SUARARAKYAT.info|| Ngada, NTT – Tragedi kemanusiaan kembali mengguncang nurani publik. Seorang bocah berusia 10 tahun berinisial YBS, siswa kelas IV Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di dahan pohon cengkeh di sekitar pondok kecil milik neneknya. Peristiwa memilukan ini diduga kuat berkaitan dengan tekanan ekonomi keluarga, kemiskinan kronis, serta kegagalan sistem bantuan pendidikan negara yang seharusnya melindungi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera.
Ketua DPP GAKORPAN (Gerakan Anti Korupsi dan Penyelamatan Aset Negara), Dr. Bernard, menyampaikan keprihatinan mendalam dan menyebut peristiwa ini sebagai tamparan keras bagi dunia pendidikan nasional dan kebijakan perlindungan anak di Indonesia.
Menurut keterangan keluarga, sebelum peristiwa tragis itu terjadi, YBS sempat meminta uang kepada ibunya, MGT (47), untuk membeli buku tulis dan pulpen dengan harga kurang dari Rp10 ribu. Namun sang ibu yang bekerja sebagai buruh tani serabutan dan berstatus janda dengan lima orang anak terpaksa menjawab bahwa ia tidak memiliki uang sama sekali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas, demi mengurangi beban hidup, YBS diminta tinggal bersama neneknya yang telah berusia sekitar 80 tahun di sebuah pondok kecil yang lokasinya tidak jauh dari rumah sang ibu. Dari pondok sederhana itulah, YBS menuliskan surat permintaan maaf kepada ibunya—sebuah surat yang menggambarkan kepedihan batin seorang anak kecil yang merasa dirinya menjadi beban keluarga.
Tak lama berselang, YBS mengakhiri hidupnya dengan cara menggantungkan diri di pohon cengkeh. Dunia pendidikan pun kembali tercoreng oleh kenyataan pahit bahwa kemiskinan masih bisa merenggut nyawa seorang anak yang seharusnya menikmati masa kanak-kanak dan pendidikan dasar secara layak.
Lebih ironis lagi, Program Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya menjadi jaring pengaman sosial bagi siswa dari keluarga tidak mampu, ditolak dan tidak pernah cair. Menurut keterangan sang ibu, proses pencairan PIP terhambat oleh persoalan administrasi dan sistem perbankan yang dinilai rapuh, mulai dari ketidaksinkronan data KTP dan KK hingga mekanisme pemulihan data yang rumit dan tidak ramah bagi masyarakat awam.
Sementara itu, program bantuan tandingan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dilaporkan belum tersedia karena stok anggaran masih kosong, bahkan rekening bantuan belum terisi. Kondisi ini memperlihatkan betapa lemahnya kehadiran negara dalam memastikan anak-anak miskin tetap bisa bersekolah dengan layak dan bermartabat.
Dr. Bernard menilai tragedi ini merupakan bukti nyata kemiskinan struktural yang dibiarkan berlarut-larut, diperparah oleh lemahnya pengawasan Dinas Pendidikan, sekolah, serta tenaga pendidik. Padahal, secara prinsip, sekolah dasar telah dinyatakan gratis, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti buku dan alat tulis yang seharusnya dapat difasilitasi melalui dana BOS maupun skema bantuan darurat.
Tokoh Nasional Perempuan Bunda Tiur Simamora dari PPWI menegaskan pentingnya langkah cepat dan nyata di tingkat lokal. Ia mendorong koordinasi aktif antara pihak sekolah, lurah, camat, tokoh masyarakat, dan warga sekitar melalui pendekatan gotong royong dan cross check sosial, agar persoalan dasar anak-anak miskin dapat terdeteksi lebih awal sebelum berujung tragedi.
“Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Jangan biarkan anak-anak bangsa menanggung beban orang dewasa dan sistem yang gagal,” tegasnya.Jumat (6/2/2026)
Sementara itu, Dr. Rusman Pinem, MS., S.Sos, menekankan bahwa peristiwa ini harus menjadi momentum Nation Building berbasis solidaritas sosial. Ia mengajak seluruh elemen bangsa—tokoh masyarakat, cendekiawan, ulama, pendeta, pastor, dan pemuka agama lainnya untuk merapatkan barisan, menanamkan nilai iman dan takwa, serta membangun empati lintas kelas sosial.
Menurutnya, kepemimpinan publik yang lemah dan minim empati menjadi faktor krusial yang memperparah kondisi anak-anak miskin hingga mengalami tekanan psikologis, rasa minder, malu, bahkan trauma akibat olok-olok teman sebaya. Kondisi ini, jika tidak ditangani secara serius, berpotensi mendorong anak pada pikiran menyimpang hingga tindakan bunuh diri.
GAKORPAN mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kementerian Pendidikan Dasar, Kementerian Sosial, BAZNAS, serta lembaga penyalur PIP, termasuk pengawasan ketat oleh DPR RI dan DPD RI terkait distribusi bantuan pendidikan. Mekanisme pencairan bantuan harus disederhanakan, proaktif, dan berpihak pada rakyat kecil bukan sebaliknya.
Dana BOS, dana sosial Kemensos, dana bergulir, hingga CSR perusahaan harus bisa dimobilisasi dengan sistem jemput bola, bukan menunggu masyarakat miskin yang tidak paham administrasi untuk datang mengurus prosedur yang berbelit.
“Jangan ada lagi anak Indonesia yang merasa hidupnya tidak berharga hanya karena tidak mampu membeli buku dan pulpen,” tegas Dr. Bernard.
Tragedi YBS menjadi pengingat keras bahwa pendidikan bukan sekadar slogan gratis, melainkan tanggung jawab moral dan konstitusional negara. Seperti pesan Ki Hajar Dewantara, Tut Wuri Handayani—anak-anak harus didampingi, dikuatkan, dan dilindungi agar mampu menggantungkan cita-cita setinggi langit, tanpa rasa takut, malu, atau terasing karena kemiskinan.
Jika negara gagal hadir, maka tragedi serupa akan terus berulang di pelosok Nusantara.
Penulis : Dr. Bernard
Editor : Red
Sumber Berita: Suararakyat.info
