SUARARAKYAT.info||Jakarta-Situasi di beberapa titik jalan strategis wilayah Jakarta tampak kondusif, namun di balik ketertiban lalu lintas itu, Tim Investigasi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Anti Korupsi Pejabat Negara (DPP GAKORPAN) menemukan adanya indikasi serius praktik razia liar yang diduga dilakukan oleh oknum gabungan petugas Dishub, aparat berseragam loreng, serta anggota Brimob di lapangan.Jumat (17/10/2025)
Tim investigasi mencatat dua titik utama yang menjadi sorotan, yakni di turunan jembatan Flyover Universitas Jagakarsa – simpang Pasar Minggu (Depok – Jakarta Selatan) dan Jalan Raya Daan Mogot, dekat Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Di kedua lokasi itu, tampak sejumlah petugas berseragam loreng, serta personel Brimob yang lebih aktif menghentikan kendaraan dibandingkan petugas berseragam Dishub.
Yang menjadi tanda tanya besar, razia tersebut tidak dilengkapi plang resmi atau papan nama operasi gabungan sebagaimana diatur dalam standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan gubernur terkait pelaksanaan operasi lalu lintas terpadu. Dari hasil pengamatan di lapangan, sejumlah pengemudi mengaku telah terbiasa “setor” dengan cara menyelipkan uang di bawah buku KIR kendaraan seolah sedang diperiksa petugas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Praktik itu, menurut Tim Investigasi DPP GAKORPAN, mengindikasikan adanya pungutan liar (pungli) yang sudah menjadi kebiasaan sistemik. “Kami melihat ada dugaan kuat praktik pungli di lapangan. Ini mencederai kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan profesionalisme aparat,” ungkap Dr Bernard siagian
Lebih jauh, Tim GAKORPAN juga mencatat adanya seorang oknum berpakaian sipil dengan atribut Kartu Tanda Anggota (KTA) Polda Metro Jaya yang berusaha “menengahi” ketika tim investigasi menanyakan legalitas razia tersebut. Pria itu mengaku dari reserse krimum Polda Metro dan justru menyatakan, “Silakan saja naikkan berita,” seolah tak gentar dengan sorotan publik.Sikap tersebut dinilai GAKORPAN sebagai bentuk “arogansi hukum” dan mencerminkan adanya oknum yang merasa kebal aturan, sehingga nilai-nilai humanisme, transparansi, serta akuntabilitas publik makin tergerus.
Padahal, menurut peraturan yang berlaku, setiap pelaksanaan razia gabungan harus memenuhi unsur profesionalisme, proporsionalitas, akuntabilitas, dan humanisme, serta berdasarkan surat tugas resmi yang disahkan oleh otoritas berwenang. Tanpa itu, kegiatan di lapangan berpotensi menjadi tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum.
Presiden H. Prabowo Subianto sebelumnya telah berulang kali menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan KKN dan pungli, bahkan menyatakan bahwa “satu rupiah pun uang korupsi harus dihukum berat.” Namun temuan GAKORPAN ini justru menunjukkan adanya pembiaran dan lemahnya pengawasan internal di tubuh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yang seolah menutup mata terhadap praktik pungli di lapangan.
“Ini bukan hanya soal uang jalan, tapi tentang mental aparatur dan integritas negara. Kalau hal begini dibiarkan, bagaimana kita bisa menuju Indonesia Emas 2045?” ujar Dr Bernard Ketua DPP GAKORPAN dengan nada tegas.
GAKORPAN berencana melaporkan temuan ini secara resmi ke Kementerian Perhubungan, Inspektorat DKI, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka juga meminta Presiden untuk meninjau ulang sistem koordinasi dan pengawasan terhadap operasi lapangan yang kerap disalahgunakan oleh oknum.
“Negara tak boleh kalah oleh pungli. Ini bukan lagi sekadar pelanggaran kecil, tapi bentuk pelecehan terhadap amanat reformasi birokrasi,” tutup pernyataan GAKORPAN.
Sumber: Dr Bernard (DPP GAKORPAN)
Catatan Redaksi:
Sebagai media yang menjunjung tinggi prinsip independensi dan keberimbangan, redaksi membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap pemberitaan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik
