SUARARAKYAT || SUKABUMI — Gelombang penolakan terhadap rencana moratorium dapur program MBG terus menguat. Puluhan ribu massa yang terdiri dari buruh tani, pedagang, suplayer, serta relawan dapur SPPG dari Kota dan Kabupaten Sukabumi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli MBG dijadwalkan menggelar aksi damai pada Rabu (24/06/2026).
Aksi tersebut akan dipusatkan di Lapang Merdeka, Kota Sukabumi, dengan rangkaian kegiatan istighosah dan doa bersama. Selain sebagai bentuk ikhtiar spiritual, kegiatan ini juga menjadi ruang penyampaian aspirasi untuk menjaga keberlangsungan program MBG sekaligus menolak kebijakan moratorium dapur yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak luas.
Partisipasi relawan dapur SPPG yang didominasi kaum ibu menjadi cerminan bahwa program MBG selama ini tidak hanya berperan dalam pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi penopang ekonomi keluarga. Banyak dari mereka menggantungkan penghasilan harian dari aktivitas dapur yang kini terancam berhenti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Asisten Lapangan (Aslap) Dapur SPPG Mutiara Pelabuhanratu 1 Citamiang, Kota Sukabumi, Muhammad Marcellindo, menilai kebijakan moratorium perlu dikaji secara lebih komprehensif.
“Kalau MBG dihentikan, dampaknya tidak sederhana. Bukan hanya relawan yang kehilangan penghasilan, tetapi juga anak-anak yang selama ini terbantu pemenuhan gizinya. Program ini sudah berjalan dan menyentuh masyarakat kecil secara langsung,” ujarnya.
Ia menekankan, kebijakan publik seharusnya mempertimbangkan aspek keberlanjutan sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok rentan yang sudah bergantung pada program tersebut.
“Kami berharap ada peninjauan kembali secara menyeluruh. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru memutus mata pencaharian masyarakat kecil yang sedang bertumbuh,” tambahnya.
Senada, relawan Dapur SPPG Mutiara Pelabuhanratu 1 Citamiang, H. Nendah, juga menyuarakan harapan agar kebijakan moratorium tidak dilakukan secara tergesa tanpa solusi yang jelas.
“Kami bukan menolak perubahan, tapi berharap ada kebijakan yang lebih berpihak. Program ini sudah membantu banyak keluarga dan anak-anak. Kalau memang ada evaluasi, seharusnya diperbaiki, bukan dihentikan,” ungkapnya.
Menurutnya, keberlanjutan MBG tidak hanya soal program, tetapi menyangkut stabilitas ekonomi masyarakat kecil yang selama ini terlibat langsung di dalamnya.
” Saya berharap pemerintah dan pihak terkait, termasuk BGN, membuka ruang dialog yang konstruktif. Mereka mendorong adanya kebijakan yang lebih adaptif dan solutif, sehingga tujuan peningkatan gizi masyarakat tetap tercapai tanpa mengorbankan keberlangsungan ekonomi warga.” Tuturnya
Penulis : Prima RK
Editor : Redaksi
Sumber Berita: SUARARAKYAT.info
