Kota Sorong Papua Barat Daya – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar Rapat Kordinasi (RAKOR)Tim Penggerak PKK Se-Kabupaten Kota Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025, Rabu (19/11/2025).
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu Menyampaikan, Rapat Koordinasi Ini Memiliki Makna strategis Bagi Mitra Pemerintah dan Berperan langsung Dalam Pembagunan Keluarga, Peningkatan Masyarakat Serta Penguatan Ketahanan Sosial Di Provinsi Papua Barat Daya
Ia juga menekankan tantangan yang dihadapi, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“10 Program Pokok PKK merupakan fondasi gerakan pemberdayaan keluarga yang tidak hanya menyentuh aspek pendidikan dan kesehatan, tetapi juga ekonomi, lingkungan hidup, hingga pembinaan karakter,” ujarnya.
Gubernur Elisa Kambu juga menambahkan bahwa keberhasilan program PKK menjadi indikator keberhasilan pembangunan daerah.
Elisa Kambu juga menyoroti peluang besar Papua Barat Daya sebagai provinsi baru untuk tumbuh menjadi daerah yang maju, inklusif, dan berdaya saing.
Apresiasi diberikan kepada TP-PKK atas peran aktif dalam penurunan angka stunting, peningkatan gizi keluarga, peningkatan keterampilan dan ekonomi kreatif perempuan, gerakan hidup bersih dan sehat, pembinaan karakter keluarga dan ketahanan sosial, serta pendampingan masyarakat dalam berbagai program pemberdayaan.
Gubernur berharap program kerja lima tahun yang disusun dapat lebih fokus, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat Papua Barat Daya, termasuk penguatan ekonomi keluarga, peningkatan kualitas pendidikan dan pengasuhan anak, gerakan keluarga sehat, pelestarian lingkungan dan pangan keluarga, serta transformasi digital PKK.
Ia meminta seluruh OPD terkait untuk memperkuat sinergi dengan Tim Penggerak PKK, dan pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan agar setiap program PKK dapat berjalan optimal hingga ke tingkat akar rumput.
Ketua PKK PBD, Orpa Susana Kambu, menambahkan bahwa pemberdayaan masyarakat dan ekonomi masyarakat ke depan mengacu pada 10 program PKK yang telah dituangkan dalam rapat kerja nasional.
