Indonesia Berduka: Prof Dr KH Sutan Nasomal Serukan Larangan Festival Tahun Baru 2026, Anggaran Dialihkan untuk Korban Bencana

- Penulis

Kamis, 18 Desember 2025 - 07:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARARAKYAT.info|| Jakarta — Gelombang bencana alam yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, memicu keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Prof Dr KH Sutan Nasomal SH, MH, pakar hukum internasional sekaligus tokoh nasional, yang secara tegas meminta Presiden Republik Indonesia agar melarang seluruh bentuk festival dan pesta perayaan Tahun Baru 2026 di seluruh daerah Indonesia.

Dalam keterangannya kepada sejumlah pemimpin redaksi media luar negeri melalui sambungan telepon seluler pada Kamis, (18/12/2025), Prof Sutan Nasomal menegaskan bahwa Indonesia saat ini tidak berada dalam kondisi yang layak untuk berpesta. Menurutnya, rentetan bencana banjir, longsor, hingga bencana ekologis lain yang menelan korban jiwa dalam jumlah besar telah menempatkan bangsa ini dalam suasana duka nasional.

“Kasus bencana di berbagai daerah ini tidak bisa dilepaskan dari perbuatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk pembabatan hutan dan kegiatan pertambangan liar yang dilindungi oleh oknum tertentu. Ini bukan semata bencana alam, melainkan bencana akibat ulah manusia,” ujar Prof Sutan Nasomal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia mengingatkan bahwa jika Presiden dan jajaran pemerintah tidak mengambil langkah tegas dan serius mulai sekarang, maka tragedi serupa sangat mungkin kembali terjadi di masa mendatang dengan skala yang lebih besar.

Lebih lanjut, Prof Sutan Nasomal menyampaikan bahwa suasana menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 seharusnya diisi dengan empati, doa, dan solidaritas nasional, bukan dengan euforia perayaan. Ia menilai, kondisi masyarakat di berbagai wilayah Sumatera masih sangat memprihatinkan, dengan ribuan warga terdampak banjir dan longsor yang kehilangan tempat tinggal, harta benda, bahkan anggota keluarga.

“Jumlah korban meninggal terus terungkap dan diperkirakan telah melampaui seribu jiwa. Jejak kehancuran infrastruktur sangat masif, mulai dari rumah warga, jalan, jembatan, hingga fasilitas umum di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat,” tambahnya.

Menurutnya, di balik bencana tersebut, setiap hari masih terdengar kabar memilukan tentang warga yang kelaparan, hidup di pengungsian tanpa kepastian, dan kehilangan hampir seluruh milik mereka. Banyak di antara korban yang hanya tersisa pakaian di badan akibat derasnya banjir bandang dan longsor yang datang tiba-tiba.

Prof Sutan Nasomal juga mengungkapkan fakta memilukan bahwa di sejumlah wilayah terdampak, warga telah memasang bendera putih sebagai simbol keputusasaan sekaligus seruan minta tolong kepada dunia internasional. Tindakan itu, menurutnya, adalah bentuk jeritan kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan oleh negara.

READ  Transparansi LKPD Lobar Dipertanyakan, Pakar Hukum Internasional Desak Gubernur NTB Bertindak

Ia memperkirakan bahwa total kerugian akibat bencana alam di Sumatera dapat mencapai angka yang sangat besar. “Bisa jadi lebih dari Rp500 triliun anggaran yang harus disiapkan negara untuk perbaikan dan pemulihan wilayah terdampak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh,” tegasnya.

Atas dasar itu, Prof Dr KH Sutan Nasomal SH, MH secara resmi meminta kepada Presiden RI, Jenderal Haji Prabowo Subianto, agar menetapkan Indonesia dalam suasana duka nasional. Ia menyerukan agar seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, tidak mengalokasikan satu rupiah pun anggaran daerah untuk festival dan pesta Tahun Baru 2026.

“Anggaran miliaran bahkan triliunan rupiah untuk pesta kembang api dan hiburan jauh lebih bermakna jika dialihkan untuk membantu perbaikan wilayah terdampak bencana dan meringankan penderitaan rakyat. Apalagi kondisi ekonomi nasional sedang tidak baik-baik saja, sementara banyak masyarakat kesulitan untuk sekadar makan sehari-hari,” katanya.

