SUARARAKYAT.info||Sukabumi- Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, akhirnya angkat bicara usai didemo ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Amarah Rakyat Sukabumi, Senin (1/9/2025).
Walikota Sukabumi menegaskan siap mengakomodir tuntutan masyarakat, khususnya yang berkaitan langsung dengan kewenangan Pemkot Sukabumi.
“Ya semua tuntutan untuk wilayah Kota, tuntutan kepada wali kota, Insya Allah akan kami akomodir. Salah satunya yaitu soal keramaian ANTV (di lapang merdeka), ke depan tidak akan terulang lagi,” kata Ayep Zaki kepada wartawan di Mapolres Sukabumi tadi malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ayep Zaki menjelaskan, acara ANTV yang menuai kritik itu sejatinya sudah direncanakan empat bulan sebelumnya, sehingga pembatalan sepihak berpotensi menimbulkan sanksi besar.
“Itu bukan kegiatan wali kota atau Pemkot, tapi acara ANTV. Namun, atas nama wali kota saya tetap meminta maaf kepada masyarakat Kota Sukabumi,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan pencabutan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tunjangan Perumahan dan Perwal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tunjangan Transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD, Ayep menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi bersama DPRD.
“Kami bersama DPRD akan melakukan evaluasi dan konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Barat. Karena pencabutan Perwal harus difasilitasi oleh Gubernur melalui biro hukum provinsi,” jelasnya.
Ayep juga menegaskan bahwa Perwal tersebut merupakan kelanjutan proses yang sudah berjalan sejak masa Penjabat (Pj) Wali Kota sebelumnya.
“Itu bukan saya yang memulai, prosesnya dari Pj sebelumnya. Saya hanya menandatangani setelah pelantikan,” imbuhnya.
Selain itu, Ayep menepis tudingan nepotisme yang muncul dalam aksi unjuk rasa. Ia menegaskan tidak ada keluarga maupun kerabatnya yang menduduki jabatan ASN di lingkungan Pemkot Sukabumi.
“Tidak ada satupun saudara, sahabat, atau keluarga saya yang jadi ASN. Jadi tuduhan itu tidak benar,” ujarnya.
Meski begitu, Ayep mengakui tetap membutuhkan tim komunikasi percepatan sebagai jembatan informasi antara Pemkot dan masyarakat.
“Tidak mungkin saya melayani semua tamu yang datang ke Pemkot seorang diri. Butuh orang yang memahami itu,” ucapnya.
Ayep memastikan, Pemkot akan terbuka terhadap masukan masyarakat.
“Kami akan tindaklanjuti tuntutan normatif dengan cara yang sesuai aturan,”tandasnya.
(Prim RK)
