Kota Sorong Papua Barat Daya – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa kota sorong menggelar aksi demonstrasi yang bertajuk Reformasi Jilid II Di Kota Sorong, Rabu (24/6/2026).
Dalam aksi itu, massa menyampaikan sejumlah tuntutan strategis kepada DPR Kota Sorong sekaligus memberikan ultimatum selama lima hari untuk menindaklanjuti aspirasi yang mereka sampaikan.
Aksi yang berlangsung di Kantor DPR Kota Sorong itu diwarnai dengan orasi dari berbagai perwakilan mahasiswa yang menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Massa secara bergantian menyampaikan kritik dan tuntutan agar lembaga legislatif lebih serius memperjuangkan kepentingan rakyat.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan ketua dan anggota dan DPR Kota Sorong, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan utama, Salah satunya meminta DPR Kota Sorong mendesak pemerintah pusat untuk menarik personel militer dari seluruh wilayah Papua serta menghentikan keterlibatan aparat militer dalam urusan sipil.
Selain itu, massa juga mendesak DPR Kota Sorong agar meminta pemerintah menghentikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa (Kopdes) di wilayah Papua Barat Daya.
Menurut mereka, program-program tersebut perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Papua.
Mahasiswa juga menyoroti kondisi usaha mikro yang dijalankan mama-mama Papua. Mereka meminta DPR Kota Sorong memberikan perhatian lebih serius terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua melalui dukungan yang nyata dan berkelanjutan.
Tak hanya itu, massa mendesak DPR Kota Sorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan Rumah Toko Papua (RTP) yang dibiayai melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Evaluasi itu dinilai penting guna memastikan program benar-benar memberikan manfaat dan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga meminta DPR Kota Sorong membacakan dan menyampaikan secara terbuka hasil sidang maupun pernyataan sikap yang sebelumnya telah diterima dari kelompok mahasiswa dan masyarakat.
Sebagai bentuk keseriusan tuntutan yang disampaikan, massa memberikan ultimatum kepada DPR Kota Sorong.
Mereka meminta seluruh poin tuntutan ditindaklanjuti dalam waktu lima hari sejak aksi berlangsung.
“Kami memberikan waktu lima hari kepada DPR Kota Sorong untuk menindaklanjuti tuntutan yang telah kami sampaikan, Jika tidak ada respons yang serius, kami akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar dan melakukan aksi lanjutan,” tegas salah satu perwakilan massa saat membacakan pernyataan sikap.
Massa menegaskan bahwa ultimatum tersebut bukanlah ancaman semata, melainkan hasil dari proses dialog, konsolidasi, dan pembahasan yang telah dilakukan selama kurang lebih dua minggu bersama masyarakat Papua dan berbagai elemen mahasiswa.
Menurut mereka, tuntutan yang disampaikan merupakan bentuk aspirasi rakyat yang menginginkan keadilan, kesejahteraan, transparansi kebijakan, serta keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat Papua.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan dalam suasana tertib.
Di akhir Aksi Demo, massa berharap DPR Kota Sorong dapat menunjukkan komitmen nyata dalam memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan, sehingga berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat Papua dapat memperoleh solusi yang konkret dan berkelanjutan.
Penulis : Leonardo Alfredo kara
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Suara Rakyat Info
