SUARARAKYAT.info|| Jakarta- Gerakan Anti Korupsi Nasional dan Penyelewengan Aparatur Negara serta Aset Negara (GAKORPAN) bersama berbagai elemen masyarakat, tokoh hukum, aktivis, dan relawan nasional menyatakan sikap tegas menolak praktik mafia tanah yang menyebabkan Tragedi Kemanusiaan Sampali Deser di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.kamis (7/8/2025)
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Dr. Bernard BBBBI Siagian, SH, MAkP, Jurnalis senior sekaligus Ketua DPP GAKORPAN dan LBH Pers Presisi Polri, dalam konferensi pers di Kantor Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan dukungan kepada para korban penggusuran, terutama Bunda Nelly Pardede (85) dan Rusman Pinem, S.Sos, Ketua DPC Posbakum GAKORPAN Deli Serdang.
“Kami menyampaikan dukungan penuh kepada rakyat kecil Sampali Deser yang telah 65 tahun mendiami lahan eks HGU PTPN II. Tindakan pemagaran sepihak tanpa putusan hukum inkrah dan penggusuran paksa dengan alat berat merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM,” ujar Bernard.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Konflik bermula dari penggusuran sepihak di lahan eks HGU PTPN II di wilayah Jl. Kesuma, Pasar Hitam, Kecamatan Percut Sei Tuan, yang dilakukan tanpa putusan pengadilan tetap. Lahan yang telah ditinggali oleh masyarakat sejak tahun 1959 ini kini menjadi sasaran proyek megapolitan Sampali City, sebuah kawasan hunian elit berbasis investasi petro dollar dan properti mewah.
Aparat gabungan dari Satpol PP dan kepolisian disebut dikerahkan untuk menggusur warga yang tengah memperjuangkan hak mereka atas tanah melalui jalur resmi ke Presiden RI H. Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Direksi PTPN II. Sekolah PAUD, rumah ibadah, dan rumah penduduk dihancurkan, meninggalkan trauma mendalam di kalangan masyarakat, terutama anak-anak dan lansia.
Seruan dari Berbagai Tokoh dan Organisasi Nasional
Dalam pernyataan sikap bersama, sejumlah tokoh nasional dan organisasi juga turut angkat suara:
Prof. Wilson Lalengke, MSc, Ketua Umum PPWI
Agip Supendi, SH, aktivis anti-korupsi vokal
Moses Waimuri, penggiat HAM
Mangapul Sitio Tio, kader PDI Perjuangan
Kader SOKSI Mayjen TNI (Purn) Prof. Dr. Suhardiman
Aktivis Laskar Merah Putih dan Relawan Ratu Prabu 08
Relawan Prabowo-Gibran dari seluruh penjuru Sumatera Utara
Mereka mengutuk keras praktik oligarki dan sindikat mafia tanah yang diduga berada di balik penggusuran di Sampali. Bernard Siagian menyatakan bahwa proyek Sampali City merupakan bentuk kolonialisme gaya baru yang merampas hak rakyat kecil atas nama pembangunan.
“Kenapa negara begitu cepat menangani konflik tanah di Raja Ampat dan Pulau-pulau di Aceh, tetapi justru membiarkan kasus Sampali Deser berlarut-larut? Apakah rakyat kecil tidak punya arti di negeri ini?” ujar Agip Supendi dengan nada geram.
GAKORPAN dan aliansi relawan nasional mendesak KPK, Kejaksaan Agung, Polri, Ombudsman RI, hingga Komisi II DPR RI untuk segera turun tangan. Mereka menyerukan investigasi terbuka terhadap dugaan korupsi berjamaah, praktek KKN, serta pelanggaran hukum agraria dalam konflik lahan eks HGU tersebut.
“Siapa dalang di balik proyek Sampali City? Apakah ini bagian dari jaringan mafia tanah yang selama ini merampas hak rakyat di berbagai daerah?” tanya Bernard retoris.
Dalam pernyataan resmi, para tokoh dan organisasi juga mengusulkan agar lahan eks HGU PTPN II tersebut dikembalikan kepada rakyat dengan pendekatan reforma agraria sejati. Mereka mendorong agar tanah tersebut dijadikan lokasi pembangunan sejuta rumah rakyat miskin, dilengkapi fasilitas pendidikan dari tingkat TK hingga universitas, dapur umum, tempat ibadah, pusat UMKM, dan koperasi rakyat.
Aliansi ini menyatakan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto, yang mereka dukung penuh saat Pilpres 2024, untuk segera mengambil langkah tegas. Mereka percaya bahwa Prabowo sebagai pemimpin yang berpihak pada rakyat tidak akan membiarkan tragedi kemanusiaan ini terus berlangsung.
“Pak Prabowo, kami adalah relawan yang mengantarkan Anda dengan darah, keringat, dan air mata. Jangan biarkan rakyat yang Anda cintai ditindas. Jangan biarkan pembangunan negeri ini dikendalikan oleh taipan dan calo tanah,” ujar Rusman Pinem, mewakili suara masyarakat.
GAKORPAN dan aliansi relawan nasional menyatakan bahwa perjuangan ini belum berakhir. Mereka akan terus bersuara, melakukan aksi solidaritas, dan menggalang kekuatan rakyat untuk menolak penindasan oleh mafia tanah.
“Ini bukan hanya soal Sampali. Ini soal kedaulatan rakyat atas tanahnya sendiri. NKRI harga mati! Mafia tanah harus dibasmi sampai ke akar!” tegas Bernard Siagian.
Dengan semangat Pancasila dan cita-cita kemerdekaan, mereka menyerukan gerakan nasional untuk membersihkan Sumatera Utara dari praktik mafia tanah dan membangun Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Narasumber: Dr. Bernard
