SUARARAKYAT || MEDAN – Kasus kematian Agnis Jance Zebua terus menjadi perhatian publik dan memunculkan gelombang tuntutan agar proses penegakan hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Peristiwa yang hingga kini masih menyisakan berbagai tanda tanya tersebut tidak lagi dipandang sebagai perkara biasa, melainkan telah berkembang menjadi simbol perjuangan masyarakat dalam mencari kebenaran dan keadilan hukum.
Berbagai elemen masyarakat sipil, aktivis hukum, organisasi kemasyarakatan, hingga tokoh masyarakat mulai menyuarakan keprihatinan atas lambannya pengungkapan fakta-fakta yang dinilai penting dalam kasus tersebut. Sejumlah pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat belum memperoleh jawaban yang dianggap memadai, sehingga memicu munculnya keraguan terhadap proses penanganan perkara yang berlangsung di wilayah hukum Polres Nias.
Ketua Umum LBH PERS Prima Presisi Polri sekaligus Ketua DPP Gerakan Anti Korupsi dan Penyelamatan Aset Negara (GAKORPAN), Dr. Bernard BBBBI Siagian, SH., MAkp, bersama praktisi hukum David Sianipar, SH., MH., menegaskan bahwa kasus Agnis Jance Zebua harus diusut secara menyeluruh tanpa ada fakta yang ditutupi atau diabaikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut mereka, setiap proses penyelidikan dan penyidikan harus didasarkan pada prinsip profesionalitas, transparansi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Aparat penegak hukum dituntut mampu memberikan kepastian hukum yang jelas kepada masyarakat agar kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.
“Kasus ini telah menjadi perhatian luas masyarakat. Oleh karena itu, seluruh proses penanganannya harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” ujar Dr. Bernard dalam keterangannya.Rabu (17/6/2026)
Ia menilai bahwa penanganan perkara yang menyangkut hak hidup seseorang tidak boleh berjalan lamban atau terkesan berlarut-larut. Sebab, keterlambatan dalam mengungkap fakta dapat menimbulkan spekulasi liar yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Sorotan publik kini tertuju pada kinerja aparat di wilayah hukum Polres Nias. Berbagai laporan, keluhan masyarakat, hingga dugaan adanya kesalahan prosedural yang beredar di ruang publik menjadi bahan diskusi yang terus berkembang. Kondisi tersebut memunculkan tuntutan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penanganan perkara yang dilakukan aparat terkait.
Masyarakat berharap institusi Polri tetap berdiri tegak pada nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman moral dan profesional dalam menjalankan tugas. Transparansi informasi dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus menghindari berkembangnya asumsi-asumsi yang tidak berdasar.
David Sianipar, SH., MH., menegaskan bahwa pencarian keadilan tidak boleh berhenti hanya karena berjalannya waktu. Menurutnya, hukum harus hadir memberikan perlindungan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi.
“Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Ketika ada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya dan masih menyimpan pertanyaan mengenai penyebab serta proses hukum yang berjalan, maka negara wajib hadir memberikan jawaban yang jelas dan berkeadilan,” katanya.
Dukungan terhadap pengungkapan kasus Agnis Jance Zebua juga datang dari berbagai elemen Rumah Besar Relawan Prabowo-Gibran yang menilai bahwa penegakan hukum yang transparan merupakan bagian penting dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap negara.
Mereka menegaskan bahwa perjuangan mencari keadilan dalam kasus ini bukanlah bentuk perlawanan terhadap institusi negara, melainkan bentuk kepedulian masyarakat agar hukum benar-benar berjalan sesuai prinsip keadilan dan kebenaran.
Sejumlah aktivis masyarakat sipil menilai bahwa kasus Agnis Jance Zebua dapat menjadi tolok ukur keseriusan aparat dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia.
Karena itu, setiap tahapan proses hukum harus dapat diawasi publik secara proporsional dan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Gerakan solidaritas yang terus berkembang di tengah masyarakat diharapkan mampu menjadi kekuatan moral dalam mengawal proses hukum hingga tuntas.
Dukungan tersebut diarahkan untuk memastikan seluruh fakta terungkap melalui pendekatan ilmiah, termasuk pemanfaatan metode forensik dan alat bukti yang sah menurut hukum.
Para pemerhati hukum juga mengingatkan bahwa kasus-kasus yang menyangkut hak hidup seseorang tidak boleh tenggelam oleh pergantian isu maupun dinamika politik. Keadilan harus tetap menjadi prioritas utama, terutama bagi masyarakat kecil yang sering kali memiliki keterbatasan akses terhadap proses hukum.
Dalam pernyataannya, Dr. Bernard kembali menegaskan bahwa suara masyarakat yang menuntut keadilan tidak boleh diabaikan.
“Keadilan tidak boleh ditunda. Kebenaran tidak boleh disembunyikan. Setiap proses hukum harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat dan hukum itu sendiri. Suara rakyat yang menuntut keadilan hukum dan hak asasi manusia tidak boleh dibungkam,” tegasnya.
Melalui gerakan moral yang terus berkembang, berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, pemuda, tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi kemasyarakatan di Kepulauan Nias diajak untuk tetap mengawal proses hukum secara damai, konstitusional, dan berlandaskan prinsip negara hukum.
Mereka juga berharap perhatian serius dari Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Komisi III DPR RI, Kompolnas, serta Komnas HAM agar proses penegakan hukum dalam kasus Agnis Jance Zebua dapat berjalan secara objektif, transparan, dan menghasilkan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Bagi keluarga Agnis Jance Zebua, perjuangan ini bukan sekadar mencari jawaban atas sebuah kehilangan. Lebih dari itu, perjuangan tersebut telah menjadi simbol harapan bagi banyak rakyat kecil yang mendambakan hadirnya hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan berpihak pada kebenaran.
Sumber: Tim Investigasi DPP GAKORPAN
Penulis : Dr. Bernard
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Suararakyat.info
