Kebun Negara Jadi Ladang Emas Ilegal dan Penjarahan Sawit: Dugaan Orang Dalam Membekingi Aktivitas di Eks PT. Duta Palma,Beranikah APH Prosesnya? 

- Penulis

Minggu, 20 Juli 2025 - 07:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suararakyat.info.Kuantan Singingi–Kondisi kawasan eks perkebunan PT. Duta Palma di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, semakin memprihatinkan. Selain tak kunjung ada kejelasan status hukum dan pengelolaan yang sah, kawasan ini kini berubah menjadi surga bagi aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan praktik pengambilan buah sawit secara ilegal. Warga menyebut, semua terjadi secara terang-terangan, bahkan cenderung dibiarkan.

Laporan terkini dari masyarakat yang diterima awak media pada Minggu,(20/7/2025).menyebutkan bahwa aktivitas tambang emas ilegal di wilayah tersebut bukannya berkurang, justru bertambah. “Bang, kok aktivitas PETI di eks Duta Palma ini belum juga ditindak? Bahkan sekarang mau ditambah. Satu unit tambang itu bisa dapat 40 gram,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Investigasi yang dilakukan sejumlah media juga membenarkan hal tersebut. Setidaknya 30 unit mesin tambang emas beroperasi aktif di dalam kawasan perkebunan eks Duta Palma, merusak tata kelola lahan dan mencemari lingkungan sekitar. Ironisnya, semua berlangsung tanpa hambatan berarti, seolah para pelaku kebal hukum.

Tak hanya penambangan ilegal, praktik pemanenan dan penjualan buah sawit secara tidak resmi juga terjadi. Sejumlah warga menyebut buah sawit dari kebun yang semestinya dikelola oleh negara itu, justru dibawa keluar oleh beberapa oknum dengan menggunakan kendaraan truk colt diesel. “Kadang tiga mobil, kadang dua, tidak tentu, tapi rata-rata tiga hari sekali keluar. Itu bukan sekali dua kali, sudah sering,” ungkap seorang narasumber di lapangan.

Temuan ini menguatkan dugaan bahwa terdapat unsur pembiaran dan bahkan keterlibatan pihak-pihak dari dalam perusahaan. “Kalau tidak ada orang dalam, mana mungkin mereka berani segitunya. Pihak perusahaan tutup mata, bahkan bisa jadi ikut main,” ujar warga lainnya dengan nada geram.

READ  Kehancuran Hutan Bukit Betabuh: 6 Truk Kayu Bebas Lalu Lalang Illegal Logging di Kuansing Kian Menggila, Siapa Yang Bertanggung Jawab?

Lebih lanjut, kondisi perkebunan juga semakin rusak akibat aktivitas PETI yang tidak hanya merusak fisik tanah, tetapi juga mengancam keselamatan lingkungan dan warga sekitar. Tak ada pagar, tak ada penjagaan, hanya suara mesin tambang dan lalu-lalang truk pengangkut sawit yang menyibak sunyi kawasan tersebut.

Dalam pernyataan sebelumnya, General Manager PT. Agrinas Palma Nusantara Wilayah Kuansing I yang kini ditugaskan mengelola aset eks Duta Palma, bahkan sudah mengakui keberadaan aktivitas tambang emas ilegal tersebut. Namun, pengakuan itu tidak disertai tindakan konkret di lapangan, menjadikan publik mempertanyakan keseriusan pihak pengelola dalam menjaga aset negara.

Selama lebih dari satu bulan, aktivitas ilegal ini dibiarkan tumbuh subur. Diduga kuat, kondisi ini merupakan hasil kompromi antara oknum internal perusahaan dengan pelaku-pelaku usaha tambang dan sawit ilegal. Jika dugaan ini terbukti, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kerugian negara secara materiil, tetapi juga kredibilitas dan kewibawaan hukum di mata publik.

Sebagai pengingat, eks perkebunan PT. Duta Palma merupakan aset negara yang sebelumnya disita karena kasus korupsi kelas kakap. Seharusnya, dalam masa transisi pengelolaan, kawasan ini dijaga dan dikelola dengan ketat untuk kepentingan negara dan masyarakat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: pengabaian, pembiaran, dan pembungkaman terhadap suara warga yang melaporkan.

Kini, saat publik sudah kembali bersuara dan berbagai laporan bermunculan di media sosial serta kanal pemberitaan lokal, publik menantikan langkah tegas dari aparat penegak hukum dan instansi terkait. Jika tidak segera ditindak, bukan tak mungkin kawasan ini akan sepenuhnya lepas dari kendali, menjadi simbol lain dari betapa lemahnya komitmen negara dalam mengurus tanah miliknya sendiri.

 

(Athia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.suararakyat.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPC ASWIN Meranti dan Prokopim Perkuat Sinergi Melalui Konsolidasi dan Silaturahmi Jurnalistik
Menyambut 1448 Hijriah, Bupati Herman Ajak Masyarakat Inhil Perkuat Muhasabah dan Spiritualitas
Bupati Inhil Melalui Staf Ahli Sambut Kepulangan Jamaah Haji Kloter 11, Harapkan Kemabruran Haji Membawa Manfaat Bagi Sesama
Pemkab Meranti Bantah Framing Pemberitaan Temuan BPK, Sebut Proses TPTGR Sedang Berjalan
Distribusi BBM Nelayan Inhil Dalam Sorotan, Kabid Perikanan Tegaskan Tak Ada Extra dan Barcode untuk Kapal 5 GT ke Atas
Yuliantini Minta Data Kemiskinan Diperkuat, Program Harus Tepat Sasaran hingga Tingkat RT
DPP ASWIN Resmi Sahkan Kepengurusan DPC Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2026–2031
Tingkatkan Sinergitas, Kodaeral XIV Sorong Menerima Kunjungan Kerja SKK Migas Perwakilan Pamalu dan KKKS Petronas Bobara
Berita ini 0 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 16 Juni 2026 - 10:28 WIB

DPC ASWIN Meranti dan Prokopim Perkuat Sinergi Melalui Konsolidasi dan Silaturahmi Jurnalistik

Selasa, 16 Juni 2026 - 05:40 WIB

Menyambut 1448 Hijriah, Bupati Herman Ajak Masyarakat Inhil Perkuat Muhasabah dan Spiritualitas

Selasa, 16 Juni 2026 - 01:58 WIB

Bupati Inhil Melalui Staf Ahli Sambut Kepulangan Jamaah Haji Kloter 11, Harapkan Kemabruran Haji Membawa Manfaat Bagi Sesama

Senin, 15 Juni 2026 - 12:32 WIB

Pemkab Meranti Bantah Framing Pemberitaan Temuan BPK, Sebut Proses TPTGR Sedang Berjalan

Senin, 15 Juni 2026 - 07:52 WIB

Distribusi BBM Nelayan Inhil Dalam Sorotan, Kabid Perikanan Tegaskan Tak Ada Extra dan Barcode untuk Kapal 5 GT ke Atas

Berita Terbaru