Prof Sutan Nasomal mengingatkan bahwa sepanjang tahun 2025 hingga akhir tahun ini, Indonesia telah berkali-kali diuji dengan bencana besar, mulai dari aktivitas gunung api hingga banjir besar di berbagai daerah. Rekam jejak digital menunjukkan bahwa setiap bencana selalu diikuti oleh kebutuhan anggaran besar untuk penataan ulang, pemulihan, dan pembangunan kembali.

“Negara memiliki tanggung jawab konstitusional yang besar kepada rakyat untuk memastikan seluruh wilayah yang terdampak bencana dapat pulih dan kembali layak dihuni,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Prof Dr KH Sutan Nasomal mengetuk hati seluruh pemegang amanah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke agar mengedepankan nurani, persaudaraan, dan kepentingan rakyat. Ia mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk berdoa bersama demi keselamatan rakyat dan masa depan negara.

Ia juga menyatakan dukungan moral kepada Presiden RI beserta jajaran pemerintahan dalam upaya memperbaiki kondisi bangsa yang tengah menghadapi banyak persoalan. Menurutnya, diperlukan evaluasi total serta langkah-langkah strategis dan berani untuk membangun kembali Indonesia ke arah yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Sejarah mencatat simbol kebijaksanaan seperti tokoh Semar dalam pewayangan. Harapan besar rakyat Indonesia adalah hadirnya kepemimpinan yang bijaksana, rendah hati, dan berpihak pada rakyat kecil untuk merapikan dan menyelamatkan Indonesia,” pungkasnya.

Narasumber:

Prof Dr KH Sutan Nasomal SH, MH Pakar Hukum Internasional Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal KOMPIIP.engasuh Ponpes Ass Saqwa Plus

Editor : Red-01

Sumber Berita: SUARARAKYAT.info

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.suararakyat.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPR Kota Sorong Dorong Penyelesaian Internal Terkait Pemalangan Kantor Distrik Sorong Barat
Babinsa Koramil 1802-02/Sorong Barat Monitoring Pembangunan Jembatan Garuda Tahap IV
Pangdam XVIII/Kasuari Hadiri Rapat Kerja Pemprov Papua Barat : Perkuat Sinergi dan Stabilitas Daerah
Percepatan Konstruksi Jembatan Garuda Tahap IV, Kodim 1802/Sorong Perkuat Struktur Dasar
Bamsoet Raih Penghargaan Wartawan Parlemen Awards 2026 Kategori Legislator Penggerak Profesionalisme Institusi dan Aparat Penegak Hukum
Korupsi APBD Kabupaten Sorong Terbongkar, Kerugian Negara Capai Rp54 Miliar
Dugaan Minim nyaTransparansi Proyek Kopdes Merah Putih, Publik Pertanyakan Penggunaan Anggaran Negara di Lapangan
Dr. Charles P.N. Rembang: Pendeta, Akademisi, dan Penggerak yang Menginspirasi
Berita ini 0 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 18 April 2026 - 07:59 WIB

DPR Kota Sorong Dorong Penyelesaian Internal Terkait Pemalangan Kantor Distrik Sorong Barat

Sabtu, 18 April 2026 - 03:45 WIB

Babinsa Koramil 1802-02/Sorong Barat Monitoring Pembangunan Jembatan Garuda Tahap IV

Jumat, 17 April 2026 - 13:03 WIB

Pangdam XVIII/Kasuari Hadiri Rapat Kerja Pemprov Papua Barat : Perkuat Sinergi dan Stabilitas Daerah

Jumat, 17 April 2026 - 03:22 WIB

Percepatan Konstruksi Jembatan Garuda Tahap IV, Kodim 1802/Sorong Perkuat Struktur Dasar

Kamis, 16 April 2026 - 15:27 WIB

Bamsoet Raih Penghargaan Wartawan Parlemen Awards 2026 Kategori Legislator Penggerak Profesionalisme Institusi dan Aparat Penegak Hukum

Berita Terbaru