SUARARAKYAT.info||Tangerang-Suasana di halaman Kantor Walikota Tangerang Kota pada Kamis siang memanas. Ratusan aktivis, jurnalis, dan perwakilan LSM se-Jabodetabek turun ke jalan, menggelar aksi demonstrasi menuntut keadilan, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dinilai arogan dan tak memiliki empati.kamis (14/8/2025)
Aksi ini digerakkan oleh sejumlah tokoh publik lintas daerah, di antaranya Jurnalis senior sekaligus aktivis Dr. Bernard BBBBI Siagian, S.H., M.Akp., Ketua DPP GAKORPAN Rusman Pinem, S.Sos., Ketua Aliansi Masyarakat Papua Bersatu Dr. Moses Robert Waimuri, S.H., M.Th., serta Ketua DPC GAKORPAN Tangerang Kota Jono Aray. Hadir pula Saiful Bahri, Farida Sebayang dari PPWI, dan Bunda Tiur Simamora, tokoh nasional Pejuang ’45 LMNRRI-KPPRI yang dikenal dengan julukan “Si Pending Emas”.
Massa membawa mobil boks yang dilengkapi pengeras suara, mengumandangkan orasi-orasi lantang yang mempersoalkan perilaku aparat Satpol PP dalam penegakan Perda. Menurut mereka, aparat kerap melakukan pembiaran terhadap pelanggaran, namun bersikap keras tanpa solusi kepada rakyat kecil. “Kita sudah menghadap dan memohon audiensi, tapi yang menemui hanya Asisten Daerah I. Respon yang diberikan jauh dari harapan,” ujar Agip Supendi, S.H., salah satu orator aksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam orasinya, Agip menegaskan bahwa tindakan aparat yang tidak profesional berpotensi merusak tatanan berbangsa dan bernegara. “Pemerintahan kita penuh kepura-puraan, kebohongan, dan pembiaran kasus. Selalu ada kambing hitam, tetapi tak ada penyelesaian tuntas,” katanya.
Isu yang diangkat tak hanya seputar Tangerang, melainkan juga kebijakan daerah lain yang dianggap membebani rakyat, seperti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di berbagai wilayah: Pati naik 250%, Jombang 800%, bahkan Cirebon disebut mencapai 10.000%. Menurut Rusman Pinem, data tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan yang tidak populis dapat memicu keresahan publik.
Dr. Moses Robert Waimuri menegaskan bahwa tuntutan mereka adalah persoalan prinsip. “Keadilan adalah akar kehidupan berbangsa. Jika dibiarkan berlarut, kepercayaan publik akan runtuh,” ujarnya sambil mengepalkan tangan.
Sementara itu, Jono Aray menyatakan bahwa aksi ini merupakan peringatan keras kepada pejabat publik agar tidak mengabaikan suara rakyat. “Pejabat yang abai akan kehilangan legitimasi. Tekanan publik akan terus datang hingga ada perubahan signifikan,” tegasnya.
Bunda Tiur Simamora menambahkan, peran jurnalis dan aktivis dalam mengawasi pemerintah harus dihargai. “Kami bukan pelengkap penderita. Kami membawa data, analisis, dan solusi. Jangan remehkan peran media dan LSM,” katanya.
Massa juga mendesak penurunan Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi Gakumda di lingkungan Satpol PP Kota Tangerang. Menurut mereka, reformasi birokrasi harus dimulai dari perombakan pejabat yang dinilai gagal menjalankan tugas dengan adil dan berpihak pada rakyat.
Di penghujung aksi, para orator mengingatkan pentingnya kembali pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan semangat perjuangan ’45. “Kedaulatan rakyat adalah harga mati. Pemerintah daerah harus menjadi abdi masyarakat, bukan penguasa yang menindas,” ujar Agip Supendi menutup orasi.
Hingga sore hari, massa masih bertahan di depan Kantor Walikota, menunggu kepastian tindak lanjut dari tuntutan mereka. Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi sempat tersendat, namun terkendali berkat pengaturan aparat kepolisian.
(Dr Bernard)
