Suararakyat.info.Sukabumi– Kasus sengketa antara seorang nasabah dengan perusahaan pembiayaan kembali mencuat di Sukabumi. Kali ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Nusantara (GMBN) bersama tim kuasa hukum resmi melayangkan gugatan hukum terhadap PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Sukabumi. Gugatan ini diajukan lantaran adanya dugaan pemalsuan tandatangan dalam proses penerbitan akta fidusia atas nama seorang nasabah bernama Novi.
Dalam keterangannya kepada awak media pada Kamis (3/7/2025), Ketua Umum LSM GMBN Deni Sopian menyatakan bahwa pihaknya mendampingi Novi dalam upaya mencari keadilan setelah kliennya merasa dirugikan secara hukum dan administratif.
“Kami datang ke pengadilan untuk menggugat pihak FIFGROUP atas dugaan pelanggaran dalam penerbitan akta fidusia yang menyangkut nama Ibu Novi. Yang bersangkutan tidak pernah merasa menandatangani surat kuasa untuk penerbitan akta tersebut. Tapi justru muncul dokumen yang menyatakan seolah-olah Novi memberikan kuasa, dan ini sangat kami pertanyakan,” ungkap Deni Sopian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Deni, kejanggalan dalam proses administrasi ini sangat serius dan berpotensi melanggar hukum. Ia menduga bahwa ada pihak yang telah memalsukan tandatangan kliennya untuk kepentingan penerbitan akta fidusia, yang sejatinya merupakan dokumen penting dan legal dalam sistem pembiayaan.
Lebih lanjut Deni menyampaikan bahwa proses mediasi antara kedua belah pihak sudah dilakukan di pengadilan, namun hingga kini belum menemui titik terang.
“Pengadilan telah memfasilitasi ruang mediasi, namun belum ada kesepakatan. Karena itu, mediasi akan dijadwalkan ulang minggu depan. Apabila tetap tidak ada penyelesaian, maka perkara ini akan dilanjutkan ke tahap persidangan,” ujarnya.
Senada dengan Deni, kuasa hukum Novi, Sunandar, S.H., juga menegaskan bahwa pihaknya telah resmi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap pihak FIFGROUP. Ia menyebut terdapat indikasi kuat bahwa hak kliennya telah dilanggar dalam proses administratif yang cacat hukum tersebut.
“Kami menduga adanya pelanggaran hukum oleh pihak leasing, dalam hal ini FIFGROUP, karena menerima surat kuasa di bawah tangan yang diduga tidak pernah diberikan oleh klien kami. Padahal surat kuasa tersebut digunakan sebagai dasar penerbitan akta fidusia oleh notaris,” jelas Sunandar.
Ia menambahkan, dari fakta tersebut, jelas bahwa terdapat kerugian dan pelanggaran terhadap hak hukum kliennya. Oleh karena itu, pihaknya mengajukan gugatan secara perdata guna memperoleh kepastian hukum serta keadilan atas peristiwa yang terjadi.
“Novi tidak pernah memberikan surat kuasa kepada siapapun. Namun dalam akta notaris justru muncul nama dan tandatangan Novi sebagai pemberi kuasa. Ini adalah masalah serius karena menyangkut validitas dokumen hukum. Maka dari itu kami meminta pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara objektif demi keadilan bagi klien kami,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak FIFGROUP Sukabumi belum memberikan tanggapan resmi terkait gugatan tersebut. Namun, kasus ini menjadi perhatian serius masyarakat, terutama terkait perlindungan konsumen dalam sektor pembiayaan dan keabsahan prosedur penerbitan akta penerbitan fidusia
(Edi)
