SUARARAKYAT.info||Sukabumi-Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Demokrat, Rudi Heryanto, menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) terkait kinerja Bupati Sukabumi yang dinilai kurang tanggap dalam penanggulangan bencana.
Menurut Rudi, persoalan tersebut bukan semata-mata karena kurang tanggap, melainkan diduga akibat kebingungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyikapi kebijakan efisiensi anggaran yang mencapai Rp 726 miliar, di mana Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu daerah dengan pengurangan terbesar.
“Bukan kurang tanggap, mungkin beliau sedang bingung. Baru dilantik, janji politiknya banyak, tapi langsung dihadapkan pada efisiensi anggaran yang besar sehingga banyak program tidak bisa terealisasi,” ujarnya, Rabu (21/1/2026)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rudi juga menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat yang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi siap membantu apabila pemerintah daerah kekurangan anggaran. Namun menurutnya, bantuan provinsi sering kali hanya sebatas pembangunan infrastruktur, sementara di lapangan tetap dibutuhkan kesiapan dari pemerintah kabupaten.
“Masalahnya, bantuan itu kan biasanya hanya infrastrukturnya saja. Di lapangan harus ada persiapan dari Pemkab, terutama untuk penyediaan lahan,” jelasnya.
Ia menyoroti persoalan relokasi korban bencana yang hingga kini belum tuntas karena keterbatasan lahan. Salah satu contohnya adalah Dusun Suradita, Kecamatan Gegerbitung, yang sampai saat ini belum memiliki tanah untuk relokasi.
“Rata-rata relokasi korban bencana itu tidak ada tanahnya. Paling diarahkan ke HGU, sementara HGU itu butuh perizinan ke pemerintah pusat. Saya menilai Pemda belum menganggarkan pengadaan tanah secara serius,” katanya.
Rudi menilai Pemerintah Kabupaten Sukabumi belum menunjukkan keseriusan dan terkesan santai, baik dalam penanganan bencana maupun persoalan infrastruktur jalan rusak.
Terkait langkah DPRD, khususnya Komisi III, Rudi menyebutkan pihaknya akan mendorong Pemkab Sukabumi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui optimalisasi pajak perusahaan.
“Kami mendorong pemkab memaksimalkan pajak dari perusahaan-perusahaan. Masih banyak perusahaan nakal yang hanya membayar pajak tanah, sementara bangunannya tidak dihitung,” tegasnya.
Ia juga meminta Pemkab Sukabumi lebih peka terhadap aspirasi masyarakat. Menurutnya, masih banyak jalan rusak dan wilayah yang belum tersentuh bantuan pemerintah.
Selain itu, Rudi menyoroti dampak pengurangan Dana Desa (DD) yang dinilai merugikan desa. Akibatnya, desa tidak lagi mampu membangun jalan lingkungan (jaling).
“Yang bisa disentuh Dinas Perkim itu hanya desa kumuh. Contohnya di Dapil IV, hanya Kecamatan Sukaraja saja yang bisa dibangun, kecamatan lainnya tidak,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Rudi meminta agar kebijakan pengurangan anggaran tersebut dapat dikaji ulang dan dikembalikan seperti semula demi kepentingan masyarakat.
“Tolonglah, kebijakan itu dikembalikan kepada semula,” pungkasnya.
Penulis : Prim RK
Editor : Red
Sumber Berita: Suararakyat.info
