SUARARAKYAT || SUKABUMI – Ketidakhadiran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Sukabumi dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-9 Paguyuban Dadali Pati menuai kekecewaan dari kalangan pelaku seni budaya dan pencak silat.
Kekecewaan tersebut disampaikan Koordinator Paguyuban Pencak Silat Kota Sukabumi, Iman Nurjaman, seusai kegiatan Pagelaran Pentas Seni Tradisi dan Budaya dalam rangka Minangkala Dadali Pati Ke-9 Bersama Bersaudara Harmoni dalam Keragaman Budaya bertema “Ngajaga, Ngaraksa, Ngamumule Seni Tradisi Tur Budaya” yang digelar di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi, Minggu (19/7/2026).
Menurut Iman, panitia telah menyampaikan undangan kepada unsur Forkopimda, termasuk Pemerintah Kota Sukabumi. Namun hingga seluruh rangkaian acara selesai, tidak tampak satu pun pejabat pemerintah, baik Wali Kota, Wakil Wali Kota, kepala perangkat daerah, DPRD Kota Sukabumi maupun perwakilan resmi pemerintah yang hadir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sangat kecewa. Setidaknya ada perwakilan Pemerintah Kota, baik Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD maupun kepala dinas yang hadir. Kehadiran pemerintah merupakan bentuk penghormatan kepada para pelaku seni budaya dan paguyuban pencak silat yang selama ini menjaga warisan budaya bangsa,” ujar Iman.
Ia menilai, absennya unsur pemerintah dalam momentum budaya tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana keberpihakan pemerintah terhadap upaya pelestarian seni tradisi di Kota Sukabumi.
Menurutnya, pencak silat bukan sekadar aktivitas olahraga, melainkan bagian dari identitas budaya yang telah diwariskan lintas generasi dan memiliki nilai sejarah, filosofi, serta karakter kebangsaan yang patut dijaga bersama.
“Pelestarian budaya tidak cukup hanya diwacanakan. Dukungan pemerintah harus diwujudkan melalui kehadiran, perhatian, dan keberpihakan terhadap komunitas yang selama ini menjaga tradisi tersebut,” katanya.
Iman juga berharap Pemerintah Kota Sukabumi memberikan ruang yang lebih luas bagi paguyuban pencak silat untuk berkontribusi dalam pembinaan generasi muda sekaligus menjaga eksistensi budaya lokal.
“Kami meminta pemerintah memberikan ruang kepada paguyuban pencak silat. Ini bukan hanya aset daerah, tetapi merupakan aset budaya bangsa yang menjadi tanggung jawab bersama untuk dijaga dan dilestarikan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya berencana meminta penjelasan resmi kepada Pemerintah Kota Sukabumi, khususnya Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dispora), terkait ketidakhadiran unsur pemerintah dalam kegiatan tersebut.
Bahkan, apabila tidak diperoleh penjelasan yang dinilai memadai, Paguyuban Pencak Silat Kota Sukabumi mempertimbangkan langkah hukum berupa somasi sebagai bentuk protes atas sikap pemerintah yang dinilai mengabaikan agenda pelestarian budaya.
“Kami hanya ingin mengetahui alasan ketidakhadiran mereka. Harapan kami sederhana, ke depan pemerintah lebih menghargai, hadir, dan memberikan dukungan nyata terhadap kegiatan seni dan budaya di Kota Sukabumi,” pungkas Iman.
Penulis : Prima RK
Editor : Redaksi
Sumber Berita: SUARARAKYAT.info
