SUARARAKYAT.info||Sukabumi-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi demi meningkatkan asupan gizi anak sekolah, kini menuai sorotan tajam. Sejumlah orangtua siswa penerima manfaat di wilayah Kecamatan Sukaraja mengeluhkan kualitas makanan yang disajikan oleh dapur MBG yang beroperasi di bawah naungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Khasanah Ibu Bahagia, berlokasi di Jalan Raya Sukaraja, Kampung Neglasari, Desa Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.
Salah satu orangtua siswa penerima manfaat dari SDN 4 Pasirhalang, Rizki Lestari (36) mengatakan, bahwa dirinya mengaku kecewa dengan mutu makanan yang diterima anaknya. Ia bahkan menyebut, keluhan semacam ini sudah berulang kali disampaikan oleh para wali murid, namun tak kunjung ada perbaikan berarti.
“Pernah anak saya bawa pulang jeruk busuk, lalu diganti salak kecil-kecil yang juga busuk. Kadang ayamnya bau, sayurnya asam, bahkan pernah ada ulat di sawi waktu menu mie ayam. Anak-anak jadi nggak mau makan,” kata Rizki kepada awak media dengan nada kecewa pada Senin (6/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Rizki, selain soal kebersihan, menu yang disajikan juga kerap tidak sesuai dengan harapan. Banyak anak meminta menu seperti telur rendang atau ayam tanpa tulang, namun yang datang justru telur dadar tipis atau ayam bagian sayap.
“Anak-anak mintanya telur bulat, tapi katanya biar irit, dijadikan telur dadar tipis untuk dua kotak makan. Kadang saya lihat kualitas telurnya juga jelek, bisa jadi telur pecah yang dibeli murah. Kita nggak tahu kebersihannya seperti apa,” keluhnya.
Tak hanya lauk, porsi camilan (snack) yang disediakan pun dinilai tidak sesuai dengan ketentuan. “Katanya tiap snack ada dua item, tapi kadang cuma satu. Saya konfirmasi ke dapur MBG, alasannya selalu sibuk dan kejar waktu,” lanjutnya.
Dampak buruk dari kualitas makanan tersebut mulai dirasakan oleh sebagian siswa. Kiki menjelaskan, pernah ada anak yang mengeluh pusing usai mengonsumsi menu MBG. “Pernah ada satu anak pusing, meski nggak sampai parah. Tapi saya selalu ingatkan anak-anak, kalau makanannya bau atau asam, jangan dimakan,” katanya.
Bahkan, beberapa kali, lauk ayam ditemukan belum matang sempurna. “Pernah ayamnya masih ada darahnya. Kalau sudah begitu, saya suruh anak saya buang saja,” ujarnya.
Pihak sekolah, kata Rizki, sudah beberapa kali menyampaikan keluhan kepada dapur MBG. Namun tanggapan yang diterima cenderung normatif. “Katanya mau diperbaiki, tapi makin ke sini makin parah. Penataannya aja amburadul. Pernah dikasih jagung rebus, tapi jagungnya tua, kering, dan dipotong asal. Anak-anak mana mau makan kayak gitu,” jelasnya.
Rizki berharap pemerintah dapat meninjau langsung pelaksanaan MBG di lapangan dan memastikan dapur MBG benar-benar memiliki tenaga ahli gizi sebagaimana mestinya. “Saya yakin di dapur MBG itu nggak ada ahli gizinya. Kalau pun ada, pasti menunya nggak kayak gini. Kadang dikasih nugget tepung keras, gizinya di mana? Kalau bisa, orang tua aja yang bikin menunya, atau dana disalurkan langsung. Kami lebih tahu kebutuhan anak,” tukasnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini, sejatinya merupakan salah satu program unggulan dari Presiden RI yang bertujuan untuk meningkatkan asupan nutrisi anak sekolah dasar. Namun, kasus di Kecamatan Sukaraja ini menambah deretan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaannya di tingkat lapangan.
Untuk itu, ia berharap kepada pemerintah dapat segera melakukan pemeriksaan terhadap dapur MBG terkait kebersihan, kualitas bahan makanan, serta penerapan standar gizi. “Iya, kami berharap agar program yang berniat baik ini tidak ternodai oleh lemahnya pengawasan dan pelaksanaan di lapangan. Karena bagi mereka, gizi anak-anak adalah tanggung jawab bersama, dan tidak bisa ditawar oleh alasan waktu atau efisiensi,” paparnya.
