Suararakyat.info.Inhil-Praktik pungutan di kawasan Pelabuhan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, kembali menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul beredarnya Surat Edaran (SE) General Manager PT Pelindo Tembilahan bernomor US.11/1/II/TBH-21 tertanggal 24 Februari 2021, yang menetapkan tarif parkir kendaraan roda dua sebesar Rp3.000 dan tarif bagi penumpang sebesar Rp5.000. Meskipun secara nominal tampak kecil, penerapan tarif ini diduga tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan dicurigai sebagai bentuk pungutan liar (pungli) yang terselubung di balik nama koperasi.
Berdasarkan hasil investigasi media ini, pungutan tersebut diterapkan kepada seluruh pengendara sepeda motor dan penumpang yang akan menyeberang melalui pelabuhan. Saat memasuki gerbang pelabuhan, pengendara langsung disambut oleh petugas yang mengaku berasal dari Koperasi Pelindo dan memberikan karcis parkir dengan nominal Rp3.000. Sementara itu, penumpang dikenakan biaya tambahan sebesar Rp5.000 untuk bisa mengakses layanan pelabuhan.
Namun, yang menjadi pertanyaan besar di kalangan masyarakat adalah: apakah pungutan ini legal? Siapa yang menunjuk koperasi sebagai pelaksana pemungutan? Apa dasar hukum yang dijadikan acuan? Dan ke mana aliran dana hasil pungutan tersebut disalurkan?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketika dikonfirmasi pada minggu (3/8/2025), General Manager PT Pelindo Tembilahan, Riky, enggan memberikan keterangan secara detail. Ia hanya membalas pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp dengan menyarankan agar media mendatangi langsung kantornya. “Bapak bisa ke kantor kita, nanti kita bisa berikan penjelasan informasinya,” tulis Riky singkat tanpa merinci substansi pertanyaan yang diajukan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari manajemen PT Pelindo Tembilahan terkait dugaan pungli yang mengatasnamakan koperasi tersebut. Media ini masih terus berupaya mendapatkan penjelasan yang utuh dari pihak-pihak terkait.
Sementara itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir yang seharusnya menjadi institusi teknis pengatur perparkiran justru memilih bungkam. Kadishub Indrawansyah Syarkowi ketika dikonfirmasi di hari yang sama, tak merespons pertanyaan wartawan meski pesan WhatsApp telah terbaca. Hal ini menambah daftar panjang kebingungan publik mengenai siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pungutan tersebut.
Lebih lanjut, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H. Tantawi Jauhari, saat dimintai tanggapan juga tidak memberikan penjelasan rinci. Ia hanya menjawab singkat, “Setahu saya Perda parkir sudah ada,” tanpa menyebutkan secara spesifik isi dari Peraturan Daerah tersebut, khususnya mengenai ketentuan tarif kendaraan roda dua dan tarif bagi penumpang.
Kondisi ini memperkuat dugaan masyarakat bahwa ada potensi penyimpangan dalam pengelolaan parkir dan pungutan di kawasan Pelabuhan Tembilahan. Praktik-praktik seperti ini, meskipun terkesan remeh karena menyangkut jumlah uang kecil, jika dilakukan secara sistematis dan dalam waktu panjang, dapat menimbulkan kerugian besar serta mencoreng integritas pelayanan publik di pelabuhan.
Pengawasan terhadap praktik pemungutan biaya di fasilitas umum seperti pelabuhan mutlak diperlukan. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta otoritas pelabuhan harus segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan pungli ini. Keterbukaan informasi publik serta kejelasan regulasi menjadi hal krusial agar masyarakat tidak merasa dirugikan oleh kebijakan yang tidak transparan.
Jika benar bahwa pungutan ini tidak memiliki dasar hukum yang sah, maka praktik tersebut patut dihentikan dan diproses secara hukum. Sebaliknya, jika memang telah diatur dalam Perda atau peraturan sah lainnya, maka pihak Pelindo bersama instansi terkait harus mensosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat guna menghindari kecurigaan serta menjaga kredibilitas pelayanan publik.
(Tim)
