SUARARAKYAT || SUKABUMI – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri Pasirwalang, Desa Walangsari, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, kembali mendapat sorotan dari sejumlah orang tua murid.
Keluhan tersebut muncul menyusul pelaksanaan distribusi makanan MBG yang dinilai mengalami keterlambatan. Sejumlah wali murid bahkan mengaku anak-anak mereka harus menunggu cukup lama sebelum makanan tiba dan dapat disantap.
Keluhan orang tua murid tersebut disampaikan melalui grup WhatsApp yang digunakan sebagai komunikasi wali murid Kelas 5 SDN Pasirwalang. Percakapan di dalam grup kemudian berkembang menjadi perhatian terhadap ketepatan waktu pendistribusian makanan sekaligus menu yang diterima para siswa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan percakapan yang beredar di grup WhatsApp, salah seorang wali murid mempertanyakan keterlambatan makanan yang diterima anak-anak di sekolah.
“Anak nunggu lama makan MBG, yang ditunggu cuma ubi,” tulis salah seorang wali murid dalam percakapan tersebut.pada kamis (7/8/2026)
Kondisi itu kemudian memunculkan keluhan lain dari orang tua. Mereka mempertanyakan mekanisme distribusi MBG apabila makanan baru tiba ketika waktu belajar dan waktu istirahat siswa sudah berjalan.
Selain persoalan keterlambatan, menu yang disajikan pada hari tersebut juga menjadi bahan perbincangan. Foto makanan yang beredar memperlihatkan paket MBG yang terdiri dari nasi berwarna ungu, gorengan atau bakwan, serta tahu.
Menu tersebut kemudian memunculkan pertanyaan dari sejumlah wali murid mengenai komposisi dan penyajian makanan yang diterima siswa.
“Yah, begitu saja… mana ada jeda istirahat makan siang? Katanya ada ‘menu baru’, tapi malah harus menunggu gorengan,” tulis salah seorang orang tua dalam percakapan grup.
Persoalan waktu distribusi menjadi perhatian tersendiri karena program MBG diberikan kepada anak-anak sekolah pada jam kegiatan belajar. Apabila makanan datang terlambat, waktu makan siswa berpotensi berbenturan dengan jadwal pembelajaran maupun waktu istirahat yang tersedia.
Sejumlah orang tua bahkan mengungkapkan bahwa anak mereka memilih untuk tidak menunggu makanan MBG dan akhirnya pulang.
Salah seorang wali murid menyampaikan bahwa anaknya, berinisial MH, memilih meninggalkan sekolah daripada harus menunggu makanan yang belum kunjung tiba.
“Anak saya, MH, memilih pergi daripada harus menunggu makanannya,” ungkapnya.
Keluhan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketepatan waktu dalam pendistribusian MBG tidak hanya menyangkut teknis pengantaran makanan, tetapi juga dapat berdampak terhadap kenyamanan dan pengalaman siswa dalam mengikuti program tersebut.
Di sisi lain, pihak sekolah melalui salah seorang guru yang berada dalam grup WhatsApp memberikan penjelasan bahwa keterlambatan distribusi makanan bukan berada di bawah kewenangan sekolah.
Dalam percakapan tersebut, guru menyampaikan bahwa pihak sekolah juga mengalami kebingungan karena keterlambatan berasal dari pihak penyelenggara atau distribusi MBG.
“Yah… aku juga bingung, bukan sekolahnya tapi MBG yang terlambat,” tulis guru tersebut.
Guru itu juga meminta agar keluhan terkait keterlambatan maupun persoalan menu disampaikan langsung kepada pihak MBG atau penyedia makanan, karena sekolah tidak memiliki kewenangan terhadap pengaturan distribusi dan menu.
“Kalau mau mengeluh, sebaiknya langsung ke MBG-nya, pihak sekolah tidak punya wewenang,” demikian isi pesan tersebut.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan adanya persoalan koordinasi yang perlu diperjelas dalam pelaksanaan program MBG. Sekolah menjadi pihak yang menerima dan mendampingi siswa, sementara penyedia atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan serta distribusi makanan.
Karena itu, ketika terjadi keterlambatan ataupun muncul pertanyaan mengenai komposisi menu, dibutuhkan mekanisme pengaduan yang jelas agar orang tua maupun sekolah mengetahui kepada siapa persoalan tersebut harus disampaikan.
Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik melalui pemberian makanan kepada siswa. Namun, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya makanan, melainkan juga oleh sejumlah aspek lainnya, seperti ketepatan waktu, kualitas makanan, keamanan pangan, kecukupan gizi, variasi menu, kebersihan, serta mekanisme distribusi yang tertib.
Dalam konteks pelaksanaan di SDN Pasirwalang, keluhan orang tua tersebut menjadi masukan penting bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan evaluasi.
Menu yang diterima siswa juga perlu mendapat penjelasan yang transparan, terutama berkaitan dengan kandungan gizi dan standar penyusunan menu. Kehadiran gorengan atau bakwan dalam paket makanan, misalnya, semestinya dapat dijelaskan berdasarkan komposisi keseluruhan menu dan standar gizi yang digunakan oleh penyelenggara.
Dengan demikian, penilaian terhadap menu tidak semata-mata berdasarkan tampilan makanan, tetapi juga perlu dilihat dari kandungan protein, karbohidrat, sayuran, buah, serta kebutuhan gizi anak secara keseluruhan.
Orang tua murid tentunya memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai makanan yang dikonsumsi anak-anak mereka. Transparansi tersebut penting agar kepercayaan masyarakat terhadap program MBG tetap terjaga.
Di sisi lain, pihak sekolah juga membutuhkan koordinasi yang baik dengan penyelenggara MBG agar apabila terjadi keterlambatan, perubahan menu, maupun kendala distribusi, sekolah dapat memberikan informasi yang tepat kepada siswa dan orang tua.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendistribusikan MBG di wilayah Walangsari terkait penyebab keterlambatan maupun penjelasan mengenai menu yang disajikan kepada siswa SDN Pasirwalang.
Konfirmasi dari pihak SPPG penting untuk memastikan persoalan tersebut secara utuh, termasuk apakah keterlambatan terjadi karena kendala produksi, pengemasan, transportasi, distribusi, atau faktor lainnya.
Demikian pula terkait menu, pihak SPPG diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai standar gizi, komposisi makanan, serta dasar penyusunan menu yang diberikan kepada para siswa.
Program MBG merupakan program yang bersentuhan langsung dengan anak-anak dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Karena itu, setiap persoalan dalam pelaksanaannya perlu ditanggapi secara terbuka dan menjadi bahan evaluasi bersama.
Keluhan para wali murid SDN Pasirwalang seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai kritik, melainkan sebagai masukan untuk memastikan program tersebut benar-benar berjalan sesuai tujuan.
Ketepatan waktu, kualitas makanan, kecukupan gizi, keamanan pangan dan transparansi penyelenggaraan menjadi bagian penting yang perlu dijaga agar program MBG tidak hanya sekadar membagikan makanan, tetapi benar-benar memberikan manfaat gizi yang optimal bagi peserta didik.
SUARA RAKYAT.INFO akan terus membuka ruang konfirmasi kepada pihak SPPG, sekolah maupun instansi terkait guna memperoleh penjelasan yang berimbang mengenai pelaksanaan MBG di SDN Pasirwalang.
Penulis : Tim
Editor : Redaksi
