SUARARAKYAT.info||Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Sosial sepakat memperkuat sinergi program pembangunan manusia di kawasan transmigrasi dengan menggulirkan rencana pendirian Sekolah Rakyat. Program ini merupakan salah satu gagasan prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada penyediaan akses pendidikan layak dan terjangkau bagi keluarga kurang mampu, khususnya di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar).
Kesepakatan ini disampaikan dalam pertemuan resmi antara Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Menteri Sosial di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (7/8). Pertemuan tersebut membahas langkah strategis kedua kementerian dalam menjawab tantangan rendahnya kualitas pendidikan di daerah terpencil, termasuk kawasan transmigrasi baru dan lama.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Sekolah Rakyat. Ini yang dibutuhkan masyarakat kita di kawasan transmigrasi, terutama di Papua yang angka kemiskinannya masih tinggi. Pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka peluang kerja yang lebih luas,” ujar Iftitah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, konsep Sekolah Rakyat akan dirancang fleksibel, memadukan kurikulum pendidikan formal dengan kearifan lokal dan keterampilan praktis. Harapannya, lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya memiliki bekal akademik, tetapi juga keterampilan hidup yang relevan dengan potensi wilayahnya, seperti pertanian, perikanan, atau kerajinan rakyat.
Menteri Sosial yang hadir dalam pertemuan itu menegaskan, kolaborasi lintas kementerian ini merupakan langkah nyata untuk memastikan bahwa program pendidikan tidak berjalan sendiri-sendiri. “Pembangunan kawasan transmigrasi tidak cukup hanya dengan infrastruktur. Harus ada pembangunan sumber daya manusia yang menyentuh langsung masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga miskin,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat di kawasan transmigrasi ini juga akan melibatkan peran aktif pemerintah daerah, komunitas lokal, dan mitra pembangunan. Pemerintah berencana memanfaatkan fasilitas yang ada, termasuk balai desa, gedung serbaguna, bahkan rumah ibadah sebagai ruang belajar sementara sebelum gedung sekolah permanen dibangun.
Selain di Papua, pilot project Sekolah Rakyat juga akan difokuskan di beberapa daerah seperti Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara, yang masuk kategori daerah dengan tingkat akses pendidikan terendah. Pemerintah berharap program ini dapat menjadi model yang direplikasi di seluruh kawasan transmigrasi di Indonesia.
Dengan sinergi antara Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Sosial, Presiden Prabowo menargetkan agar anak-anak di wilayah 3T dan kawasan transmigrasi memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas, tanpa terkendala jarak, biaya, maupun keterbatasan fasilitas.
(Swd)
