Suararakyat.info.Jakarta-Ketika suara kebenaran dibungkam dan ruang kritis dipersempit, maka yang terjadi adalah gelap gulita demokrasi. Dalam situasi inilah, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH seorang pakar hukum internasional dan pembina insan pers nasional bersuara lantang. Ia mengecam sikap pasif Dewan Pers dan menyuarakan betapa beratnya perjuangan insan pers di Indonesia dalam membongkar berbagai praktik busuk kekuasaan.
“Kalau memang tidak bersalah, kenapa takut diberitakan?” ucap Sutan membuka pernyataannya. Kritiknya tak main-main. Ia menuding Dewan Pers seperti kehilangan taring, bahkan menyebutnya “jangan jadi banci” dalam menghadapi tekanan kekuasaan.selasa (8/7/2025)
Pers, Pilar Kebenaran yang Terus Dilecehkan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Prof. Sutan, sejak Republik ini berdiri, tugas wartawan sangat berat memikul misi menyibak kebusukan yang tersembunyi di balik gedung tinggi kekuasaan, membongkar korupsi di bawah meja birokrasi, hingga menelusuri jalur kelam mafia dan sindikat yang mengakar kuat dalam sistem hukum dan pemerintahan.
Namun, alih-alih didukung dan diperkuat, para wartawan justru terus dikerdilkan. Mereka dilecehkan dengan sebutan “wartawan bodrek”, disingkirkan dari ruang dialog, dan tak jarang menjadi korban kekerasan, penghilangan, bahkan kematian tragis. “Berapa banyak wartawan kita yang dibunuh, dibakar hidup-hidup, atau hilang tanpa kabar? Lalu kasusnya ditutup karena dianggap tak cukup bukti,” seru Prof. Sutan geram.
Negara Tak Hadir, Pers Dibiarkan Bertarung Sendiri
Tak hanya membongkar korupsi, pers juga menjadi satu-satunya suara rakyat ketika negara abai. Prof. Sutan mencontohkan berbagai kasus mulai dari perdagangan manusia berkedok tenaga kerja, narkotika yang dikendalikan dari dalam Lapas, hingga praktik mafia anggaran yang melibatkan pejabat berjas mahal.
“Negara tidak hadir. Perslah yang hadir. Tapi malah mereka ditindas, dicaci, bahkan dimusuhi,” tegasnya.
Ia menyesalkan ketika lembaga-lembaga negara, termasuk Dewan Pers, justru memilih jalan elitis, enggan membuka ruang dialog dengan para insan pers akar rumput yang jumlahnya ribuan. Ia mempertanyakan transparansi dan kemanfaatan dana ratusan miliar yang diterima Dewan Pers setiap tahun.
“Kenapa tidak pernah ada ruang terbuka antara Dewan Pers dan organisasi pers nasional? Apakah UKW itu jaminan kesejahteraan wartawan? Kenapa tidak ada keberpihakan nyata kepada para kuli tinta yang bekerja siang malam di lapangan?”
Pers Berjuang, Tikus Berdasi Berpesta
Dengan gaya sarkastik dan metaforis, Prof. Sutan menyebut banyak pejabat publik sebagai “tikus berdasi”. Ia mengungkap bagaimana korupsi bukan hanya terjadi di tingkat bawah, tapi juga dalam gedung megah tempat pengambil kebijakan bermarkas DPR, MPR, kementerian, dan partai politik.
“Ketika anggaran bocor, ketika proyek fiktif menjamur, yang terjadi justru kenaikan pajak rakyat. Bukan memperbaiki sistem, tapi malah rakyat yang disalahkan dan dibebani,” sindirnya.
Ia mengkritik mentalitas “asal bapak senang” yang menjalar dalam birokrasi dan hukum. Hukum menjadi tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, dan keadilan pun bisa ditawar asal punya cukup uang.
Dewan Pers Harus Berpihak, Bukan Menutup Mata
Puncak kritik Prof. Sutan ditujukan pada Dewan Pers. Ia mempertanyakan, mengapa lembaga yang seharusnya melindungi dan memperkuat posisi pers justru terlihat abai dan tertutup. Ketika para wartawan diintimidasi, dikriminalisasi, dan bahkan dibunuh, suara Dewan Pers justru nyaris tak terdengar.
“Apakah oknum tikus juga sudah bersarang di atap Dewan Pers?” tanyanya retoris.
Ia mendesak agar Dewan Pers kembali kepada marwahnya: berpihak pada kemerdekaan pers, memperjuangkan kesejahteraan insan pers seluruh Indonesia, dan menjalin dialog terbuka dengan semua organisasi pers, tanpa diskriminasi.
Menjaga Nyala Terakhir Demokrasi
Prof. Sutan menutup pernyataannya dengan harapan agar pers tetap menjadi cahaya yang menembus kegelapan negeri ini. Sebab ketika semua institusi runtuh, ketika hukum dibungkam dan politik dibeli, hanya pers yang masih menyala itupun jika tak dilenyapkan.
“Jangan takut pada wartawan. Takutlah jika wartawan berhenti menulis. Sebab itu tanda negara sedang sekarat,” pungkasnya.
Sumber: Prof, Dr, KH, Sutan Nasomal, SH, MH (Pakar Hukum Internasional)
