SUARARAKYAT.info|| PASURUAN – Kabupaten Pasuruan menutup lembaran tahun 2025 dengan catatan kesehatan sosial yang memprihatinkan. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, wilayah yang masyhur dengan julukan Daerah Santri ini justru bertengger di posisi peringkat kelima tertinggi di Jawa Timur dalam temuan kasus HIV/AIDS.
Data BPS tersebut merinci adanya 178 kasus baru yang terdeteksi di Kabupaten Pasuruan. Munculnya angka ini di tengah kuatnya nilai-nilai religiusitas daerah menjadi ironi besar, sekaligus menjadi cermin retaknya jaring edukasi dan kontrol sosial di masyarakat.
Akar Masalah: Pergaulan Bebas dan Rendahnya Edukasi
Aliansi BEM Pasuruan Raya (BEMPAS Raya) menilai tingginya angka kasus ini bukan sekadar statistik, melainkan dampak dari masalah yang bersifat sistemik. Penyebab utamanya, selain perilaku individu, adalah rendahnya tingkat edukasi kesehatan serta masih tingginya stigma sosial. Kondisi ini diperparah dengan fenomena pergaulan bebas yang semakin tak terbendung di berbagai lapisan masyarakat.
Presiden Mahasiswa Akbid Hasna yang tergabung dalam aliansi tersebut menyatakan bahwa angka ini hanyalah fenomena gunung es yang terlihat di permukaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Data 178 kasus ini sangat miris. Banyak masyarakat yang takut memeriksakan diri karena khawatir dicap negatif oleh lingkungan. Sebagai daerah santri, hal ini menjadi tantangan berat karena topik kesehatan reproduksi masih dianggap tabu, sehingga generasi muda tidak memperoleh pengetahuan pencegahan yang tepat di tengah arus pergaulan bebas yang kian masif,” ungkap Presma Akbid,Rabu (31/12/2025)
Tamparan Bagi Wajah Sosial Pasuruan
Koordinator Aliansi BEMPAS Raya, M. Ubaidillah Abdi, menegaskan bahwa peringkat lima besar se-Jawa Timur ini adalah tamparan keras bagi wajah sosial Pasuruan di penghujung tahun 2025. Ia menyebut krisis ini sebagai bukti bahwa jaring kontrol sosial di “Bumi Santri” sedang mengalami kebocoran.
“Tahun ini kita tutup dengan kado pahit. Kita tidak bisa hanya membanggakan identitas daerah santri jika kenyataannya perilaku berisiko terus meningkat tanpa ada ruang edukasi yang jujur di tingkat akar rumput,” tegas Ubaidillah.
Minta Pemkab Berhenti Seremonial
Dalam keterangannya, Aliansi BEMPAS Raya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan untuk segera berbenah dan tidak tinggal diam melihat data miris ini. Mahasiswa mendesak agar Pemkab tidak lagi terjebak dalam agenda-agenda yang hanya bersifat seremonial tanpa menyentuh akar masalah.
Kebijakan Radikal: Meminta Pemkab menyusun langkah strategis yang menyasar langsung kelompok rentan.
Penguatan Anggaran: Mendorong Pemkab untuk mengalokasikan anggaran khusus edukasi kesehatan hingga ke pelosok desa.
Layanan Inklusif: Memastikan fasilitas kesehatan di Pasuruan mampu memberikan pelayanan yang ramah dan bebas stigma bagi seluruh warga.
Ajakan Kolaborasi Berbenah Bersama
Sebagai penutup tahun, Aliansi BEMPAS Raya mengajak seluruh lapisan masyarakat mulai dari tokoh agama, akademisi, hingga seluruh elemen sipil—untuk berkolaborasi demi memperbaiki kondisi ini.
“Data miris ini adalah panggilan untuk kita semua agar berhenti saling menyalahkan dan mulai bergerak bersama. Pemkab tidak bisa jalan sendiri, masyarakat pun tidak boleh abai. Mari kita jadikan momentum akhir tahun ini sebagai titik balik untuk berbenah, demi menjaga martabat daerah santri dan memastikan keselamatan generasi masa depan Pasuruan,” pungkas Ubaidillah.
Sumber: M Ubaidillah (Bempas)
Editor : Red-01
Sumber Berita: SUARARAKYAT.info
