SUARARAKYAT.info||Sukabumi-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok sasaran Ibu Hamil (Bumil), Ibu Menyusui (Busui), dan Balita Non PAUD (B3) yang disalurkan melalui SPPG Rinjani di Jalan Pasir Banteng, Desa Gegerbitung, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi menjadi perhatian sejumlah pihak.
Dari hasil pantauan awak media lapangan, menu MBG yang diterima oleh ibu hamil dan menyusui terdiri dari dua bungkus biskuit sari gandum sachet dan dua buah jeruk. Sementara untuk balita, terdiri dari satu bungkus biskuit regal sachet, satu buah jeruk, dan satu kotak susu cair Indomilk Kids ukuran 110 ml.
Sejumlah penerima manfaat menyampaikan harapan agar menu yang diberikan dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan gizi kelompok rentan. Beberapa di antaranya juga mempertanyakan kesesuaian jenis susu yang diberikan, terutama untuk bayi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya hanya ingin memastikan, apakah bayi boleh mengonsumsi susu seperti itu? Kami hanya ingin tahu, demi kebaikan anak-anak kami,” ujar salah satu penerima manfaat yang enggan disebutkan namanya, Selasa (23/9/2025).
Selain komposisi menu, sebagian masyarakat juga mengajukan pertanyaan terkait nilai anggaran untuk setiap paket yang diterima.
“Kalau dilihat, isi paketnya ada susu kotak kecil, jeruk, dan biskuit. Kami ingin tahu saja, apakah memang nilai anggarannya sesuai? Ini murni pertanyaan, bukan tuduhan,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Puskesmas Kecamatan Gegerbitung Tatang Apendi menyatakan akan melakukan tindak lanjut dan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di wilayahnya.
“Temuan di lapangan akan kami pelajari dan tindak lanjuti. Kami juga akan berkoordinasi dengan ahli gizi untuk memastikan apakah menu yang diberikan sudah sesuai dengan standar gizi nasional,” jelasnya.
Plt Camat Gegerbitung, Arid Ahmad Ridwan, memberikan tanggapan terkait pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan.
Ia menegaskan bahwa peran pihak kecamatan dalam program tersebut lebih difokuskan pada verifikasi data penerima manfaat.
“Kami hanya memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar warga kami. Semua kami identifikasi agar tidak ada yang terlewat,” ujarnya.
Mengenai standar gizi dalam program MBG, Arid menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pihak penyelenggara, dalam hal ini SPPG, yang memiliki tim ahli gizi.
“Terkait standar gizinya, itu sudah ditentukan oleh pihak yang berwenang. Kami hanya memastikan bahwa makanan tersalurkan dengan baik dan aman dikonsumsi. Jangan sampai ada kejadian keracunan,” tegasnya.
Arid juga menyoroti pentingnya sosialisasi mengenai spesifikasi standar gizi, yang menurutnya seharusnya dilakukan oleh pihak penyelenggara.
“Untuk spesifikasi standar gizi, mereka seharusnya melakukan sosialisasi. Pihak kecamatan hanya menerima laporan dari kepala sekolah, karena mereka yang berinteraksi langsung dengan para murid,” jelasnya.
Meski merasa belum dilibatkan secara optimal dalam proses sosialisasi, Arid menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung pelaksanaan program selama berjalan lancar.
“Kami masih menunggu regulasi lebih lanjut. Meskipun seharusnya dilibatkan dalam sosialisasi, itu bukan masalah selama program berjalan baik,” katanya.
Terkait menu MBG B3 yang menjadi perbincangan publik, Arid enggan berkomentar lebih jauh.
“Saya tidak bisa menyatakan apakah menu tersebut sesuai atau tidak, karena penilaiannya ada pada ahli gizi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pihak kecamatan tidak memiliki wewenang dalam aspek teknis program MBG B3.
“Kewenangan kami hanya pada penyediaan data, yang bersumber dari posyandu. Untuk urusan teknis, itu menjadi tanggung jawab SPPG sebagai penyelenggara yang memiliki tenaga ahli,”tandasnya.
Sebagai informasi, program MBG B3 bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi, mencegah stunting dan malnutrisi pada kelompok rentan, serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SPPG Rinjani belum bisa memberikan keterangan resmi.
Saat awak media mencoba menghubungi, pihak keamanan menyampaikan bahwa konfirmasi harus melalui izin pihak berwenang terlebih dahulu.
“Mohon maaf, kata pimpinan kami harus ada izin dari BGN jika ingin melakukan konfirmasi,” ujar Asep Muhammad Ikbal, petugas keamanan SPPG Rinjani.
(Prim RK)
