Suararakyat.info.Sukabumi -Di tengah gencarnya wacana pembangunan dari pusat hingga desa, realitas di lapangan kerap menunjukkan ironi yang menyakitkan. Warga Desa Cidolog, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, kembali membuktikan bahwa ketika negara absen dalam kewajibannya, rakyatlah yang justru bergerak mengambil peran. Melalui kegiatan gotong royong yang dilaksanakan pada Minggu, 4 Mei 2025, masyarakat memperbaiki saluran gorong-gorong di Kampung Lembur Tengah RT.016 RW.006 secara swadaya, dengan dana murni hasil udunan dan iuran warga sebesar Rp500.000.
Inisiatif ini lahir bukan dari program pemerintah, bukan pula hasil hibah lembaga atau intervensi politik. Kegiatan yang tercatat dalam bidang “Pelaksanaan Gotong Royong” dan sub bidang “Perbaikan Gorong-gorong” ini sepenuhnya diprakarsai oleh masyarakat yang sudah jenuh menunggu respons pemerintah desa atas kerusakan infrastruktur dasar yang tak kunjung diperbaiki.
Dengan jumlah dana yang sangat kecil jauh dari besarnya alokasi Dana Desa maupun anggaran aspirasi masyarakat berhasil menyelesaikan perbaikan secara cepat, efisien, dan transparan. Fakta ini sekaligus menjadi tamparan keras terhadap birokrasi desa yang kerap kali lamban, tidak akuntabel, bahkan terindikasi menyalahgunakan kewenangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah terlalu sibuk membahas audit, sementara rakyat langsung bekerja,” ujar salah seorang warga.dalam keterangan pesan voice.
Kegelisahan tersebut diperkuat oleh pernyataan tokoh masyarakat, yang mengungkap bahwa terdapat lima titik jalan desa yang masuk rencana perbaikan, namun progresnya nihil.
“Setiap ada anggaran desa,selalu tidak ada kejelasan Lieur lah. Cidolog mah mejehna di audit (bahasa sunda-red) ” tegasnya
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai integritas dan tata kelola pemerintahan desa. ruang partisipasi dan kontrol publik otomatis menyempit. Potensi konflik kepentingan terbuka lebar, dan akuntabilitas terhadap penggunaan dana publik menjadi kabur.
Gotong royong warga Cidolog bukan hanya bentuk solidaritas, tetapi juga sebuah kritik diam terhadap sistem pemerintahan desa yang gagal menjalankan fungsinya secara proporsional dan bertanggung jawab. Di saat negara terlambat hadir atau bahkan abai, rakyat membuktikan bahwa pembangunan sejati dapat berjalan tanpa harus bergantung pada birokrasi yang kompleks dan rawan disalahgunakan.
Pemerintah daerah dan aparat pengawas seharusnya tidak hanya fokus pada audit administratif, melainkan mulai mendengar suara dari bawah. Kemandirian warga memang patut diapresiasi, tetapi tidak boleh menjadi dalih pembiaran terhadap tugas-tugas negara yang terabaikan.
Cidolog adalah cermin kecil dari wajah besar Indonesia: negara terlalu sibuk mencatat, rakyat terlalu sering dibiarkan bekerja sendiri.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah Desa belum terkonfirmasi dan memberikan pernyataan secara resminya.
(*)