Sementara itu, Ketua PK KNPI Kecamatan Sukaraja, Agus Mulyana membenarkan perihal keluhan orangtua siswa terhadap mutu makanan yang disediakan oleh dapur MBG di SPPG Yayasan Khasanah Ibu Bahagia Sukaraja tersebut. “Setiap ada laporan dari teh Kiki atau orangtua siswa, saya bantu teruskan. Saya juga sudah hubungi Babinsa di wilayah, bahkan sampai dua kali melapor ke dapur MBG. Tapi hasilnya nihil, tidak ada perubahan,” ujarnya
Agus menjelaskan, saat dirinya mendatangi langsung dapur SPPG Khasanah Ibu Bahagia, ia menemukan fakta mengejutkan. Yakni, proses memasak dilakukan tanpa melibatkan tenaga ahli gizi maupun juru masak profesional. “Saya heran, masa nggak bisa bayar tenaga ahli. Minimal ada yang paham teknik masak massal yang higienis. Alasannya katanya mahal. Padahal program besar begini harusnya bisa dikelola profesional,” tandasnya.
Menurut Agus, menu yang disajikan dapur MBG kerap tidak sesuai dengan nilai gizi yang dijanjikan pemerintah. “Daging ayam yang dibagikan sering bau, telur tidak pernah utuh rebus, selalu di dadar tipis-tipis. Bahkan katanya dua telur dijadikan satu lalu dibagi tiga porsi. Dari baunya saja sudah kelihatan tidak segar,” tambahnya.
Agus juga mengungkap, pengelola dapur beralasan kesulitan waktu dalam mengolah telur utuh rebus, karena dianggap terlalu ribet dan memakan waktu. “Katanya kalau telur rebus harus direbus, dikupas, dibumbui, jadi makan waktu. Jadi mereka pilih dadar saja biar cepat. Tapi akibatnya kualitasnya rendah,” jelasnya.
Tak hanya soal menu, Agus menyebut komunikasi antara pihak dapur dan masyarakat pun tidak berjalan baik. “Waktu kita sampaikan keluhan, bukannya diterima malah adu argumen. Saya coba koordinasi dengan pengawas, tapi hasilnya tetap sama. Pihak dapur terkesan defensif,” katanya.
Agus menilai, hal ini mencoreng semangat utama program MBG yang sejatinya dicanangkan Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM dan petani lokal. Namun, fakta di lapangan justru berbanding terbalik. “Katanya program ini untuk ekonomi rakyat dan petani lokal. Tapi saya lihat sendiri, beras dan sayur malah ambil dari Cianjur. Lalu di mana manfaatnya untuk warga Sukabumi?” tegasnya.
Lebih jauh, Agus menyebut bahwa dapur MBG di bawah Yayasan Khasanah Ibu Bahagia dikerjakan oleh kelompok ibu rumah tangga yang biasa memasak di acara hajatan. “Yang masak itu ibu-ibu yang biasa masak di acara muludan atau hajatan. Mereka bukan chef, bukan ahli gizi. Wajar kalau hasilnya seperti itu. Makanan anak-anak sekolah seharusnya diolah dengan standar higienis dan takaran gizi jelas,” tandasnya.
Menurutnya, hal itu menjadi kekhawatiran banyak orangtua karena menu yang tidak layak justru bisa menimbulkan risiko kesehatan bagi anak-anak. “Anak saya sendiri belum ikut MBG, karena di rumah juga susah makan. Saya takut malah tambah nggak mau makan kalau lihat makanan kayak gitu,” bebernya.
Lebih lanjut, Agus menyoroti mekanisme anggaran MBG yang menurutnya belum transparan. Berdasarkan informasi yang ia peroleh, setiap menu memiliki nilai Rp10.000 per anak. Namun, kualitas dan porsi makanan dinilai tidak mencerminkan nominal tersebut. “Kalau dihitung, satu menu kayaknya paling cuma Rp7.000. Katanya sisa uangnya dipakai buat minggu depan, tapi faktanya di minggu berikutnya nggak ada peningkatan kualitas. Ini harus diawasi karena semua transaksinya virtual. Siapa yang monitor akun dapur itu? Belum jelas,” ujarnya.
Sebagai bentuk kepedulian, Agus mengaku telah berkoordinasi dengan unsur TNI dan pengawas wilayah agar melakukan pemantauan langsung ke lapangan. “Kita sudah bicarakan dengan Danramil, bahkan rencananya akan datangi dapur minggu ini atau minggu depan. Tapi kalau tidak ada perubahan, ya harus ada tindakan tegas,” tegasnya.
Agus menilai, program MBG sangat baik secara konsep karena menyentuh dua sisi penting. Yakni, perbaikan gizi anak dan perputaran ekonomi lokal. Namun, tanpa pengawasan ketat dan pengelolaan profesional, tujuan program bisa melenceng jauh dari harapan.
“Program ini bagus, tapi pelaksanaannya kacau. Kalau terus begini, ya bukan lagi makan bergizi gratis, tapi malah bisa jadi makan berisiko gratis,” timpalnya.
Sementara itu, Kepala SDN 4 Pasirhalang, Herni Idawati, mengakui pihaknya memang sempat menyampaikan beberapa kali komplain kepada pihak dapur penyedia. Namun demikian, setiap aduan selalu mendapat tanggapan cepat dari pengelola SPPG.
