suararakyat.info Kota Sorong Papua Barat Daya, 25 Juli 2025 – Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat merilis data kemiskinan terbaru yang menyoroti tren berlawanan antara dua provinsi di Tanah Papua. Dalam laporan Maret 2025, angka kemiskinan di Papua Barat menurun menjadi 20,66%, sementara Papua Barat Daya justru mengalami peningkatan menjadi 17,95%.
Kepala BPS Papua Barat, Merry, menyatakan bahwa penurunan kemiskinan di Papua Barat dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkatnya pengeluaran masyarakat miskin, terutama di wilayah perkotaan dan pesisir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami melihat ada korelasi langsung antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Pengeluaran masyarakat di kelompok 40 persen terbawah mengalami kenaikan, yang berdampak baik terhadap indikator kemiskinan,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (25/7).
Sebaliknya, kondisi di Papua Barat Daya menunjukkan tantangan serius. Penurunan daya beli, lonjakan harga kebutuhan pokok, dan minimnya akses layanan dasar menyebabkan kelompok miskin semakin rentan.
“Tingginya harga pangan dan menurunnya pengeluaran rumah tangga miskin di Papua Barat Daya menjadi faktor utama naiknya angka kemiskinan,” tambah Merry.
Meskipun Papua Barat Daya memiliki angka kemiskinan yang masih lebih rendah secara persentase dibanding Papua Barat, BPS mencatat bahwa kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah pedesaan Papua Barat Daya lebih parah. Hal ini mencerminkan ketimpangan struktural yang belum teratasi.
Di sisi lain, BPS juga merilis data Gini Ratio atau tingkat ketimpangan pengeluaran. Papua Barat menunjukkan tren positif dengan penurunan Gini Ratio dari 0,385 menjadi 0,374, menandakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Sebaliknya, Papua Barat Daya mengalami kenaikan Gini Ratio dari 0,352 menjadi 0,363, mengindikasikan pelebaran jurang ketimpangan ekonomi.
“Menurunnya ketimpangan di Papua Barat adalah sinyal baik. Namun di Papua Barat Daya, peningkatan Gini Ratio menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum merata,” jelas Merry.
Lebih lanjut, BPS menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah, terutama di kawasan pedesaan dan terpencil. Upaya pengurangan kemiskinan, menurut Merry, tidak cukup hanya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus disertai perlindungan sosial yang kuat dan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi.
Merry menutup paparannya dengan menyerukan kepada pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi antarprogram, khususnya yang berkaitan dengan akses ekonomi, subsidi harga pangan, dan pemberdayaan masyarakat rentan, agar pertumbuhan dapat benar-benar inklusif.
“Angka kemiskinan adalah cerminan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Untuk menurunkannya, kita tidak bisa hanya fokus pada angka, tapi harus memastikan semua orang memiliki kesempatan yang setara,” tegasnya.
