SUARARAKYAT.info||Jakarta-Di tengah kondisi perekonomian nasional yang dinilai rapuh dan tidak merata, pakar hukum internasional sekaligus ekonom nasional, Prof. Dr. KH Sutan Nasomal SE, SH, MH, menegaskan bahwa Menteri Keuangan Purbaya perlu mengambil langkah berani untuk memutus “benang kusut” yang selama ini membelit sistem ekonomi dan pengawasan negara. Hal ini disampaikan beliau dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online di kantor pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta.Jumat (14/11/2025)
Menurut Prof. Sutan, langkah Kementerian Keuangan yang mulai mendorong kebijakan bantuan kredit lunak bagi pelaku ekonomi kecil dan menengah merupakan langkah tepat, namun belum cukup untuk menjawab persoalan besar yang menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat. Ia menilai, masih banyak kebijakan yang gagal menyentuh jutaan masyarakat yang justru menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Dalam keterangannya, Prof. Sutan mengungkapkan adanya ironi besar dalam sistem perbankan Indonesia. Bank memiliki dana besar, namun tidak berani membuka akses bagi proyek atau pelaku usaha kecil-menengah yang memerlukan dukungan pembiayaan.
“Ada bank yang punya uang, tapi tidak berani membuka jalur untuk proyek. Ada proyek, tapi tidak ada uangnya. Akhirnya jutaan masyarakat yang siap bekerja justru tertahan hanya karena sistem yang tidak berpihak,” ujarnya.
Ia menyoroti bagaimana bank lebih mudah memberikan pinjaman miliaran rupiah kepada pengusaha besar yang justru sering bermasalah secara disiplin pembayaran. Sementara itu, pelaku UMKM yang terbukti menjadi motor ekonomi rakyat malah dipersulit dalam akses kredit.
Prof. Sutan meminta Menteri Keuangan Purbaya untuk memanggil seluruh pimpinan eksekutif perbankan nasional dan menegaskan komitmen keberpihakan pada masyarakat kecil.
Selain persoalan perbankan, Prof. Sutan menyoroti lemahnya pengawasan di berbagai lini pemerintahan, salah satunya di sektor kepabeanan. Ia mengingatkan kembali hasil inspeksi mendadak Menteri Purbaya ke Bea Cukai Tanjung Perak, Surabaya, yang menemukan sejumlah kejanggalan.
“Banyak hal tidak normal ditemukan di sana. Itu menunjukkan lemahnya pengawasan dan adanya aparat pemerintah yang bermain dua kaki,” jelasnya.
Ia menambahkan, derasnya barang impor ilegal atau tidak wajar nilai masuknya telah menghancurkan daya saing industri nasional. Banyak pabrik akhirnya tutup, memindahkan produksi ke luar negeri, dan memicu gelombang PHK besar-besaran.
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bukti nyata bahwa sistem yang tidak sehat telah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Prof. Sutan menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi rakyat kecil yang harus menanggung akibat dari sistem yang macet dan tercemar praktik-praktik tidak etis pejabat publik. Ia menegaskan bahwa saat ini jutaan masyarakat mengalami kesulitan ekonomi hanya karena negara gagal menertibkan sistemnya sendiri.
“Ada jutaan masyarakat yang lapar akibat permainan benang kusut dalam sistem yang tidak sehat,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah untuk secara tegas membersihkan pejabat “dua kaki” yang bermain kepentingan dalam berbagai sektor strategis negara. Baik pejabat kementerian maupun kepala daerah yang terbukti nakal, menurutnya, harus segera dicopot dan diproses hukum.
Prof. Sutan menyampaikan bahwa Indonesia tidak boleh terjebak dalam upaya mencari kembali sesuatu yang sudah “tenggelam”. Pemerintah harus menciptakan terobosan dan sistem baru yang mampu menggerakkan kembali ekonomi masyarakat.
“Ciptakan yang baru. Bangun sistem ekonomi yang sehat dan tegakkan hukum secara ketat. Hanya itu yang bisa membuat Indonesia tetap kuat di tengah perang dagang global saat ini,” ujarnya.
Di akhir pernyataan, Prof. Sutan menegaskan bahwa jalan keluar dari krisis ini tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan parsial. Dibutuhkan keberanian politik dan ketegasan pemerintah untuk melakukan reformasi menyeluruh.
Sumber: Prof, Dr, KH, Sutan Nasomal
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