“Kalau ada keluhan kami langsung sampaikan ke dapur. Biasanya mereka langsung menanggapi dengan mengganti makanan yang kurang baik. Misalnya waktu itu buah jeruk sempat ada yang busuk, keesokan harinya langsung diganti,” kata Herni saat ditemui awak media.
Menurut Herni, dapur yang melayani SDN 4 Pasirhalang berada tak jauh dari sekolah, yakni sekitar 100 meter ke arah jalan raya, tepatnya di bawah Yayasan Khasanah Ibu Bahagia. Jarak yang dekat membuat komunikasi dan koordinasi antara pihak sekolah dan pengelola dapur cukup mudah dilakukan.
“Kami bersyukur mereka responsif. Tapi memang, dalam hal variasi menu masih ada yang diharapkan oleh orang tua siswa. Misalnya soal telur, anak-anak berharap ada menu telur utuh (bulat), bukan hanya telur dadar. Untuk ayam juga biasanya bagian sayap, jadi mungkin itu yang membuat sebagian orang tua kurang puas,” tambahnya.
Sekolah yang memiliki sekitar 250 siswa penerima manfaat MBG itu mulai menerima program sejak Februari 2025. Selama periode itu, tercatat sudah lebih dari tiga kali pihak sekolah melayangkan komplain terkait kualitas atau variasi menu.
“Memang belum sampai ke masalah berat (karacunan), tapi karena ini menyangkut makanan anak-anak, jadi kami selalu sampaikan kalau ada yang kurang sesuai. Alhamdulillah selalu direspons,” tegas Herni.
Meski demikian, Herni menilai program MBG secara keseluruhan tetap membawa manfaat besar bagi anak didik, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga dengan ekonomi terbatas. Ia berharap ke depan ada evaluasi rutin dari pemerintah daerah untuk memastikan standar gizi dan kualitas makanan tetap terjaga.
“Program ini baik sekali untuk membantu anak-anak supaya bisa belajar dengan perut kenyang dan gizi cukup. Hanya saja, pengawasannya harus terus ditingkatkan agar mutu makanan sesuai standar,” ujarnya.
Ditempat yang berbeda, pihak pengelola SPPG Yayasan Khasanah Ibu Bahagia tidak menampik bahwa keluhan semacam itu memang pernah terjadi di lapangan. Kepala SPPG Yayasan Khasanah Ibu Bahagia, Milenito S, mengakui bahwa pengaduan dari sekolah atau orang tua selalu direspons cepat oleh pihaknya.
“Kalau ada keluhan dari sekolah atau orang tua, kami langsung ganti hari itu juga. Misalnya ada sayur yang ditemukan ulat, langsung kami ganti seluruh menu atau satu ompreng penuh. Begitu juga kalau buahnya kurang bagus, langsung kami tukar dengan yang baru,” ungkap Milenito.
Menurut Milenito, proses produksi dan distribusi makanan di dapurnya mengikuti standar yang telah ditetapkan pemerintah. Pihaknya juga memiliki sistem kontrol mutu internal sebelum makanan dikirim ke sekolah. Hanya saja, dalam proses produksi skala besar, ia tak menampik masih mungkin terjadi kekeliruan kecil yang tak terdeteksi saat pengepakan.
“Kami berupaya sebaik mungkin menjaga kualitas makanan agar tetap segar dan higienis. Tapi karena ribuan porsi yang diproduksi setiap hari, kadang ada saja satu-dua yang luput. Kalau ada temuan, kami bertanggung jawab mengganti,” ujarnya.
Selain melayani sekolah penerima manfaat MBG, dapur di bawah yayasan tersebut juga melayani program lain untuk B3 yang diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita dan bayi di posyandu. Milenito menjelaskan, bahwa mekanisme pengiriman makanan untuk kedua program itu berbeda, sehingga sering terjadi kesalahpahaman di lapangan.
“Kalau untuk siswa SD, menu MBG dikirim setiap hari dengan porsi besar dan kecil sesuai kebutuhan gizi anak. Tapi untuk program B3, pengirimannya tidak setiap hari, melainkan dijadwal dua kali seminggu, yaitu Senin dan Kamis,” jelasnya.
“Jadi, di hari Senin itu jatah untuk Senin, Selasa, dan Rabu dikirim sekaligus. Begitu juga Kamis, untuk Kamis dan Jumat. Makanan yang dikirim tetap segar, terutama makanan basah, sedangkan snack atau makanan kering bisa tahan lebih lama,” ujarnya.
Ia menegaskan, dapur SPPG miliknya tetap berkomitmen terhadap kualitas dan kebersihan makanan yang disajikan, termasuk pemilihan bahan baku segar, proses memasak higienis, serta distribusi yang cepat ke sekolah-sekolah penerima manfaat di Kecamatan Sukaraja dan sekitarnya.
“Kami terbuka terhadap masukan dan pengawasan dari masyarakat maupun pihak sekolah. Tujuan kami sama, yaitu memastikan anak-anak mendapat makanan bergizi, sehat, dan aman dikonsumsi,” pungkas Milenito
(Prim RK)
