SUARARAKYAT.info|| Jakarta- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan arah baru dalam tata kelola parlemen dengan mengumumkan langkah tegas berupa penyesuaian tunjangan DPR serta moratorium perjalanan dinas ke luar negeri. Keputusan ini diumumkan langsung dari Istana Kepresidenan, Minggu (31/8/2025), usai pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik.
Prabowo menjelaskan bahwa langkah ini diambil bukan semata kebijakan administratif, melainkan sebagai jawaban atas keresahan publik yang selama ini menyoroti gaya hidup mewah wakil rakyat di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.
“Pimpinan DPR menyampaikan kepada saya, mereka berkomitmen untuk mencabut sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota dewan dan juga melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” tegas Prabowo dalam konferensi pers yang disiarkan Sekretariat Presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah bersama parlemen sedang melakukan konsolidasi politik dengan memperhatikan suara rakyat. Selama ini, kritik publik kerap muncul terkait perjalanan dinas luar negeri anggota DPR yang dinilai lebih banyak menghamburkan anggaran ketimbang memberi manfaat nyata bagi rakyat.
Dengan adanya moratorium, DPR dituntut untuk lebih fokus memperkuat fungsi utama mereka: legislasi, pengawasan, dan anggaran.
“Penyesuaian tunjangan ini diharapkan menjadi momentum bagi DPR untuk bekerja lebih serius dan disiplin, sehingga masyarakat melihat lembaga legislatif benar-benar hadir untuk kepentingan bangsa,” tambah Presiden.
Tidak hanya di level parlemen, ketua umum partai politik yang hadir dalam pertemuan tersebut juga melaporkan adanya langkah internal yang diambil. Beberapa partai menegaskan bahwa mereka sudah memberi sanksi tegas kepada kader-kadernya yang duduk di kursi legislatif.
Prabowo menilai hal ini sebagai bukti adanya kesadaran kolektif dari partai politik untuk ikut menjaga wibawa parlemen sekaligus merespons aspirasi murni masyarakat.
Keputusan pencabutan tunjangan dan penghentian sementara kunjungan luar negeri ini dinilai sebagai salah satu momen penting dalam upaya reformasi lembaga politik di Indonesia. Dalam situasi sosial-politik yang dinamis, kebijakan ini dipandang dapat menurunkan tensi ketidakpercayaan publik sekaligus menegaskan komitmen negara dalam menjaga efektivitas penggunaan anggaran.
“Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal marwah lembaga. DPR harus menjadi contoh kesederhanaan sekaligus ketegasan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” tutup Prabowo.
Dengan langkah ini, pemerintah bersama DPR serta partai politik diharapkan mampu membuka babak baru tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
(Swd)
