sebatas dokumen administratif, tetapi harus menjadi kontrak politik sekaligus kontrak sosial pemerintah dengan rakyat.
PKS meminta program sekolah gratis benar-benar bebas pungutan dan diawasi bersama. Beasiswa daerah diminta fokus pada bidang kesehatan untuk mengatasi kekurangan tenaga medis, sekaligus mendukung perguruan tinggi lokal.
PKS menyoroti angka stunting Kota Sorong yang mencapai 29,3 persen, kapasitas RS Sele Be Solu yang terbatas, serta perlunya peningkatan status rumah sakit tersebut menjadi tipe B.
Di bidang lingkungan, PKS mendorong penanganan banjir berbasis DAS dan pengelolaan sampah berbasis RT/RW. PKS juga menekankan revitalisasi Pasar Remu, penguatan UMKM, pembangunan smart city, hingga keamanan berbasis komunitas.
Fraksi Gerakan Indonesia Maju (GIM)
Ketua Fraksi GIM Selestinus Paundanan, menyoroti fluktuasi ekonomi dan data PAD yang dianggap tidak logis. GIM bahkan merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PAD.
Di bidang pendidikan, GIM menilai program sekolah gratis harus dibarengi wajib sekolah yang efektif. Pada sektor kesehatan, pelayanan puskesmas dan rumah sakit diminta menjangkau semua warga.
Fraksi ini juga menekankan pemberdayaan tenaga kerja melalui BLK, dukungan modal usaha bagi OAP, penertiban bangunan liar, pelarangan miras, serta penyelesaian proyek air bersih Warsamson.
Fraksi Amanat Perjuangan Persatuan Sejahtera Adil (APPSA)
Sekretaris Fraksi APPSA James Nixon Senewe menyetujui RPJMD dengan sejumlah syarat tegas.
APPSA mengusulkan tambahan program pendidikan gratis dengan alokasi Rp400 miliar (45 persen belanja pendidikan).
Fraksi ini juga mendorong percepatan ekonomi kreatif, koordinasi terpadu penanganan banjir, serta penerapan smart city dengan dashboard layanan publik.
Selain itu, APPSA menyoroti lemahnya strategi peningkatan PAD, buruknya pengelolaan sampah, target stunting yang dianggap terlalu ambisius, minimnya indikator olahraga, dan kondisi fasilitas kesehatan yang belum memadai.
