Prof. Sutan Nasomal Desak Presiden Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh Sumut: Jutaan Warga Terancam Kelaparan

- Penulis

Kamis, 4 Desember 2025 - 10:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARARAKYAT.info|| Banda Aceh — Bencana banjir bandang dan longsor yang menimpa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan sebagian Sumatera Barat kini memasuki fase darurat yang kian mengkhawatirkan. Di tengah hujan deras yang belum mereda dan akses jalan yang masih terputus, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal SH., MH., pakar hukum internasional sekaligus ekonom nasional, meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan instruksi khusus guna menyelamatkan jutaan warga terdampak.

Dalam wawancara singkat bersama para pemimpin redaksi media cetak dan online dalam serta luar negeri, yang dilakukan melalui sambungan telepon dari markas pusat Partai Oposisi Merdeka, Kamis (4/12/2025), Prof. Sutan menyebut kondisi masyarakat Aceh dan Sumut “sangat parah, ekstrem, dan mengarah pada ancaman kelaparan massal”.

Prof. Sutan menegaskan bahwa bencana ini bukan semata persoalan cuaca ekstrem. Menurutnya, kerusakan alam akibat pembabatan hutan oleh korporasi besar yang mendapat dukungan elit-elit tertentu telah memperparah dampak banjir dan longsor.

“Alam marah karena manusia abaikan kelestarian hutan. Konglomerat membabat habis, dibacking petinggi negeri, demi cuan. Akibatnya rakyat yang menjadi korban,” ujarnya.

Situasi ekonomi masyarakat pascabencana memprihatinkan. Akses logistik terhenti dan minimnya suplai barang membuat harga kebutuhan pokok meroket,Bensin eceran mencapai Rp45.000/liter,Telur ayam menembus Rp70.000/kg serta Beras ukuran 15 kg naik dari Rp200.000 menjadi Rp350.000, itu pun langka
Hampir semua kebutuhan makanan naik dua kali lipat.“Banyak warga kini tidak memiliki apapun untuk memasak. Harta habis tersapu banjir. Kondisi mereka ekstrem,” ungkap Prof. Sutan.

Sejumlah wilayah bencana di Aceh masih tertutup total akibat jalan yang hancur. Banyak korban terisolasi dan belum menerima bantuan apa pun.
Informasi dari para wartawan di lokasi yang baru berhasil menghubungi redaksi setelah jaringan telekomunikasi pulih sebagian menguatkan kondisi itu.

Keluhan datang dari berbagai titik diantaranya
Pesisir Aceh Singkil (Kuta Sembuling)
Kepala Desa Gecik melaporkan bahwa hingga kini belum ada bantuan yang masuk akibat kerusakan akses.Wilayah Melaboh Aceh.Warga melapor belum menerima suplai logistik apa pun.Lhokseumawe
Warga menginformasikan hal serupa: bantuan tak kunjung datang.

Menurut Prof. Sutan, situasi warga lanjut usia dan anak-anak sangat memprihatinkan karena banyak yang sakit dan tidak mendapatkan layanan kesehatan.

Ia meminta pemerintah segera membangun posko medis, mengerahkan dokter, dan membuka jalur evakuasi dengan prioritas tinggi.

Prof. Sutan tetap memberikan apresiasi terhadap TNI, Polri, serta lembaga pemerintah yang sudah sigap melakukan evakuasi dan bantuan awal. Namun, ia menilai kondisi bencana terlalu besar untuk ditangani secara biasa.
“Upaya yang ada baik, namun tidak cukup. Skala bencana ini melampaui kemampuan rutin pemerintah daerah. Harus ditangani dengan komando nasional,” tegasnya.

Menghadapi ancaman kelaparan dan kerusakan masif, Prof. Sutan meminta Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status Bencana Nasional.
Keputusan itu, menurutnya, menjadi jalan hukum untuk membuka pintu bantuan internasional dari negara-negara sahabat.

“Jutaan masyarakat berpotensi kelaparan. Presiden harus menetapkan ini sebagai Bencana Nasional dan membuka bantuan internasional. Ini langkah bijaksana yang bisa menyelamatkan banyak nyawa.” Ungkapnya

Prof. Sutan mendesak pemerintah mendistribusikan ratusan ribu tenda darurat, terutama di wilayah aman dekat lokasi bencana. Dapur umum berskala besar perlu dibangun karena hujan masih mengguyur dan potensi bencana susulan sangat tinggi.

Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar kini bukan lagi sekadar peristiwa alam. Ia menjelma menjadi krisis kemanusiaan yang membutuhkan tindakan cepat, terkoordinasi, dan luar biasa.

Seruan dari Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal SH., MH.Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional, Presiden Partai Oposisi Merdeka, dan Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Jakarta mencerminkan urgensi nyata di lapangan. Ia menegaskan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama negara.

READ  Prof Dr Sutan Nasomal Minta Presiden RI Perintahkan Kementerian Bersama Komnas HAM Team Bela Rakyat Tegakkan Hukum 

Editor : Red-SR

Sumber Berita: Suararakyat. info

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.suararakyat.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prajurit Marinir Buktikan Kelasnya, Praka Erwin Simangunsong Juara Kickstriking Byon Madness Volume 4
Kepala Unit BRI Jalan Mesjid Selatpanjang Belum Tanggapi Konfirmasi Media, Transparansi Prosedur Penagihan dan Penjualan Agunan Jadi Sorotan
Jelang Operasi Patuh Dofior 2026, Polda Papua Barat Daya Ajak Masyarakat Tertib Berlalu Lintas
Dukung Mobilitas dan Ekonomi, Pertamina Turunkan Harga BBM Diesel Nonsubsidi
Perkuat Integritas ASN, Kemenkum Papua Barat Ambil Sumpah PNS dan Angkat 10 Pejabat Fungsional
Semangat Hari Lahir Pancasila 2026, Forkopimda Kota Bandung Teguhkan Persatuan dan Nilai Kebangsaan
Dugaan Kriminalisasi Profesi Advokat, Putusan PN Denpasar terhadap Togar Situmorang Picu Kekhawatiran Dunia Hukum
Advokat Rikha Permatasari S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM: Fokus pada Fakta Hukum, Bukan Fitnah Personal
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 6 Juni 2026 - 22:48 WIB

Prajurit Marinir Buktikan Kelasnya, Praka Erwin Simangunsong Juara Kickstriking Byon Madness Volume 4

Jumat, 5 Juni 2026 - 07:38 WIB

Kepala Unit BRI Jalan Mesjid Selatpanjang Belum Tanggapi Konfirmasi Media, Transparansi Prosedur Penagihan dan Penjualan Agunan Jadi Sorotan

Jumat, 5 Juni 2026 - 06:37 WIB

Jelang Operasi Patuh Dofior 2026, Polda Papua Barat Daya Ajak Masyarakat Tertib Berlalu Lintas

Rabu, 3 Juni 2026 - 02:11 WIB

Dukung Mobilitas dan Ekonomi, Pertamina Turunkan Harga BBM Diesel Nonsubsidi

Selasa, 2 Juni 2026 - 12:47 WIB

Perkuat Integritas ASN, Kemenkum Papua Barat Ambil Sumpah PNS dan Angkat 10 Pejabat Fungsional

Berita Terbaru