SUARARAKYAT.info|| Sintang-Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali marak di aliran Sungai Kapuas, khususnya di Kelurahan Mengkurai, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Hasil temuan langsung awak media di lapangan pada Sabtu (6/9/2025) memperlihatkan mesin dompeng beroperasi terang-terangan siang dan malam, menyisakan air keruh bercampur lumpur yang mengalir deras ke badan sungai.
Kondisi ini menimbulkan kerusakan ekosistem serius dan memicu keresahan masyarakat. Warga menilai Aparat Penegak Hukum (APH) tak menunjukkan sikap tegas, meskipun Mabes Polri pada 16 Agustus 2025 telah mengeluarkan Surat Telegram (STR) resmi yang memerintahkan seluruh Kapolda se-Indonesia untuk menindak tegas seluruh bentuk tambang ilegal.
Ironis dan menyakitkan. Aktivitas sejelas ini tidak tersentuh hukum. Apa aparat tidak melihat, atau pura-pura tidak melihat?” ujar seorang warga Mengkurai dengan nada geram saat ditemui media, Sabtu sore (6/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah warga juga menyebut adanya dugaan beking dari oknum tertentu yang membuat tambang emas ilegal di kawasan ini seakan kebal hukum.
Tambang ini sudah bertahun-tahun jalan, tapi tidak ada tindakan. Kalau tidak ada yang melindungi, mana mungkin bisa sebebas ini?” tambah warga lain yang enggan disebutkan namanya.
Padahal, regulasi sudah tegas mengatur. Pasal 158 Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi awak media kepada jajaran Polres Sintang dan Polda Kalbar belum mendapatkan jawaban resmi. Diamnya aparat menimbulkan tanda tanya besar: benarkah hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas?
Sungai Kapuas merupakan urat nadi kehidupan jutaan warga di Kalimantan Barat. Selain menjadi jalur transportasi utama, sungai ini juga sumber air bersih, perikanan, hingga ekonomi masyarakat lokal. Namun, aktivitas PETI yang tak terkendali berpotensi mengubah Kapuas menjadi kubangan limbah merkuri berbahaya.
“Jika terus dibiarkan, bukan hanya lingkungan yang hancur, tapi juga kepercayaan rakyat kepada aparat penegak hukum akan semakin terkikis,” tegas seorang aktivis lingkungan di Sintang.
Masyarakat kini mendesak agar Kapolda Kalimantan Barat turun tangan langsung untuk memastikan instruksi Mabes Polri benar-benar dijalankan, bukan hanya sekadar perintah di atas kertas.
Redaksi Media akan terus memantau perkembangan ini Cetus Abas Ketua Ivestigasi, dan membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak terkait, termasuk Polda Kalbar, Polres Sintang, maupun pemerintah daerah. Publik berhak tahu: siapa sesungguhnya yang bermain di balik bisnis kotor PETI di jantung Sungai Kapuas?
Sumber : Abas Ketua Tim Ivestigasi
