SUARARAKYAT.info||Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menegaskan komitmennya dalam memperkuat diplomasi kedaulatan di sektor kesehatan sebagai bagian dari strategi nasional menuju Ketahanan, Stabilitas, dan Sinergi Terpadu (KSST) di bidang kesehatan. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan kesehatan nasional berjalan selaras dengan kepentingan kedaulatan negara dan perlindungan terhadap seluruh warga Indonesia.kamis (9/10/2025)
Dalam pernyataannya, Kemenko Polhukam menilai bahwa tantangan global di sektor kesehatan saat ini—mulai dari pandemi, perubahan iklim, hingga ketimpangan akses obat dan teknologi medis—menuntut Indonesia untuk memiliki posisi tawar yang kuat di dunia internasional. Oleh karena itu, diplomasi kedaulatan menjadi instrumen strategis dalam membangun kemandirian nasional sekaligus memperkuat kolaborasi internasional yang saling menguntungkan.
“Diplomasi kedaulatan bukan hanya tentang mempertahankan batas wilayah, tetapi juga tentang memastikan hak-hak kesehatan rakyat tidak tergantung pada kekuatan asing,” tegas perwakilan Kemenko Polhukam dalam forum koordinasi lintas sektor yang digelar di Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui diplomasi kedaulatan, Indonesia diharapkan mampu memperjuangkan akses yang lebih adil terhadap obat-obatan, vaksin, dan teknologi kesehatan, serta memperkuat industri farmasi dalam negeri agar tidak lagi bergantung pada impor bahan baku dari luar negeri. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian nasional di bidang kesehatan dan meningkatkan ketahanan sistem kesehatan nasional.
Kemenko Polhukam juga menyoroti pentingnya sinergi antar-kementerian dan lembaga dalam mengimplementasikan strategi KSST di bidang kesehatan. Kerja sama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, BPOM, dan lembaga penelitian nasional menjadi kunci dalam membangun sistem yang tangguh, berdaulat, serta mampu merespons ancaman kesehatan global dengan cepat dan efektif.
“Kolaborasi antar-lembaga adalah roh dari KSST. Kita harus satu visi dalam memastikan bahwa setiap kebijakan kesehatan nasional berpijak pada semangat kedaulatan dan keamanan negara,” tambahnya.
Selain memperkuat koordinasi dalam negeri, Kemenko Polhukam juga menekankan pentingnya peran Indonesia di forum-forum internasional seperti WHO, ASEAN, dan G20. Melalui partisipasi aktif dalam forum global, Indonesia dapat memperjuangkan prinsip keadilan dan kemandirian dalam tata kelola kesehatan dunia, sekaligus memperkuat citra sebagai negara berdaulat yang berperan penting dalam menjaga stabilitas regional dan global.
Upaya diplomasi kedaulatan ini diharapkan mampu menjadi landasan kokoh bagi pembangunan kesehatan nasional yang berorientasi pada ketahanan jangka panjang, serta menciptakan sinergi terpadu antara keamanan, politik, dan kesejahteraan rakyat. Dengan pendekatan tersebut, Kemenko Polhukam menegaskan bahwa kesehatan bukan sekadar urusan medis, melainkan juga bagian integral dari strategi besar pertahanan dan kedaulatan bangsa Indonesia.
(*one)
