Kota Sorong Papua Barat Daya – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporaparekraf) menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna membahas persoalan pencemaran darat dan laut yang kian mengancam ekosistem lingkungan serta keberlanjutan sektor pariwisata di wilayah Papua Barat Daya.
Kegiatan FGD tersebut dilaksanakan di Vega Prime Hotel, Kota Sorong, Jumat (12/12/2025), dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, pemuda, pelaku pariwisata, serta pemerhati lingkungan.
FGD secara resmi dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat Daya, Jhoni Way, yang hadir mewakili Gubernur Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Jhoni Way memaparkan arah kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah terpadu sebagai upaya menekan laju pencemaran lingkungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari metode sederhana hingga pemanfaatan teknologi modern,” ujar Jhoni Way.
Ia menegaskan bahwa upaya penanganan pencemaran lingkungan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
“Keberlanjutan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi kewajiban seluruh warga Papua Barat Daya,” tegasnya.
Dalam sesi diskusi, para peserta menilai bahwa permasalahan pencemaran tidak hanya berasal dari sampah, tetapi juga diperparah oleh minimnya fasilitas sanitasi di pulau-pulau kecil, khususnya pada kawasan homestay yang masih membuang limbah domestik langsung ke laut.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Disporaparekraf Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, menyoroti ancaman serius terhadap sektor pariwisata apabila pencemaran lingkungan tidak segera ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.
“Pariwisata tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan. Jika lingkungan rusak, maka pariwisata juga akan ikut terpuruk,” kata Yusdi Lamatenggo.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan pencemaran lingkungan terjadi setiap tahun, meskipun tidak selalu tampak secara kasat mata di permukaan laut, sehingga kerap luput dari perhatian. Menurutnya, pencemaran yang tidak terlihat justru menjadi ancaman paling berbahaya bagi keberlanjutan ekosistem laut.
“Temuan bakteri dan pencemaran mikro merupakan ancaman besar, tidak hanya bagi ekosistem laut, tetapi juga bagi kesehatan manusia,” lanjutnya.
Selain kondisi di Raja Ampat, forum FGD juga menyoroti masuknya volume sampah dari wilayah Kota Sorong ke perairan Raja Ampat yang semakin memperburuk kualitas laut dan berpotensi merusak terumbu karang.
Para peserta FGD mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan, penguatan edukasi publik, serta peningkatan pengawasan terhadap aktivitas pembuangan limbah, baik di wilayah darat maupun perairan laut.
FGD ini dinilai penting sebagai wadah strategis untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah bersama, sekaligus menghindari penanganan pencemaran yang bersifat sektoral dan terpisah.
Menutup kegiatan FGD, Jhoni Way menegaskan bahwa seluruh masukan dan rekomendasi yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah demi menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.
Penulis : Leonardo
Editor : Fredo
