Suararakyat.info.Kalbar-Kejaksaan Negeri Singkawang resmi menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang, Sumastro, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemanfaatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemerintah Kota Singkawang di kawasan Pasir Panjang, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.
Penetapan dilakukan pada Kamis, 10 Juli 2025, dan di hari yang sama, Sumastro langsung ditahan di Lapas Kelas IIB Singkawang untuk 20 hari ke depan. Ia diduga menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat Penjabat Wali Kota Singkawang pada 2022, dengan memberikan keringanan retribusi jasa usaha kepada PT Palapa Wahyu Group.
Keringanan tersebut yang semula diklaim sebagai upaya mendorong investasi, justru berbuntut pada dugaan kerugian negara. Praktik itu kini dipertanyakan dari aspek legalitas, prosedur administrasi, dan potensi konflik kepentingan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemberian keringanan retribusi adalah praktik lumrah dalam pemerintahan. Namun, tanpa dasar hukum dan transparansi, kebijakan itu bisa menjadi celah korupsi,” ujar Dr. Herman Hofi Munawar, pengamat hukum dan kebijakan publik Kalimantan Barat, Jumat (11/7).
Menurut Herman, tindakan Sumastro harus dibedakan antara kebijakan diskresi yang keliru dan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada niat memperkaya diri sendiri atau orang lain.
Tidak semua kebijakan yang berdampak merugikan negara otomatis korupsi. Tapi jika ditemukan bukti niat jahat atau keuntungan pribadi, itu bisa masuk ranah pidana,” tegasnya.
Kasus ini memunculkan perdebatan serius di publik Singkawang dan Kalimantan Barat tentang batas diskresi pejabat daerah, serta pentingnya akuntabilitas dan pengawasan terhadap pengelolaan aset publik.
Kejaksaan belum merinci nilai potensi kerugian negara, namun memastikan proses penyidikan akan terus dikembangkan, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kebijakan retribusi yang bermasalah tersebut.
Sumber : Dr Herman Hofi Munawar
(Jn//98)
