Fenomena Judi Online Togel di Kota Sorong, Praktisi Hukum Desak Penegakan Hukum yang Adil dan Tegas

- Penulis

Rabu, 15 Januari 2025 - 00:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suararakyat.info.Kota Sorong-Fenomena judi online, khususnya togel (toto gelap), semakin meresahkan masyarakat Kota Sorong. Hal ini menarik perhatian berbagai pihak, termasuk praktisi hukum yang mengecam keras keberadaan praktik ilegal tersebut. BPK Paulus Simoda, SH, M.TH, MH, seorang praktisi hukum, angkat bicara menanggapi maraknya judi online yang semakin sulit dikendalikan.

Menurut Paulus Simoda, tindakan judi online, yang terang-terangan melanggar hukum, sudah seharusnya mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum. “Secara normatif, sudah sangat jelas bahwa praktik judi online ini melanggar hukum, khususnya Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 303 KUHP. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah penegak hukum, khususnya Polresta Sorong, Polres Sorong dan Polda Papua Barat Daya, serius dalam menindaklanjuti kasus ini?” ungkap Simoda dengan tegas.Rabu 15/01/2025

Dalam pandangannya, selama ini yang banyak mendapat sanksi adalah bandar judi online, sementara pihak-pihak besar yang mendalangi dan mengatur praktik tersebut, yang dikenal sebagai ‘boss besar’, justru dibiarkan bebas tanpa tindakan tegas. Hal ini menurutnya menimbulkan ketidakadilan, di mana hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. “Tindakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu. Keberadaan judi online harus dibasmi sampai ke akar-akarnya agar tercipta keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat,” tambahnya.

Praktisi hukum tersebut juga menyoroti kurangnya keseriusan aparat dalam memberantas praktik judi online yang semakin berkembang pesat, terutama dengan adanya teknologi digital yang mempermudah akses perjudian. Dalam konteks ini, Simoda mengimbau agar penegak hukum lebih proaktif dalam mengejar pelaku dan penyelenggara judi online, serta memastikan hukum ditegakkan secara konsisten tanpa kompromi.

Fenomena ini menjadi keprihatinan bersama, mengingat dampak buruk yang ditimbulkan oleh judi online, mulai dari kerugian finansial hingga dampak sosial yang merugikan masyarakat luas. Menurutnya, jika tidak ada tindakan yang tegas, bukan tidak mungkin masalah ini akan terus berkembang dan merusak tatanan sosial yang ada.

Simoda berharap agar penegakan hukum tidak hanya dilihat sebagai upaya untuk menindak para pelaku judi kecil, namun juga harus menargetkan para aktor utama yang mengatur sistem judi online secara ilegal. Keberanian aparat penegak hukum untuk bertindak tegas akan menjadi kunci untuk memberantas praktik perjudian ilegal di wilayah Papua Barat Daya, khususnya Kota Sorong.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami pentingnya peran hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan, serta mendukung penuh setiap upaya dalam pemberantasan judi online yang meresahkan.

(Tim/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.suararakyat.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kurangi Ketergantungan Impor, HKA Ajak Ekosistem Dorong Asbuton Untuk Infrastruktur Nasional
Masjid Rest Area Cisayar Tinggal Rangka: Dana Miliaran Menguap, Pemkab Sukabumi Diduga Tutup Mata
Dapur Program MBG di Garut Terbakar Tengah Malam, Dugaan Kelalaian Standar K3 dan Pengawasan SPPG Menguat
Dapur MBG atau Bom Waktu? Dugaan Pelanggaran Sanitasi di SPPG Tanjung Jaya 2 Garut Picu Kekhawatiran Publik
KORPRI Kepulauan Meranti Dukung Pemkab Selesaikan Tunda Bayar Gaji ASN, TPP, dan PPPK April 2026
MIO Sukabumi Raya Desak Bupati Asep Japar Copot Kadis PU, Dinilai Gagal dan Tak Transparan
LSM ANNAHL Bongkar Kejanggalan: Program Air MBR Sukabumi dan Jejak Rp300 Miliar
Kepala tukang: Pondasi Bak Penampungan Air Bersih Harus Presisi
Berita ini 0 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 14 Mei 2026 - 10:40 WIB

Kurangi Ketergantungan Impor, HKA Ajak Ekosistem Dorong Asbuton Untuk Infrastruktur Nasional

Kamis, 14 Mei 2026 - 01:00 WIB

Masjid Rest Area Cisayar Tinggal Rangka: Dana Miliaran Menguap, Pemkab Sukabumi Diduga Tutup Mata

Kamis, 14 Mei 2026 - 00:15 WIB

Dapur Program MBG di Garut Terbakar Tengah Malam, Dugaan Kelalaian Standar K3 dan Pengawasan SPPG Menguat

Kamis, 14 Mei 2026 - 00:11 WIB

Dapur MBG atau Bom Waktu? Dugaan Pelanggaran Sanitasi di SPPG Tanjung Jaya 2 Garut Picu Kekhawatiran Publik

Rabu, 13 Mei 2026 - 06:52 WIB

KORPRI Kepulauan Meranti Dukung Pemkab Selesaikan Tunda Bayar Gaji ASN, TPP, dan PPPK April 2026

Berita Terbaru