Kota Sorong Papua Barat Daya — Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Daya bersiap meningkatkan status penanganan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Setelah tahap penyelidikan dirampungkan, aparat penegak hukum menyatakan siap melangkah ke proses hukum lanjutan, Selasa (13/1/2026).
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat Daya mengonfirmasi telah menerima sejumlah laporan masyarakat serta temuan awal yang mengindikasikan adanya praktik korupsi pada beberapa instansi pemerintahan di wilayah Papua Barat Daya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Iwan Manurung, mengatakan pihaknya telah melakukan pendalaman terhadap laporan-laporan tersebut dan dalam waktu dekat akan mengambil langkah konkret penegakan hukum.
“Kita ada menerima beberapa laporan perkara, namun belum bisa disampaikan ke publik. Termasuk laporan dugaan tindak pidana korupsi baik di pemerintah provinsi maupun di beberapa pemerintah kabupaten. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa bergerak untuk melakukan prosesnya,” ujar Kombes Pol. Iwan Manurung di Mapolda Papua Barat Daya.
Ia mengungkapkan, dugaan tindak pidana korupsi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah dan terjadi di lebih dari satu OPD. Namun demikian, pihak kepolisian belum bersedia merinci instansi yang tengah menjadi fokus penyelidikan.
“Di pemprov maupun kabupaten/kota ada sejumlah instansi. Intinya, dalam waktu dekat kita akan bergerak untuk proses hukumnya,” tegas mantan Kapolres Sorong itu.
Terkait potensi nilai kerugian negara, Polda Papua Barat Daya masih bersikap hati-hati. Menurut Iwan, besaran kerugian baru dapat disampaikan kepada publik setelah status perkara ditingkatkan dan didukung hasil audit serta alat bukti yang memadai.
“Untuk nilai kerugian negara, itu belum bisa diungkap karena masih dalam proses,” pungkasnya.
Langkah ini menegaskan komitmen Polda Papua Barat Daya dalam memperkuat penegakan hukum serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Publik pun menaruh harapan besar pada transparansi dan ketegasan aparat dalam menuntaskan perkara yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut.
Penulis : Leonardo
Editor : Fredo
Sumber Berita: SuaraRakyat
