Kemenko Polkam: Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Hadapi Ancaman Digital

- Penulis

Kamis, 14 Agustus 2025 - 07:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARARAKYAT.info||Bekasi-Kentrian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh sektor strategis untuk menghadapi ancaman keamanan digital. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Program Pencegahan Insiden Siber di Avenzel Hotel & Convention, Kota Bekasi, Rabu (13/8).

Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional, sekaligus menanggapi meningkatnya serangan siber terhadap infrastruktur vital dan data strategis Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kemenko Polkam berperan sebagai koordinator strategis untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki kesiapan yang memadai dalam menghadapi ancaman siber,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto.

Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari kementerian/lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta. Turut menjadi narasumber perwakilan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Bareskrim Polri, dan Indonesia Cyber Security Forum (ICSF).

READ  Ketua GAKORPAN: Hentikan Provokasi! Jangan Seret Sesepuh Bangsa ke Dalam Politik Kotor

Tren Ancaman Siber dan Upaya Mitigasi

BSSN melaporkan peningkatan anomali lalu lintas siber nasional, dengan serangan malware sebagai ancaman dominan. Selain itu, respons terhadap notifikasi insiden siber dinilai masih rendah.

Sementara itu, Bareskrim Polri memaparkan modus kejahatan siber terbaru, termasuk akses ilegal, manipulasi data, dan serangan Distributed Denial of Service (DDoS). ICSF menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dan peningkatan literasi digital di sektor nonpemerintah.

Rapat tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain: Percepatan pembentukan TTIS di seluruh instansi strategis, Harmonisasi prosedur operasi standar (SOP) lintas sektor dan Peningkatan pertukaran informasi untuk memperkuat kepercayaan antarlembaga.

Kemenko Polkam berharap langkah ini dapat memperkuat ekosistem keamanan siber Indonesia agar lebih tangguh dan adaptif dalam menghadapi tantangan digital.

(Jn98)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.suararakyat.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

SENGKARUT MBG: INVESTOR DESAK BGN TEGAKKAN PKS ATAU KEMBALIKAN DANA RP 218 MILIAR
Prajurit Marinir Buktikan Kelasnya, Praka Erwin Simangunsong Juara Kickstriking Byon Madness Volume 4
Kepala Unit BRI Jalan Mesjid Selatpanjang Belum Tanggapi Konfirmasi Media, Transparansi Prosedur Penagihan dan Penjualan Agunan Jadi Sorotan
Jelang Operasi Patuh Dofior 2026, Polda Papua Barat Daya Ajak Masyarakat Tertib Berlalu Lintas
Dukung Mobilitas dan Ekonomi, Pertamina Turunkan Harga BBM Diesel Nonsubsidi
Perkuat Integritas ASN, Kemenkum Papua Barat Ambil Sumpah PNS dan Angkat 10 Pejabat Fungsional
Semangat Hari Lahir Pancasila 2026, Forkopimda Kota Bandung Teguhkan Persatuan dan Nilai Kebangsaan
Dugaan Kriminalisasi Profesi Advokat, Putusan PN Denpasar terhadap Togar Situmorang Picu Kekhawatiran Dunia Hukum
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 7 Juni 2026 - 10:54 WIB

SENGKARUT MBG: INVESTOR DESAK BGN TEGAKKAN PKS ATAU KEMBALIKAN DANA RP 218 MILIAR

Sabtu, 6 Juni 2026 - 22:48 WIB

Prajurit Marinir Buktikan Kelasnya, Praka Erwin Simangunsong Juara Kickstriking Byon Madness Volume 4

Jumat, 5 Juni 2026 - 07:38 WIB

Kepala Unit BRI Jalan Mesjid Selatpanjang Belum Tanggapi Konfirmasi Media, Transparansi Prosedur Penagihan dan Penjualan Agunan Jadi Sorotan

Jumat, 5 Juni 2026 - 06:37 WIB

Jelang Operasi Patuh Dofior 2026, Polda Papua Barat Daya Ajak Masyarakat Tertib Berlalu Lintas

Rabu, 3 Juni 2026 - 02:11 WIB

Dukung Mobilitas dan Ekonomi, Pertamina Turunkan Harga BBM Diesel Nonsubsidi

Berita Terbaru

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, dalam Kuliah Pakar Program Magister Hukum Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Selasa (9/6).

Badan Gizi Nasional

Program MBG Jadi Instrumen Strategis Membangun Generasi Indonesia Emas 2045

Selasa, 9 Jun 2026 - 10:55 WIB